Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TENGAH - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah munculnya kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa. Kondisi tersebut mendorong Lembaga SEMESTA NTB menyampaikan sikap tegas sekaligus meluncurkan Petisi Terbuka yang ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta DPRD Lombok Tengah.

Petisi yang mengusung tema “Hentikan Racun di Meja Belajar” tersebut menitikberatkan pada perlindungan keselamatan anak, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyediaan makanan, serta penguatan sistem pengawasan program MBG dari hulu hingga hilir.

SEMESTA NTB meminta agar penyedia makanan atau pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan diberikan sanksi tegas, termasuk penghentian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, SEMESTA NTB mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap higienitas dapur, bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.

SEMESTA NTB: Keselamatan Anak Tidak Boleh Menjadi Taruhan

Saat memberikan keterangan kepada wartawan MSRI, Humas SEMESTA NTB, IZZY, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi anak-anak yang terdampak.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan sosial yang sangat baik karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Namun, menurut SEMESTA NTB, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan standar keamanan pangan, pengawasan ketat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

“Hati orang tua mana yang tidak terkoyak ketika anak yang berangkat ke sekolah dengan senyum dan harapan justru harus pulang dalam kondisi lemas, muntah, mengalami sakit perut, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Program yang bertujuan memberikan gizi tidak boleh justru menghadirkan kekhawatiran bagi anak dan orang tua,” ujar IZZY kepada wartawan MSRI.

IZZY menegaskan bahwa kasus keracunan makanan tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi serius untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Kami tidak membutuhkan permintaan maaf yang berhenti pada formalitas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pertanggungjawaban yang jelas, evaluasi yang terbuka, serta perbaikan sistem yang benar-benar dapat memberikan jaminan keselamatan kepada anak-anak,” tegasnya.

SEMESTA NTB juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap lemahnya pengawasan apabila ditemukan adanya kelalaian yang seharusnya dapat dicegah melalui prosedur keamanan pangan yang semestinya.

Namun demikian, SEMESTA NTB menekankan bahwa sikap tersebut diarahkan untuk mendorong pembenahan tata kelola, bukan untuk menghentikan tujuan utama program MBG.

Empat Tuntutan SEMESTA NTB

Melalui petisi terbuka tersebut, SEMESTA NTB menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Evaluasi dan Sanksi Tegas terhadap Vendor atau SPPG Bermasalah

SEMESTA NTB mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap vendor maupun SPPG yang berkaitan dengan kasus keracunan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran atau kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan, termasuk penghentian kerja sama dan langkah hukum apabila terdapat unsur pidana.

2. Audit Total Dapur dan Rantai Pasok

SEMESTA NTB meminta dilakukannya audit terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, distribusi, hingga penyajian kepada siswa.

Pengawasan juga harus melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang keamanan pangan dan kesehatan, sehingga standar yang diterapkan dapat diverifikasi secara objektif.

3. Perketat Standar Mutu dan Waktu Distribusi

SEMESTA NTB mendorong adanya standar operasional yang lebih ketat mengenai jarak waktu antara makanan selesai diolah hingga dikonsumsi siswa.

Ketentuan mengenai batas waktu tersebut harus disusun berdasarkan standar keamanan pangan dan hasil kajian teknis dari otoritas kesehatan serta keamanan pangan yang berwenang, sehingga tidak semata-mata menjadi angka administratif tanpa dasar ilmiah.

4. Berikan Ruang Pengawasan kepada Sekolah dan Orang Tua

SEMESTA NTB meminta agar pihak sekolah, komite sekolah, serta perwakilan orang tua diberikan ruang yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima siswa.

Jika terdapat indikasi makanan tidak layak, mencurigakan, atau tidak memenuhi standar keamanan, mekanisme penolakan dan pelaporan harus tersedia tanpa menimbulkan tekanan maupun sanksi birokratis terhadap pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.

Jangan Berlindung di Balik Label Program Sosial

IZZY menegaskan bahwa status MBG sebagai program sosial tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan pangan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah niat yang baik. Karena itu, pelaksanaannya justru harus semakin serius, transparan, higienis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai niat memberikan gizi kepada anak justru berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarga,” kata IZZY kepada wartawan MSRI.

Ia meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan tidak menunggu terjadinya korban yang lebih serius untuk kemudian melakukan pembenahan.

“Jangan menunggu ada korban jiwa baru sistem diperbaiki. Keselamatan anak harus menjadi garis batas yang tidak boleh ditawar. Setiap kejadian harus diperiksa secara objektif, setiap kelalaian harus dievaluasi, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegasnya.

Menurut SEMESTA NTB, evaluasi tidak cukup dilakukan hanya setelah muncul kasus. Sistem pengawasan harus dibangun secara preventif agar potensi masalah dapat dideteksi sebelum makanan sampai ke meja siswa.

Petisi Ditujukan kepada Tiga Institusi

Petisi terbuka tersebut secara khusus ditujukan kepada:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program MBG secara nasional;

2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah/Bupati Lombok Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya;

3. DPRD Lombok Tengah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat.

SEMESTA NTB berharap ketiga institusi tersebut dapat merespons aspirasi masyarakat secara serius, terbuka, dan terukur.

MSRI: Keselamatan Anak Harus Menjadi Standar Utama

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan sosial penting. Namun, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, melainkan juga dari jaminan keamanan, kualitas, higienitas, serta pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak.

MSRI memandang bahwa setiap dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG perlu ditempatkan dalam koridor fakta, pemeriksaan yang objektif, transparansi, dan proses hukum yang berlaku.

Jika terdapat pihak yang terbukti lalai, maka pertanggungjawaban harus ditegakkan. Sebaliknya, setiap pihak yang menjalankan tugas dengan benar juga harus mendapatkan perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.

Anak-anak adalah generasi yang harus dilindungi. Karena itu, makanan yang sampai ke meja belajar mereka harus benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat lemahnya pengawasan. Evaluasi hari ini adalah langkah pencegahan agar tidak ada korban yang lebih besar di kemudian hari.

Reporter: Makbul

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca