Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Pemkab Gresik: Dapur MBG Tak Penuhi Standar Siap Ditutup Demi Jaga Kualitas Program. Konferensi pers, Kamis (2/4/2026).

MSRI, GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan publik yang bermartabat, sehat, dan berkeadilan. Dapur MBG yang tidak memenuhi standar dipastikan akan menghadapi sanksi tegas, mulai dari evaluasi hingga penutupan.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa kualitas adalah prinsip utama yang tidak dapat ditawar dalam implementasi program tersebut.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), ia menyampaikan, “Pemkab Gresik tidak akan mentolerir dapur MBG yang mengabaikan standar. Jika tidak sesuai ketentuan, kami akan merekomendasikan evaluasi hingga penutupan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami dalam menjaga kualitas serta kepercayaan publik.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Rembuk Akur yang digelar di Kantor Bupati Gresik, Kamis (2/4/2026).

Saat ini, tercatat sebanyak 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap persiapan. Pemkab menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan kini tidak lagi bertumpu pada kuantitas semata, melainkan pada kualitas gizi, higienitas, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas melakukan monitoring langsung di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.

Alif menambahkan, setiap dapur diberikan waktu maksimal tiga bulan sejak operasional untuk memenuhi standar laik higienis sanitasi.

“Jika dalam batas waktu tersebut tidak terpenuhi, maka dapur tersebut akan disuspensi sebagai langkah tegas penegakan aturan,” ujarnya.

Selain aspek higienitas, standar lain yang wajib dipenuhi mencakup kualitas kandungan gizi, kepatuhan terhadap harga bahan pangan, hingga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pemkab juga membuka ruang pendampingan bagi dapur yang masih dalam proses pemenuhan fasilitas, khususnya dalam pengolahan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Dari sisi legislatif, DPRD Gresik turut menjalankan fungsi pengawasan. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi antar pelaksana.

“Empat unsur utama dalam dapur MBG harus berjalan solid. Lemahnya komunikasi akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar, mengingat masih ditemukan variasi pelaksanaan di beberapa titik dapur.

Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, menjelaskan bahwa program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun demikian, tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku serta keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi perhatian serius.

“Transparansi, integritas, dan komunikasi yang baik adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas dan pengawasan berkelanjutan, Pemkab Gresik berharap Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Eka F. A

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca