Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR – Koalisi PRIMA yang terdiri atas KNTI, FITRA NTB, dan KPPI bersama International Budget Partnership (IBP) melakukan pemantauan lapangan pada Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pengawalan proyek strategis penyediaan air bersih sekaligus menyoroti semakin menyempitnya ruang tangkap nelayan tradisional di kawasan pesisir Lombok Timur.

Kawal Proyek Air Bersih untuk Masyarakat

Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Desa Pemongkong, Desa Sekaroh, dan Desa Seriwe. Di lokasi tersebut, proses pembangunan dan penggalian jaringan pipa air bersih oleh PDAM Lombok Timur terpantau masih berlangsung.

Koalisi PRIMA menegaskan bahwa proyek penyediaan air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut mereka, warga di wilayah selatan Lombok Timur yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan kekeringan berhak memperoleh akses air bersih yang layak sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah.

Ekspansi Budidaya Mutiara Dinilai Menekan Ruang Tangkap Nelayan

Dalam pemantauan yang sama, Koalisi PRIMA juga menyoroti aktivitas budidaya mutiara di kawasan Pulau Tiga, dekat destinasi wisata Pantai Pink. Berdasarkan hasil pemantauan, area budidaya yang dikelola PT Autore Pearl Culture dinilai mengalami perluasan.

Koalisi menyampaikan bahwa perluasan kawasan budidaya tersebut diduga berdampak terhadap semakin terbatasnya ruang tangkap nelayan tradisional. Sejumlah wilayah laut yang selama ini dimanfaatkan sebagai area penangkapan ikan disebut kini tidak lagi dapat diakses secara leluasa oleh nelayan.

Menurut Koalisi, kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik pemanfaatan ruang laut antara kepentingan investasi dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mereka mendorong adanya evaluasi serta dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta solusi yang berkeadilan.

Krisis Air Bersih di Pulau Maringkik

Ketua DPD KNTI Lombok Timur, H. M. Taufiq, menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan ruang tangkap, tetapi juga keterbatasan akses terhadap air bersih.

Ia mencontohkan kondisi di Pulau Maringkik, yang disebut sebagai salah satu pulau dengan kepadatan penduduk sangat tinggi di Indonesia. Menurutnya, hingga kini masyarakat setempat masih menghadapi kesulitan memperoleh air bersih sehingga diperlukan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Koalisi: Pembangunan Harus Berkeadilan

Koalisi PRIMA menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Koalisi, proyek penyediaan air bersih harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga, sementara pengembangan investasi di sektor kelautan juga perlu memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional, agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun konflik pemanfaatan ruang laut.

Koalisi berharap pemerintah bersama seluruh pihak terkait dapat membangun mekanisme dialog, pengawasan, dan penyelesaian yang adil sehingga pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir.

Catatan Redaksi: 

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan keterangan yang disampaikan Koalisi PRIMA. Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menerapkan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{Tim/Red/Shn}

Baca Juga

dibaca