Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA – Kebun Binatang Surabaya (KBS) bukan sekadar tempat rekreasi. Di balik keberadaan satwa dan ribuan pengunjung setiap harinya, terdapat amanah publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

KBS telah menjadi bagian penting dari sejarah Kota Surabaya. Masyarakat datang membayar tiket untuk menikmati wisata sekaligus memperoleh edukasi tentang satwa dan konservasi. Karena itu, setiap rupiah yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan KBS semestinya kembali untuk kepentingan lembaga, kesejahteraan satwa, peningkatan pelayanan, pemeliharaan fasilitas, serta kepentingan publik.

Tiket boleh murah, tetapi jangan sampai integritas pengelola ikut menjadi murah.

Kritik terhadap tata kelola KBS patut ditempatkan dalam kerangka pengawasan publik. Jangan sampai persoalan pengelolaan aset, keuangan, maupun kewenangan justru membuka celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Lebih ironis lagi apabila sebuah lembaga yang seharusnya menjadi ruang edukasi tentang kehidupan dan konservasi justru harus berhadapan dengan persoalan dugaan penyalahgunaan amanah oleh oknum yang pernah memegang jabatan strategis.

Satwa saja memiliki kandang dan batas yang jelas. Lalu bagaimana dengan uang publik? Jangan sampai uang masyarakat justru dibiarkan “berkeliaran” tanpa pengawasan yang ketat.

Jika terdapat dugaan korupsi, penggelapan, penyalahgunaan kewenangan, atau penyimpangan aset oleh mantan pejabat maupun pihak lain, maka persoalan tersebut harus dibuka melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang sah. Tidak boleh ada siapa pun yang kebal hanya karena pernah menduduki kursi pimpinan.

Sebab, jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Aset lembaga bukan harta warisan, dan uang publik bukan uang pribadi.

Mantan direktur atau pejabat yang terbukti melakukan korupsi tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Namun apabila baru sebatas dugaan, proses pemeriksaan dan pembuktian harus tetap dihormati. Kritik boleh tajam, tetapi fakta harus tetap menjadi panglima.

Pertanyaan publik pun sederhana: siapa yang mengawasi pengelolaan keuangan KBS, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, dan sejauh mana masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap pemasukan benar-benar digunakan untuk kepentingan KBS?

Transparansi bukan ancaman bagi pengelola yang bersih. Sebaliknya, transparansi justru menjadi bukti bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan.

KBS membutuhkan lebih dari sekadar kandang yang baik, koleksi satwa yang menarik, dan wahana wisata yang semakin modern. KBS membutuhkan tata kelola yang bersih, pengawasan yang kuat, serta pimpinan yang memiliki integritas.

Jangan sampai masyarakat sibuk melihat harimau, singa, gajah, dan orangutan di balik kandang, sementara praktik penyalahgunaan amanah justru berjalan bebas di balik meja pengelolaan.

KBS adalah ruang publik. Uang publik harus dijaga. Aset publik harus dilindungi. Dan siapa pun yang diberi amanah mengelolanya wajib siap diperiksa dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelolanya.

Reporter: Excel Adji Wijaya

Editor: Redaksi MSRI

MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya.

Baca Juga

dibaca