Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka bukan sekadar perjalanan panjang sejarah sebuah bangsa. Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk kembali menegaskan pertanyaan mendasar: apakah kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir?

Kemerdekaan sejatinya tidak berhenti pada terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata: terbebas dari kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, keterbatasan akses, serta segala bentuk kebijakan yang membuat sebagian rakyat tetap berada di pinggir pembangunan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kita berbicara tentang nelayan dan masyarakat pesisir.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa. Laut merupakan salah satu kekuatan strategis bangsa. Namun, sebuah ironi masih terjadi: di tengah kekayaan laut yang begitu besar, sebagian nelayan kecil justru masih hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian.

Nelayan menghadapi berbagai persoalan yang tidak sederhana. Akses terhadap BBM, keterbatasan modal, mahalnya biaya operasional, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketidakpastian harga hasil tangkapan, perlindungan wilayah tangkap, hingga tekanan terhadap ruang hidup masyarakat pesisir merupakan persoalan yang terus membutuhkan perhatian serius.

Di sisi lain, berbagai kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya laut harus memastikan bahwa masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemilik kepentingan utama yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan.

Sebab, muncul sebuah pertanyaan yang patut direnungkan bersama:

Lautnya kaya, sumber dayanya melimpah, tetapi mengapa masih banyak nelayan yang belum menikmati kesejahteraan dari kekayaan laut tersebut?

Pertanyaan ini bukan bentuk sikap pesimistis terhadap negara. Justru sebaliknya, kritik dan refleksi adalah bagian dari kecintaan terhadap Indonesia. Negara yang kuat bukan negara yang takut terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengar suara rakyat dan menjadikannya sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan.

Kemerdekaan Harus Sampai ke Pesisir

Kemerdekaan harus dirasakan hingga ke desa-desa pesisir dan pulau-pulau terluar.

Nelayan kecil harus memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya, permodalan, BBM, teknologi, pasar, serta perlindungan hukum. Anak-anak nelayan harus mendapatkan pendidikan yang layak agar memiliki masa depan yang lebih baik. Masyarakat pesisir harus mendapatkan kepastian atas ruang hidup dan sumber penghidupannya.

Jangan sampai wajah pembangunan Indonesia terlihat megah di pusat-pusat kota, sementara di pelosok pesisir masih ada keluarga nelayan yang setiap hari harus menghitung berapa liter BBM yang mampu mereka beli, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut, berapa banyak ikan yang harus diperoleh untuk menutup kebutuhan keluarga, dan apakah hari itu mereka dapat membawa pulang penghasilan.

Kondisi seperti itu harus menjadi perhatian bersama.

Pembangunan kelautan tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, meningkatnya produksi, atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari seberapa jauh kehidupan nelayan kecil menjadi lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki kepastian masa depan.

Kekayaan Laut Harus Menjadi Kesejahteraan Rakyat

Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Indonesia juga tidak kekurangan potensi kelautan. Yang harus terus diperjuangkan adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola secara adil, transparan, berkelanjutan, dan sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi rakyat.

Jangan sampai masyarakat yang sejak dahulu hidup berdampingan dengan laut justru kehilangan ruang hidupnya ketika pembangunan dan investasi masuk ke wilayah pesisir.

Nelayan tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan pangan bangsa.

Karena itu, kebijakan negara harus mampu memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Laut Indonesia harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan sumber ketimpangan baru.

81 Tahun Merdeka, Saatnya Memastikan Keadilan

Peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada seremoni, pengibaran bendera, maupun pidato tentang keberhasilan pembangunan.

Kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

Ketika masih ada nelayan yang kesulitan memperoleh kebutuhan dasar untuk melaut, ketika masyarakat pesisir belum mendapatkan perlindungan yang memadai, dan ketika akses terhadap sumber daya belum sepenuhnya adil, maka perjuangan menghadirkan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya masih harus dilanjutkan.

Indonesia merdeka bukan hanya ketika benderanya berkibar di seluruh penjuru negeri, tetapi ketika rakyatnya mampu hidup bermartabat, memperoleh keadilan, dan menikmati hasil kekayaan bangsanya.

Maka, pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, mari kita kembali bertanya dengan jujur:

Sudahkah kemerdekaan benar-benar sampai kepada nelayan?

Sudahkah masyarakat pesisir mendapatkan keadilan atas ruang hidup dan sumber penghidupannya?

Dan yang paling penting:

Jika laut Indonesia begitu kaya, mengapa nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut masih banyak yang belum sejahtera?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah proses yang harus terus diperjuangkan dan diisi dengan keadilan, kesejahteraan, serta keberpihakan kepada seluruh rakyat.

Sebab, Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang tidak membiarkan nelayannya tertinggal di tengah kekayaan lautnya sendiri.

Oleh: Dedy Sopian

Koordinator Wilayah Indonesia Timur – KNTI

{Makbul}

Baca Juga

dibaca