Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Gambar ilustrasi

MSRI, GRESIK – Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu instrumen pengawasan publik terhadap pejabat negara adalah melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data LHKPN terbaru yang dihimpun redaksi, sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik tercatat memiliki total kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah. Mayoritas nilai kekayaan tersebut ditopang oleh kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah.

Dari hasil penelusuran dokumen LHKPN, nilai kekayaan pejabat Eselon II Pemkab Gresik berada pada rentang Rp2,57 miliar hingga Rp20,08 miliar. Berikut daftar 10 pejabat Eselon II dengan nilai kekayaan tertinggi berdasarkan laporan resmi yang telah dipublikasikan.

1. Mokhammad Najikh – Sekretaris DPRD Gresik

Menempati posisi teratas dengan total kekayaan sebesar Rp20.084.157.289. Sebagian besar hartanya berasal dari kepemilikan tujuh bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Gresik dengan nilai mencapai Rp18,95 miliar. Salah satu aset terbesar yang dimiliki bernilai sekitar Rp5,5 miliar.

2. Mukhibatul Khusnah – Kepala Dinas Kesehatan Gresik

Melaporkan total kekayaan sebesar Rp10.196.224.342. Aset utamanya berupa enam bidang tanah dan bangunan di Gresik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp9,09 miliar.

3. Abu Hassan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik

Memiliki total kekayaan sebesar Rp9.680.584.407. Sebagian besar harta yang dilaporkan berasal dari enam bidang tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp9,09 miliar.

4. Agustin Halomoan Sinaga – Kepala Satpol PP Gresik

Mencatatkan kekayaan bersih sebesar Rp6.413.000.000. Nilai tersebut didominasi oleh sembilan bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Gresik dengan total taksiran sekitar Rp5,38 miliar.

5. Achmad Hadi – Inspektur Daerah Gresik

Melaporkan total kekayaan sebesar Rp4.914.698.560. Selain memiliki aset properti senilai Rp3,84 miliar, ia juga tercatat memiliki sejumlah kendaraan dengan nilai sekitar Rp600 juta.

6. Sri Subaidah – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gresik

Memiliki total kekayaan sebesar Rp3.505.488.793. Aset yang dilaporkan terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Gresik, Surabaya, dan Lamongan.

7. Nanang Setiawan – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Gresik

Melaporkan total kekayaan sebesar Rp3.426.000.000, dengan aset utama berupa tanah dan bangunan di Gresik serta Kota Bandung. Ia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp385,5 juta.

8. Titik Ernawati – Kepala Dinas KBPPPA Gresik

Mencatatkan total kekayaan sebesar Rp3.158.406.000. Kepemilikan asetnya meliputi sepuluh bidang tanah dan bangunan di wilayah Gresik dengan nilai mencapai Rp3,11 miliar.

9. Andhy Hendro Wijaya – Kepala BPPKAD Gresik

Memiliki total kekayaan sebesar Rp2.683.581.404. Selain aset tanah di Mojokerto dan Gresik, ia juga melaporkan kepemilikan enam unit kendaraan bermotor dengan nilai hampir Rp700 juta.

10. Nuri Mardiana – Asisten Administrasi Umum Setda Gresik

Menutup daftar 10 besar pejabat Eselon II terkaya di Pemkab Gresik dengan total kekayaan sebesar Rp2.578.826.543. Selain aset properti, ia tercatat memiliki kas dan setara kas yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp786,5 juta.

Secara umum, aset tanah dan bangunan masih menjadi komponen terbesar yang mendominasi struktur kekayaan para pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Tingginya nilai investasi pada sektor properti menjadikan instrumen tersebut sebagai penopang utama kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN.

Catatan Redaksi:

Data dalam artikel ini bersumber dari dokumen resmi LHKPN yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode pelaporan tahun 2024–2025. Informasi mengenai harta kekayaan pejabat negara merupakan bentuk transparansi publik dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum maupun indikasi tindak pidana.

{Eka/Red}

Baca Juga

dibaca