Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Polemik yang dipicu pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai istilah "londo ireng" terus menjadi perbincangan publik. Di tengah berkembangnya berbagai tanggapan, muncul pula narasi yang beredar luas di media sosial mengenai silsilah keluarga Presiden Prabowo, yang hingga kini belum memperoleh klarifikasi resmi dari pemerintah.

Sejumlah unggahan di berbagai platform media sosial mengaitkan nama Benjamin Thomas Sigar, yang disebut sebagai buyut Presiden Prabowo dari garis keturunan ibundanya, Dora Marie Sigar. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa Benjamin Thomas Sigar pernah menjabat sebagai Kapiten Langowan dan dikaitkan dengan pasukan Tulungan, yaitu satuan yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda dan beranggotakan penduduk pribumi pada masa Perang Jawa (1825–1830).

Narasi yang beredar juga menyebut pasukan tersebut pernah diterjunkan untuk menghadapi perlawanan rakyat Jawa, termasuk dalam operasi militer terhadap pasukan Pangeran Diponegoro.

Selain itu, berbagai unggahan turut mengaitkan nama Frederik Laurens Sigar, yang disebut pernah menjabat sebagai anggota Gemeenteraad Manado periode 1920–1922 serta Sekretaris Residen Manado pada 1922–1924.

Hingga berita ini ditulis, MSRI belum memperoleh keterangan resmi maupun dokumen otoritatif dari pemerintah yang membenarkan atau membantah berbagai narasi yang beredar tersebut.

Perbincangan publik semakin ramai setelah warganet kembali mengunggah cuitan lama Presiden Prabowo di platform X pada 22 Desember 2012 yang memperlihatkan dirinya saat berziarah ke makam Benjamin Thomas Sigar bersama kedua orang tuanya.

Dalam unggahan tersebut, Prabowo menulis:

"Waktu itu usia saya 17 tahun. Saya ikut melayat ke makam Opa Benyamin Thomas Sigar bersama alm. Ayah dan alm. Bunda."

Unggahan tersebut kemudian kembali menjadi bahan diskusi di ruang publik seiring munculnya berbagai interpretasi mengenai sejarah keluarga Presiden.

Bakom Diminta Memberikan Penjelasan

Menanggapi berkembangnya isu tersebut, pegiat media sosial Ferry Koto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memberikan klarifikasi resmi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Melalui akun X miliknya, Ferry menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa pelabelan terhadap pihak tertentu dengan istilah negatif sebaiknya dihindari.

Menurut Ferry, jika narasi yang berkembang tidak benar, pemerintah perlu menyampaikan bantahan secara resmi. Sebaliknya, apabila terdapat fakta sejarah yang berbeda, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang utuh agar tidak terjadi disinformasi.

Pernyataan Ferry tersebut merupakan pendapat pribadi yang disampaikan melalui media sosial dan belum mewakili sikap resmi pemerintah maupun fakta yang telah diverifikasi.

Berawal dari Pidato Presiden

Polemik ini bermula dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 100 ribu sekolah pada tahun 2027. Namun, ia juga menyinggung adanya pihak yang dinilai lebih menonjolkan sisi negatif dibanding capaian pembangunan.

Presiden kemudian menggunakan istilah "londo ireng" untuk menggambarkan pihak-pihak yang menurutnya lebih berpihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri. Dalam pidato tersebut, ia juga menyinggung profesi seperti wartawan, pengamat, dan LSM sebagai contoh pihak yang menurutnya perlu dipertanyakan sumber kepentingannya.

Pernyataan tersebut memicu beragam respons dari kalangan masyarakat, akademisi, pegiat media sosial, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil. Sebagian menilai pernyataan tersebut merupakan kritik politik, sementara sebagian lainnya menganggapnya berpotensi menimbulkan stigma terhadap profesi tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Badan Komunikasi Pemerintah maupun Istana Kepresidenan yang secara khusus menanggapi narasi mengenai silsilah keluarga Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial. MSRI akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait demi memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

{Redaksi MSRI}

Baca Juga

dibaca