Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Bupati H. Haerul Warisin kembali tampil di panggung seremonial pemerintahan setelah menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori creative financing. Kabupaten Lombok Timur bahkan menempati posisi kedua, mengungguli Halmahera Selatan, sementara posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat. Atas capaian tersebut, Lombok Timur berhak memperoleh dana insentif sebesar Rp2 miliar.

Di atas podium, penghargaan itu terdengar megah. Bahasa-bahasa birokrasi seperti “inovasi pembiayaan”, “optimalisasi sumber daya”, hingga “kesejahteraan masyarakat” diucapkan dengan penuh kebanggaan. Namun di luar ruangan pendingin acara seremonial itu, rakyat Lombok Timur justru sedang hidup dalam realitas yang jauh dari kata sejahtera.

Masyarakat masih berkutat dengan jalan rusak yang nyaris tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Harga gas melon tetap mencekik tanpa solusi yang jelas. Pajak daerah dikeluhkan semakin menekan warga kecil. Ironisnya, di tengah penderitaan itu, pemerintah justru sibuk memburu penghargaan administratif yang lebih banyak memoles citra dibanding menyentuh luka sosial masyarakat.

“Creative financing” akhirnya terdengar seperti istilah akademik yang kehilangan nurani. Sebab kreativitas anggaran tidak pernah benar-benar terasa di dapur rakyat. Yang terasa justru debu jalanan dari proyek siluman yang tidak jelas status dan proses pengerjaannya, jalan berlubang, dan biaya hidup yang makin mencekik.

Kritik tajam datang dari sejumlah tokoh masyarakat yang menyoroti maraknya proyek jalan misterius di beberapa wilayah Lombok Timur. Proyek-proyek tersebut berjalan tanpa papan informasi, tanpa kejelasan sumber anggaran, tanpa transparansi pelaksana, bahkan sebagian terlihat mangkrak dan hanya menyisakan debu beterbangan yang menutup pandangan dan hidung pengguna jalan.

Fenomena itu memunculkan pertanyaan serius: apakah pembangunan di Lombok Timur kini berjalan dengan konsep tata kelola modern, atau justru kembali ke pola proyek gelap ala rezim birokrasi lama yang anti transparansi?

“Rakyat dipaksa percaya pada pembangunan yang bahkan identitas proyeknya saja disembunyikan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.

Lebih panas lagi, kekecewaan juga muncul dari lingkaran internal pendukung sendiri. Beberapa tim inti pemenangan Pilkada disebut mulai merasa ditinggalkan setelah kemenangan diraih. Mereka menilai Bupati terlalu sibuk mengejar pencitraan dan penghargaan, namun lupa menghargai orang-orang yang dahulu berdiri paling depan memenangkan pertarungan politiknya.

“Dulu kami dianggap keluarga perjuangan. Ye ngesot ketek aning bale, Sekarang setelah kekuasaan didapat, kami tidak dianggap ada, ye ngungas. Bupati terlalu sibuk mengejar penghargaan sampai lupa menghargai loyalitas,” ungkap salah satu tim inti dengan nada kecewa.

Pernyataan itu memperlihatkan ironi politik yang klasik namun selalu berulang: ketika kekuasaan berhasil diraih, yang dipeluk pertama kali adalah oportunis dan panggung penghargaan sementara tangan-tangan yang dulu mengangkatnya perlahan dilepaskan.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat, publik kini mulai mempertanyakan arah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sebab bagi rakyat kecil, ukuran keberhasilan bukanlah plakat penghargaan atau ranking seremonial antardaerah. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah harga pangan yang stabil, jalan yang layak dilalui, gas subsidi yang mudah didapat, serta pemerintahan yang transparan dan tidak alergi terhadap kritik.

Karena bagi rakyat, penghargaan tidak bisa dimakan. Sertifikat prestasi tidak bisa menutup lubang jalan. Dan pidato kemenangan tidak akan pernah mampu mengusir debu proyek siluman yang setiap hari mereka hirup.

(Tim/Red/Shn)

Baca Juga

dibaca