Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Doo, foto: Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo, Buka Forum RKPD Tahun 2027, Tekankan Partisipasi Publik untuk Mewujudkan Visi Misi Pemerintah. Senin (26/1/2026).

MSRI, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung Provinsi Jawa Timur, mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan tahun depan. Hal itu ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027, yang digelar di Gedung  DPRD   lantai 2 Graha Wicaksana  pada Senin (26/01/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen penting yang menjadi arah pembangunan tahunan daerah, mulai dari kebijakan, prioritas, hingga pagu anggaran.

"RKPD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman utama arah pembangunan Kabupaten Tulungagung," kata Gatut Sunu.

la menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2027 telah ditetapkan yakni "Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel". Menurutnya, tema tersebut dirumuskan sebagai jawaban atas tantangan pembangunan ke depan sekaligus upaya mendorong pembangunan yang lebih merata, inovatif, dan berkelanjutan.

"Tema ini adalah langkah strategis agar pembangunan Tulungagung tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing," ujarnya.

Bupati Gatut Sunu juga mengingatkan bahwa RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi pelaksanaan periode pertama RPJPD 2025-2045 serta tahun kedua RPJMD 2025-2029.

Selain itu, RKPD juga menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangkaian penyusunan APBD. la pun meminta seluruh kepala perangkat daerah benar-benar memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Program yang disusun harus mampu menjawab permasalahan riil masyarakat, mendukung prioritas daerah, sekaligus mengawal program strategis nasional," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gatut Sunu juga menekankan pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai ruang partisipasi bermakna, bukan sekadar formalitas tahapan perencanaan.

 "Saya ingin FKP ini benar-benar menjadi ruang dialog. Masyarakat punya hak untuk didengar, dipertimbangkan masukannya, dan mendapatkan penjelasan," kata Gatut. la mendorong agar peserta forum diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran, sementara jajaran pemerintah berkewajiban menampung, mempelajari, serta mencarikan solusi kebijakan.

"Hanya dengan cara itu, perencanaan kita bisa benar-benar partisipatif dan berkualitas," tambahnya.

Menjelang penutupan sambutan, Bupati Gatut juga memberi penekanan khusus pada peran APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perekonomian daerah dan percepatan pengentasan kemiskinan. la meminta seluruh perangkat daerah merealisasikan anggaran minimal 20 persen pada triwulan pertama, termasuk anggaran bantuan kepada masyarakat kurang sejahtera.

"Ini bagian dari komitmen kita untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mempertahankan capaian kemiskinan ekstrem 0 persen yang sudah kita raih sejak 2022," tegasnya bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya program kerja yang selaras dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Dirinya mengajak peserta FKP untuk memaksimalkan momentum ini, guna menyampaikan usul saran kepada Pemerintah, sebagai wujud kehadiran masyarakat dalam membangun bangsa," jelasnya Kukuh Tri.

"Mari manfaatkan momen ini, untuk memberikan saran usul kepada pemerintah," Tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan sejumlah rekapan capaian dan peran Kabupaten Tulungagung dalam mendukung kinerja Pemerintah, salah satunya dengan pembentukan Satgas Percepatan MBG. Namun dirinya tetap mendorong agar Satgas terus berupaya mengajak pengelola SPPG untuk bisa mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Dari 70 SPPG yang berdiri, baru 51 yang memiliki SLHS, ini Pemkab harus mendorong semuanya agar bisa memiliki sertifikat sehingga potensi keracunan bisa diminimalisir," jelas kukuh Tri Sandi.

Pantauan dari wartawan mediasuararakyatindonesia.id  acara  forum RKPD yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, LSM hingga pelaku usaha ini yang dibuka langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Reporter : Roni yuwantoko

Kaperwil Jatim 

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca