Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR – Sebuah video yang beredar luas di berbagai grup media sosial memantik perbincangan hangat di tengah masyarakat Lombok Timur. Dalam video tersebut, beberapa warga yang berada di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur terlibat percakapan santai yang justru melahirkan sindiran politik yang cukup tajam.

Salah seorang warga dalam video itu sempat menyebut dirinya sedang berada di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh rekannya yang mengingatkan bahwa mereka sebenarnya berada di depan ruang Bupati Lombok Timur.

"Ya, saya lupa kalau sekarang masih di Kantor Bupati Lombok Timur," jawabnya sembari tersenyum getir.

Percakapan kemudian berlanjut ketika nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), disebut dalam obrolan tersebut.

"Kang Dedi Mulyadi selalu di hati," ujar warga itu.

Rekannya kemudian berseloroh dengan bertanya apakah KDM ingin "disewakan" ke Lombok Timur selama sebulan. Jawaban yang muncul justru menjadi bagian yang paling banyak diperbincangkan publik.

"Tiga hari saja cukup, saya rasa sudah bisa membenahi Lombok Timur," katanya.

Meski disampaikan dalam suasana bercanda, banyak pihak menilai pernyataan tersebut bukan sekadar humor biasa. Di tengah berbagai persoalan pelayanan publik dan dinamika pemerintahan desa yang tengah menjadi sorotan, guyonan itu dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap respons pemerintah daerah.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa warga dalam video tersebut merupakan bagian dari masyarakat Desa Gelanggang yang sebelumnya mendatangi Kantor Bupati Lombok Timur untuk meminta kepastian terkait polemik pemerintahan desa. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas atas kondisi pemerintahan desa yang dinilai tidak berjalan normal.

Warga mengaku meminta Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, segera menunjuk penjabat sementara kepala desa karena kepala desa definitif disebut sudah lebih 6 bulan tidak aktif berkantor. 

Namun, harapan itu disebut tidak berbanding lurus dengan jawaban yang mereka terima.

Warga mengaku justru diarahkan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat surat tertentu sebagai dasar tindak lanjut. Ketika warga menjelaskan bahwa langkah tersebut sulit dilakukan karena berbagai dinamika internal yang ada, mereka mengaku tidak mendapatkan kepastian solusi yang konkret dari pemerintah daerah.

Di sinilah kritik mulai bermunculan.

Bagi sebagian masyarakat, persoalan yang mereka hadapi bukanlah soal administrasi semata, melainkan soal keberanian pemerintah mengambil keputusan. Ketika rakyat datang meminta jalan keluar, yang mereka harapkan adalah kepemimpinan yang mampu memotong kebuntuan, bukan sekadar mengembalikan masalah kepada pihak yang sejak awal dianggap tidak mampu menyelesaikannya.

Lebih mengejutkan lagi, menurut pengakuan sejumlah warga, muncul saran yang dianggap tidak lazim dari seorang kepala daerah. Warga mengklaim bahwa mereka disarankan untuk melakukan aksi protes dengan menyegel kantor desa dan bahkan membakar berugak sebagai bentuk tekanan sosial.

Pernyataan itu sontak memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Jika benar demikian, publik tentu berhak bertanya: sejak kapan penyelesaian konflik pemerintahan desa ditempuh melalui simbol-simbol kemarahan massa? Bukankah seorang bupati hadir untuk meredam eskalasi, bukan memberi ruang bagi lahirnya tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan?

Ironisnya, warga mengaku aksi penyegelan kantor desa dan pembakaran berugak justru pernah terjadi sebelumnya. Artinya, resep yang sama kembali ditawarkan untuk penyakit yang sama, meskipun hasilnya sudah terbukti tidak menyelesaikan persoalan.

Situasi ini kemudian melahirkan sindiran yang kini viral di media sosial. Ketika seorang warga menyebut "tiga hari KDM cukup membenahi Lombok Timur", kalimat itu bukan semata pujian kepada figur lain. Kalimat tersebut lebih tepat dibaca sebagai kritik terhadap lambannya respons birokrasi daerah dalam menyelesaikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Rakyat yang datang meminta solusi justru pulang membawa saran untuk melakukan aksi protes? Mengapa keputusan yang ditunggu berbulan-bulan seolah kalah cepat dibanding lahirnya polemik baru?

legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menghadirkan kepastian di tengah kebingungan rakyat.

(Tim/Red/Shn)

Baca Juga

dibaca