Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAKARTA – Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Ibu Kota di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi aksi demonstrasi yang berujung ricuh.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, , menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa mengganggu keamanan, keselamatan masyarakat, maupun merusak fasilitas publik.

Pernyataan itu disampaikan Basri Baco saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Jakarta Pusat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, Basri Baco turut menanggapi fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang mulai memasang pagar lebih tinggi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi demonstrasi berskala besar.

Menurutnya, langkah tersebut tidak perlu dilakukan apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga sejalan dengan pandangan  yang menilai pemasangan pagar tinggi bukanlah gambaran ideal bagi sebuah kota.

Basri Baco menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun koordinasi intensif bersama Polri, TNI, serta aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan wilayah tetap terjaga.

Ia berharap peristiwa kericuhan yang sempat terjadi pada Agustus 2025 tidak kembali terulang. Menurutnya, sinergi antarlembaga yang semakin kuat serta dukungan masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas Jakarta.

Selain aparat keamanan, masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi memicu konflik. Basri Baco mengingatkan bahwa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) merupakan aset bersama yang dibangun menggunakan dana dari pajak masyarakat sehingga wajib dijaga dan dirawat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, dan tidak berujung pada tindakan anarkis.

"Silakan menyampaikan pendapat karena itu hak setiap warga negara. Tetapi jangan sampai penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara yang merusak fasilitas umum, melukai orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Jakarta harus tetap menjadi rumah yang aman bagi semua," tegas Basri Baco.

Ia menambahkan bahwa iklim investasi, aktivitas ekonomi, serta kenyamanan masyarakat sangat bergantung pada kondisi keamanan yang kondusif. Karena itu, seluruh pihak diharapkan lebih mengedepankan dialog serta menghormati proses hukum dalam menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, , mengatakan Musda XI menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyiapkan kader terbaik agar terus berkontribusi dalam pembangunan Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar ingin menghadirkan kader yang mampu membangun komunikasi dengan masyarakat serta menjaga stabilitas daerah melalui politik yang sejuk dan konstruktif.

Di lokasi yang sama,  berharap Musda mampu menghasilkan kepengurusan yang solid sehingga dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan menjaga kondusivitas wilayah.

Musda XI Partai Golkar Kota Jakarta Pusat akhirnya menetapkan kembali  sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Pusat untuk masa bakti 2025–2030.

Reporter: Aditya WP

Kabiro MSRI DKI Jakarta

Editor: Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca