Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Gambar ilustrasi

MSRI, LOMBOK TIMUR - Polemik dugaan penyajian ayam yang belum matang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Ketapang Raya, Lombok Timur, terus menjadi sorotan publik. Bantahan yang disampaikan pihak mitra dapur justru memunculkan pertanyaan baru setelah adanya pengakuan dari Kepala SPPG sendiri mengenai terjadinya kelalaian dalam proses pengolahan makanan.

Perbedaan pernyataan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang mengharapkan keterbukaan informasi, terlebih program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Mitra SPPG Ketapang Raya, Ardan Fahriza, sebelumnya membantah tuduhan terkait penyajian ayam setengah matang. Ia menegaskan bahwa foto ayam berdarah yang beredar di media sosial maupun pemberitaan bukan berasal dari dapur yang dikelolanya.

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Kepala SPPG Ketapang Raya, Nurul Hidayatul Aini, yang sebelumnya menyampaikan kepada awak media bahwa memang terjadi kelalaian saat proses memasak akibat alat steamer mengalami kerusakan.

"Mohon maaf, kemarin itu kelalaian tim kami. Steamer sedang rusak saat proses mengungkep ayam. Tim mengira ayam sudah matang sehingga langsung disambal," jelas Nurul melalui pesan WhatsApp.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB), Budi Sutono, SH, menilai pengakuan Kepala SPPG tersebut menjadi fakta penting yang tidak dapat diabaikan.

"Kalau kepala dapurnya sendiri mengakui terjadi kelalaian, lalu apa dasar mitra menyebut semua tuduhan tidak berdasar? Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jujur, bukan narasi yang justru membingungkan," tegas Budi.

Menurut Budi, investigasi yang dilakukan FKKM NTB menemukan bahwa keluhan terkait dugaan ayam yang belum matang tidak hanya beredar di media sosial, tetapi juga disampaikan langsung oleh guru, wali murid, serta sejumlah sekolah penerima manfaat Program MBG, di antaranya SDN 2 Ketapang Raya, SDN 3 Ketapang Raya, dan PAUD Restu Ibu Lungkak.

Salah seorang wali murid bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kepada awak media.

"Ye masih katak, masih darak lek dalemn Pak... ndekn bani kaken sik kanak."

Budi mengatakan, banyak orang tua memilih membuang menu tersebut karena khawatir membahayakan kesehatan anak-anak apabila tetap dikonsumsi.

Ia juga menegaskan bahwa foto ayam yang beredar di berbagai pemberitaan hanyalah ilustrasi.

"Foto yang beredar itu ilustrasi. Justru foto asli yang kami terima kondisinya lebih memprihatinkan dan tidak kami tampilkan karena pertimbangan etika," ujarnya.

FKKM NTB turut mengingatkan bahwa persoalan di SPPG Ketapang Raya, menurut organisasi tersebut, bukan kali pertama mencuat ke publik. Sebelumnya, dapur yang sama juga pernah menjadi sorotan atas dugaan penyajian menu yang tidak sesuai anggaran serta dugaan pembagian roti kedaluwarsa. Pernyataan tersebut merupakan hasil temuan dan klaim FKKM NTB yang hingga kini belum diputus melalui proses hukum maupun memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

"Ini bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah dalam pemberitaan. Ini menyangkut standar keamanan pangan. Anak-anak tidak boleh dijadikan korban kelalaian ataupun tarik-ulur narasi. Yang dibutuhkan publik adalah pertanggungjawaban, bukan sekadar bantahan," kata Budi.

Atas dasar itu, FKKM NTB mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan audit independen terhadap operasional SPPG Ketapang Raya. Menurut organisasi tersebut, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan maupun prosedur operasional, BGN diharapkan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai citra Program Makan Bergizi Gratis rusak karena ada pengelola yang gagal menjaga mutu dan keselamatan pangan. BGN harus menunjukkan bahwa kepentingan anak-anak berada di atas kepentingan siapa pun," pungkasnya.

MSRI menegaskan, pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan para narasumber, hasil konfirmasi yang diperoleh awak media, serta informasi yang berkembang di lapangan. Demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang berkepentingan apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan atau dilengkapi.

Reporter: Shn/Tim Investigasi

Editor: Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca