Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA – Gemerlap tempat hiburan malam di Kota Surabaya kembali menjadi perhatian. Operasi gabungan yang digelar Kodaeral V bersama sejumlah unsur penegak hukum dan aparat terkait di 10 tempat hiburan malam (RHU), Sabtu (4/10/2026) hingga Minggu (5/10/2026) dini hari, menemukan keberadaan sejumlah anggota TNI dan Polri.

Hasil operasi tersebut mencatat satu anggota TNI AL dan tujuh anggota Polri terjaring dalam pemeriksaan.

Temuan itu menjadi perhatian serius karena operasi tersebut sejak awal memang diarahkan untuk memastikan tidak adanya anggota TNI maupun Polri yang berada di tempat hiburan malam dalam kondisi atau situasi yang bertentangan dengan ketentuan disiplin kedinasan.

Sebanyak 78 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari Kodaeral V, Polisi Militer TNI AD, Polisi Militer TNI AU, Propam Polrestabes Surabaya, Satpol PP, BNNK Surabaya, Imigrasi, Bea Cukai serta unsur penerangan.

Sepuluh lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi Gentelemen's Spa, Golden Dragon Spa, KTV Suka-Suka, Shamrock Kitchen & Bar, Mantis Bar & Lounge, Galaxy Pool & Karaoke, Blue Fish Club & KTV, Roots Cafe & Bar, Black Owl dan Camden Bar.

Pantauan MSRI: Pemeriksaan Berlangsung hingga ke Ruang-Ruang Pengunjung

Berdasarkan pantauan langsung wartawan MSRI di lokasi, petugas tidak sekadar melakukan pemeriksaan di area umum. Identitas pengunjung turut diperiksa untuk memastikan status dan keberadaan setiap orang yang berada di lokasi.

Pemeriksaan diawali dari Gentelemen's Spa dan dilanjutkan ke Golden Dragon Spa.

Di salah satu tempat spa, petugas sempat menghadapi situasi ketika pintu sebuah kamar tidak langsung dibuka oleh penghuni. Setelah pintu terbuka, petugas meminta identitas penghuni sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

Dari lokasi tersebut, tim bergerak menuju KTV Suka-Suka, Shamrock Kitchen & Bar, hingga sejumlah RHU lainnya.

Situasi menarik terjadi ketika petugas hendak memasuki salah satu lokasi. Berdasarkan pantauan wartawan MSRI, dua pria terlihat keluar dan sempat menerobos barisan personel gabungan.

Petugas kemudian menghentikan keduanya dan meminta kartu identitas.

Salah seorang pria sempat menyampaikan bahwa dirinya hanya seorang pengunjung. Namun setelah identitas diperiksa, pria tersebut diketahui merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di wilayah Pasuruan.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan institusi.

Satu TNI AL dan Tujuh Polisi Terjaring

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas akhirnya menemukan satu anggota TNI AL dan tujuh anggota Polri.

Temuan ini tentu bukan sekadar persoalan jumlah.

Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana disiplin internal benar-benar dijalankan dan sejauh mana aparat mampu menjadi contoh kepatuhan terhadap aturan yang mereka sendiri tegakkan kepada masyarakat?

Danpom Kodaeral V Kolonel Laut (PM) Thomas Alexander menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan kegiatan rutin sekaligus tindak lanjut arahan Panglima TNI untuk melakukan penertiban terhadap anggota TNI maupun Polri yang ditemukan berada di tempat hiburan malam.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan MSRI, Thomas menyampaikan bahwa setiap anggota yang ditemukan melakukan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme institusinya masing-masing.

“Kegiatan ini rutin kami laksanakan sebagai tindak lanjut arahan Panglima TNI untuk menertibkan oknum-oknum anggota TNI yang seharusnya dilarang di tempat-tempat hiburan malam,” ujarnya.

Thomas juga menegaskan bahwa penanganan tidak dilakukan secara serampangan.

“Jika ditemukan kami tindak. Kami serahkan ke Ankum atau yang berhak menghukum. Jika TNI AL kami serahkan ke POM AL, TNI AD ke POM AD, TNI AU ke POM AU, begitu juga dengan Polri kami serahkan ke Propam,” jelasnya.

MSRI: Persoalannya Bukan Sekadar Berada di RHU

Bagi MSRI, temuan tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional.

Persoalannya bukan semata-mata tentang seseorang datang ke sebuah tempat hiburan. Yang jauh lebih penting adalah status kedinasan, aturan internal yang berlaku, tujuan keberadaan, waktu, kondisi saat ditemukan, serta ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun hukum.

Karena itu, MSRI memandang proses pemeriksaan internal masing-masing institusi menjadi penting agar tidak terjadi penghakiman sebelum fakta dan status pelanggaran dinyatakan secara resmi.

Namun di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan konsistensi pengawasan.

Jika masyarakat dituntut patuh terhadap aturan, maka aparat yang menjadi bagian dari institusi penegak aturan semestinya berada di barisan terdepan dalam memberikan keteladanan.

Jangan sampai kewibawaan seragam justru dipahami sebagai perlindungan dari pemeriksaan.

Seragam Seharusnya Menjadi Teladan, Bukan Tameng

Operasi tersebut sekaligus menyampaikan pesan yang cukup keras tanpa harus menggunakan banyak kata:

seragam bukan tameng, jabatan bukan kekebalan, dan kewenangan bukan alasan untuk berada di atas aturan.

Justru semakin tinggi posisi dan tanggung jawab seseorang dalam institusi negara, semakin besar pula tuntutan moral untuk menjaga sikap dan perilaku.

Sebab masyarakat tidak hanya melihat bagaimana aparat menegakkan aturan, tetapi juga bagaimana aparat mematuhi aturan ketika tidak sedang berada di hadapan publik.

Dan di sinilah integritas diuji.

Tidak Berhenti pada Razia

Selain penertiban anggota TNI dan Polri, operasi tersebut juga menyasar berbagai potensi pelanggaran lainnya.

BNNK Surabaya dilibatkan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, sementara Satpol PP dan unsur terkait menangani persoalan sesuai kewenangan masing-masing.

Dari sudut pandang jurnalistik, operasi semacam ini layak mendapat perhatian bukan hanya ketika razia berlangsung, tetapi juga apa yang terjadi setelah delapan anggota TNI-Polri tersebut terjaring.

Apakah pemeriksaan internal berlanjut?

Apakah terdapat sanksi disiplin?

Apakah status mereka kemudian dinyatakan melanggar atau tidak?

Dan yang paling penting, apakah hasil penanganannya akan disampaikan secara transparan kepada publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar operasi penertiban tidak berhenti sebagai seremoni sesaat, melainkan benar-benar menghasilkan efek pembinaan, disiplin dan pencegahan.

MSRI akan terus memantau perkembangan penanganan temuan tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, konfirmasi, dan praduga tak bersalah.

Sebab bagi MSRI, penegakan disiplin akan memiliki wibawa apabila dilakukan secara konsisten kepada siapa pun, tanpa melihat seragam, jabatan maupun latar belakang.

Perspektif • Akurat • Terpercaya.

Baca Juga

dibaca