Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak dapat melaut akibat sulitnya memperoleh BBM, sementara kebutuhan hidup keluarga terus berjalan tanpa kepastian. Kondisi ini tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Kami menilai bahwa berulangnya kelangkaan BBM ini menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi serta minimnya keberpihakan negara terhadap nelayan tradisional. Sangat ironis, ketika nelayan yang setiap hari berperan sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat justru dipersulit dalam mengakses bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama mereka.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, BPH Migas, serta seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam mengatasi kelangkaan BBM. Negara tidak boleh membiarkan nelayan menjadi korban dari buruknya sistem distribusi maupun lemahnya pengawasan.

Kami juga menuntut pemerintah untuk membuka secara transparan penyebab kelangkaan BBM di NTB. Masyarakat berhak mengetahui apakah persoalan ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak tepat sasaran, praktik penyalahgunaan, atau lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Di sisi lain, kami menyoroti sulitnya proses administrasi dalam penerbitan pas kecil dan barcode sebagai syarat untuk mengakses BBM subsidi. Prosedur yang berbelit ini semakin menyulitkan nelayan kecil yang seharusnya dipermudah, bukan dipersulit. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan subsidi benar-benar dapat diakses oleh mereka yang berhak.

Apabila kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga akan mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, serta melemahkan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor perikanan.

Negara tidak boleh abai terhadap nasib nelayan. Menjamin ketersediaan BBM bagi nelayan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, KNTI akan mengonsolidasikan nelayan di NTB untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui jalur yang dijamin oleh konstitusi.

"Nelayan tidak membutuhkan janji. Nelayan membutuhkan BBM. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, dapur tidak mengepul, dan ketahanan pangan bangsa ikut terancam."

Oleh: Dedy Sopian

Koordinator Wilayah Indonesia Timur – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

{Mkl/Red}

Baca Juga

dibaca