Sinergi Lintas Media Menguat di Tulungagung: MSRI, CNN, Bhirawa News Gelar Forum Strategis Kawal Transparansi Publik dan Kepentingan Rakyat

Aspirasi Rakyat Mendapat Respons Positif, 11 Tuntutan GEMPAR Resmi Diterima Plt. Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung  MSRI, TULUNGAGUNG – Gelombang aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi damai Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Tulungagung mendapat respons positif dari pemerintah daerah dan legislatif. Sebanyak 11 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi damai pada Selasa (9/6/2026) secara resmi diterima oleh Plt. Bupati Tulungagung A. Baharudin dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.  Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), penerimaan aspirasi tersebut ditandai dengan adanya dokumen resmi yang telah ditandatangani dan memuat keterangan "DITERIMA DAN DITINDAKLANJUTI". Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen awal pemerintah daerah dan DPRD dalam merespons berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Tulungagung.  Sebelas tuntutan yang disampaikan GEMPAR meliputi berbagai sektor penting, mulai dari penuntasan kasus dugaan korupsi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, evaluasi kinerja Plt. Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), transparansi pengelolaan APBD, percepatan pembangunan daerah, pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tertunda, evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi penerangan jalan umum dan CCTV, evaluasi kinerja Inspektorat, hingga percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui GTRA dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).  Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Plt. Bupati Tulungagung A. Baharudin menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ia menyatakan bahwa seluruh poin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan dikawal dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Kami menerima aspirasi GEMPAR sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Seluruh poin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur, regulasi, dan kemampuan anggaran daerah. Sedangkan untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun lembaga lainnya, kami siap bersinergi dan mendukung proses yang berjalan," ujar A. Baharudin.  Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah serta mempercepat realisasi program pembangunan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap OPD juga akan dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan daerah.  Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai program pemerintah daerah. Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), ia menyebut DPRD siap mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui GEMPAR.  "DPRD adalah rumah rakyat. Aspirasi yang disampaikan GEMPAR kami terima dan akan kami kawal sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPRD. Pengawasan terhadap program pemerintah, penggunaan anggaran, serta pelayanan publik akan terus kami tingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Marsono.  Terkait sejumlah Ranperda yang masih tertunda, DPRD berkomitmen untuk mendorong percepatan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku serta melibatkan partisipasi masyarakat guna menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik.  Dengan diterimanya seluruh tuntutan tersebut, GEMPAR berharap adanya langkah nyata yang disertai target waktu yang jelas dalam penyelesaian setiap poin aspirasi. Harapan tersebut menjadi penting agar komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.  Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik, Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) akan terus memantau dan mengawal perkembangan tindak lanjut atas sebelas tuntutan GEMPAR tersebut guna memastikan prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. {Adhiroso}

MSRI, TULUNGAGUNG – Komitmen memperkuat fungsi kontrol sosial dan menghadirkan informasi yang edukatif bagi masyarakat terus diperkuat oleh insan pers di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut ditandai dengan terselenggaranya Forum Briefing dan Temu Kangen Lintas Media yang mempertemukan jajaran redaksi dari CNN, Bhirawa News, dan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) di Hotel Palapa Tulungagung, Selasa (9/6/2026).

Meski berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban, forum tersebut menghasilkan berbagai gagasan strategis terkait penguatan peran media sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemimpin Redaksi MSRI, Slamet Pramono yang akrab disapa Bram, Kepala Perwakilan Wilayah MSRI Roni, Kepala Biro Bhirawa News Huntoro, Murdi dari Bhirawa News, Victor dari CNN, serta Hadi dari Liputan Jatim MSRI. Kehadiran para pimpinan media dan jurnalis lapangan menciptakan ruang diskusi yang produktif, terbuka, dan sarat pertukaran gagasan.

Fokus pada Kepentingan Publik dan Transparansi Pemerintahan

Dalam forum tersebut, para peserta sepakat bahwa media harus semakin mengedepankan pemberitaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menyajikan kegiatan seremonial semata.

Sejumlah isu strategis yang menjadi pembahasan antara lain pengawasan penyerapan APBD, efektivitas program pembangunan daerah, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), persoalan lingkungan hidup, hingga optimalisasi penerangan jalan umum (PJU) dan sistem keamanan berbasis CCTV.

Para peserta menilai bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

“Media harus hadir sebagai jembatan informasi yang objektif, mencerahkan, dan mudah dipahami masyarakat. Setiap materi yang kami sajikan harus memiliki nilai manfaat serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban atas amanah dan penggunaan uang rakyat,” ungkap salah satu peserta forum.

Slamet Pramono (Bram): Media Harus Menjadi Penjaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono yang akrab disapa Bram menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar ajang silaturahmi antarrekan media.

Menurutnya, sinergi lintas media merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas jurnalistik, memperluas jangkauan informasi yang akurat, sekaligus menjaga integritas profesi pers di tengah derasnya arus informasi digital.

“Forum ini sangat bermakna dan memberikan energi positif bagi seluruh insan pers yang hadir. Kami memiliki semangat yang sama untuk menyajikan materi-materi yang berkualitas, edukatif, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Media harus berdiri di atas integritas, independensi, dan keberanian dalam mengawal transparansi setiap instansi yang mengemban amanah publik.

Ketika integritas dijaga, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Namun jika integritas diabaikan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, sinergi media harus dibangun di atas profesionalisme dan tanggung jawab moral kepada rakyat,” tegas Bram.

Perkuat Verifikasi Data dan Kolaborasi Antar Media

Senada dengan hal tersebut, Kaperwil MSRI Roni dan Kabiro Bhirawa News Huntoro menyoroti pentingnya kolaborasi antar media dalam melakukan verifikasi data, pendalaman informasi, serta penguatan jaringan narasumber.

Beberapa langkah kolaboratif yang disepakati dalam forum tersebut meliputi verifikasi silang fakta, berbagi akses informasi dan narasumber, pelaksanaan liputan bersama terhadap isu-isu strategis, hingga pelatihan jurnalistik dasar bagi kontributor daerah.

Sementara itu, Victor dari CNN dan Hadi dari Liputan Jatim MSRI menegaskan bahwa sinergi antara media nasional dan media daerah menjadi faktor penting dalam mengangkat berbagai persoalan lokal agar memperoleh perhatian yang lebih luas dari publik maupun para pemangku kebijakan.

Di sisi lain, Murdi dari Bhirawa News menekankan bahwa media daerah memiliki posisi strategis sebagai mata dan telinga masyarakat yang secara langsung menyaksikan berbagai persoalan di lapangan.

Komitmen Tindak Lanjut Pengawasan Program Publik

Sebagai bentuk keseriusan hasil forum, para peserta juga menyepakati sejumlah agenda tindak lanjut, antara lain pelaksanaan bedah data APBD dan realisasi program pembangunan, pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemantauan layanan kesehatan dasar, serta pelatihan jurnalisme data dan teknik wawancara berimbang bagi jurnalis daerah.

Pemilihan Hotel Palapa sebagai lokasi kegiatan dinilai tepat karena memberikan suasana yang netral, nyaman, dan mudah dijangkau peserta dari berbagai wilayah. Meski berlangsung tanpa kemewahan, diskusi berjalan dinamis dan penuh substansi, mencerminkan semangat kemandirian pers yang tetap kritis dan profesional.

Forum Briefing dan Temu Kangen Lintas

Media ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antarinsan pers bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata dalam memperkuat fungsi kontrol sosial, menjaga transparansi pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan profesionalisme, media diharapkan terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah, DPRD, lembaga publik, dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

{Adhiroso}

Baca Juga

dibaca

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama