MSRI, AWA TIMUR - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut seorang pakar dengan istilah “goblok” dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (18/9/2026), tidak semestinya berhenti sebagai potongan pernyataan politik.
Di balik kalimat tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana seorang pemimpin negara mempertanggungjawabkan pilihan bahasa di hadapan publik, sementara negara pada saat yang sama meminta para pendidik mengajarkan kesantunan, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan komunikasi yang beretika kepada peserta didik?
Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi perhatian Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyinggung sejumlah pakar yang dinilainya menyampaikan fitnah. Presiden menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi seorang pakar atau cendekiawan, khususnya ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
Substansi mengenai kejujuran intelektual pada dasarnya merupakan prinsip penting dalam kehidupan akademik dan ruang publik. Setiap kritik memang harus dapat diuji melalui data, metodologi, sumber informasi, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: apakah kritik terhadap suatu pandangan harus dijawab dengan bahasa yang merendahkan pihak yang dikritik?
MSRI menilai, jawabannya perlu dikembalikan kepada prinsip dasar komunikasi publik: argumentasi dilawan dengan argumentasi, data diuji dengan data, dan tuduhan dibuktikan dengan bukti.
Sebab, ketika bahasa pejabat publik mulai bergeser dari substansi persoalan menuju pelabelan personal, ruang diskusi berisiko berubah menjadi pertarungan status.
Dilema Para Pendidik
Di sinilah persoalan tersebut menjadi lebih serius.
Guru dan tenaga pendidik setiap hari mengajarkan kepada siswa agar menghormati orang lain, tidak melakukan penghinaan, mampu menerima perbedaan pendapat, serta menyampaikan kritik secara santun.
Lantas, ketika seorang siswa bertanya:
“Mengapa orang yang berbeda pendapat tidak boleh disebut dengan kata-kata kasar, sementara seorang pemimpin negara dapat menggunakannya di hadapan publik?”
Apa jawaban yang harus diberikan seorang guru?
Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi Presiden. Pertanyaan tersebut merupakan refleksi tentang konsistensi keteladanan komunikasi di ruang publik.
Presiden merupakan figur yang memiliki pengaruh luas. Karena itu, setiap pilihan kata yang disampaikan di depan publik memiliki konsekuensi sosial yang lebih besar daripada percakapan biasa.
MSRI melihat persoalan ini bukan semata-mata soal satu kata.
Yang sedang diuji adalah standar etika komunikasi ketika kekuasaan berhadapan dengan kritik.
Pakar Wajib Jujur, Pemerintah Wajib Terbuka terhadap Kritik
MSRI juga tidak menempatkan para pakar sebagai pihak yang selalu benar.
Pakar dapat keliru. Akademisi dapat salah membaca data. Pengamat dapat memiliki kepentingan atau afiliasi tertentu. Bahkan kritik yang disampaikan dengan label keilmuan tetap harus dapat diuji secara terbuka.
Jika terdapat pakar yang menyampaikan informasi keliru atau tuduhan tanpa bukti, pemerintah memiliki ruang yang sah untuk membantah, mengklarifikasi, bahkan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut melalui mekanisme yang tersedia.
Namun, membantah argumentasi tidak membutuhkan penghinaan terhadap pribadi.
Justru kekuatan sebuah pemerintahan dapat terlihat dari kemampuannya menjawab kritik dengan data dan argumentasi yang lebih kuat.
MSRI: Jangan Ubah Perdebatan Data Menjadi Perang Status
Dalam konteks komunikasi politik, MSRI mencermati adanya kecenderungan ketika perdebatan mengenai kebijakan bergeser menjadi penilaian terhadap siapa yang berbicara.
Pihak yang mengkritik dapat dicap tidak memahami persoalan. Sebaliknya, pihak yang berkuasa dapat dianggap tidak mau menerima kritik.
Jika pola semacam ini terus berkembang, masyarakat tidak lagi diajak memeriksa apa datanya, apa faktanya, dan di mana letak persoalannya, melainkan diarahkan untuk memilih siapa yang harus dipercaya berdasarkan posisi dan status.
Inilah yang harus dihindari.
Demokrasi tidak membutuhkan perang status. Demokrasi membutuhkan pertarungan gagasan yang sehat.
Jangan Generalisasi Pakar, Jangan Pula Generalisasi Kritik
Pernyataan mengenai adanya pakar yang menyampaikan fitnah juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Jika memang terdapat tuduhan yang tidak benar, tunjukkan data, sumber, dan bukti yang dapat diperiksa publik.
Jangan menggeneralisasi seluruh pakar hanya karena sebagian pihak melakukan kesalahan.
Sebaliknya, jangan pula menganggap seluruh kritik sebagai fitnah hanya karena kritik tersebut tidak sejalan dengan pemerintah.
Di situlah letak kejujuran intelektual yang sesungguhnya: berani memeriksa fakta meskipun fakta tersebut tidak selalu sesuai dengan kepentingan kita.
MSRI: Kekuasaan Harus Memberi Teladan
MSRI berpandangan, pemimpin publik memiliki kebebasan menyampaikan kritik, tetapi kebebasan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan etika komunikasi.
Kata-kata Presiden bukan sekadar kata-kata seorang individu. Ia keluar dari seorang kepala negara yang memiliki pengaruh terhadap jutaan warga negara.
Karena itu, ketegasan tidak harus identik dengan kekasaran. Keberanian tidak membutuhkan penghinaan. Dan membela kebijakan tidak harus merendahkan pihak yang berbeda pandangan.
“Demokrasi komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling mampu mempertanggungjawabkan ucapannya. Pemimpin harus memberi teladan bahasa, pakar harus menjaga integritas keilmuan, dan media harus menjaga konteks serta verifikasi,” demikian catatan MSRI, Minggu (20/9/2026).
Pada akhirnya, pemerintah membutuhkan kritik yang jujur. Pakar membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik. Media membutuhkan kebebasan untuk melakukan kontrol sosial. Dan masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi.
Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk saling merendahkan.
Sebab ketika bahasa publik kehilangan etika, yang pertama kali menerima dampaknya bukan hanya mereka yang sedang berdebat.
Generasi muda yang sedang belajar dari para pemimpinnya juga ikut menyaksikan.
Dan di situlah pertanyaan terbesar MSRI:
Jika bangsa ini mengajarkan anak-anak untuk menjaga lisan, siapa yang bertanggung jawab memastikan para pemegang kekuasaan juga memberi teladan yang sama?
Fakta Tidak Boleh Takut pada Tekanan.
MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments