Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, MATARAM - Hampir satu bulan pascapenutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026, persoalan honorarium panitia pelaksana cabang olahraga Muaythai NTB masih belum menemui kejelasan. Sebanyak 17 orang panitia serta 2 wasit dan juri disebut hingga kini belum menerima honorarium yang menjadi hak mereka.

Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan adanya dualisme kepanitiaan yang dibentuk secara terpisah oleh Asosiasi Muaythai NTB dan KONI NTB. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi para panitia yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk memastikan pertandingan Muaythai dalam Porprov NTB 2026 dapat terlaksana dengan baik.

Ironisnya, di tengah belum adanya kepastian mengenai penyelesaian hak para panitia, agenda Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI NTB tetap berjalan. Situasi tersebut memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan cabang olahraga Muaythai.

Akomodasi Dinilai Tidak Layak

Persoalan tidak hanya menyangkut honorarium. Selama pelaksanaan Porprov, kondisi akomodasi yang diterima para panitia juga menjadi sorotan.

Sebanyak 17 panitia disebut hanya mendapatkan tiga kamar penginapan, sehingga mereka harus berbagi tempat istirahat dengan kondisi yang dinilai jauh dari layak. Padahal, setiap hari para panitia dituntut sudah bersiap sejak sekitar pukul 06.00 WITA untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan sesuai jadwal.

Keterbatasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban selama pelaksanaan pertandingan.

Konsumsi Tak Selalu Mencukupi

Persoalan serupa juga disebut terjadi pada penyediaan konsumsi. Nasi bungkus yang disediakan dikabarkan tidak selalu mencukupi kebutuhan seluruh panitia.

Dalam kondisi tersebut, sebagian panitia bahkan disebut harus menahan lapar demi tetap menjalankan tugas dan memastikan pertandingan berlangsung tanpa gangguan.

Pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran selama penyelenggaraan Porprov NTB 2026 tersebut kini berujung pada tuntutan sederhana: kepastian dan penyelesaian hak mereka secara layak dan transparan.

Menunggu Kejelasan Asosiasi Muaythai NTB dan KONI NTB

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi yang diterima MSRI mengenai kapan honorarium 17 panitia serta 2 wasit dan juri tersebut akan diselesaikan, termasuk bagaimana mekanisme penyelesaian persoalan yang muncul akibat dugaan dualisme kepanitiaan.

MSRI memandang persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan nominal honorarium, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap tenaga dan pengabdian insan olahraga yang telah menjalankan tugas dalam sebuah agenda olahraga daerah.

Di tengah berlangsungnya Musprov KONI NTB, publik olahraga NTB tentu berhak memperoleh penjelasan yang terang: siapa yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak para panitia, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, dan kapan hak tersebut akan dibayarkan.

Sebab, organisasi olahraga yang sehat bukan hanya dituntut mampu menyelenggarakan pertandingan dan menjalankan agenda organisasi, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab, transparansi, profesionalitas, serta penghargaan terhadap setiap pihak yang telah bekerja dan berkontribusi.

Reporter: Makbul

MSRI — Perspektif, Akurat, Terpercaya.

Baca Juga

dibaca