Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR – Kematian Niken Hafizoh Anggraini, seorang guru swasta di Kecamatan Sakra Barat, tak lagi sekadar menjadi kabar duka bagi keluarga. Peristiwa ini kini berkembang menjadi sorotan publik yang memunculkan sederet pertanyaan serius tentang pelayanan medis, kesiapan fasilitas kesehatan, sistem rujukan pasien, hingga lemahnya transparansi institusi kesehatan di Lombok Timur.

Di tengah belum adanya penjelasan yang memuaskan dari pihak rumah sakit, Ketua IT99 Indonesia, Hadiyat Dinata, mulai membongkar rangkaian peristiwa yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keluarga pasien, Puskesmas Rensing, dan sejumlah tenaga kesehatan, Niken awalnya datang ke RSUD Patuh Karya Keruak pada Selasa (2/6/2026) hanya untuk menjalani pemeriksaan USG guna mengetahui perkiraan waktu persalinan.

Namun setelah pemeriksaan dilakukan, Niken disebut diminta tetap berada di rumah sakit dengan alasan akan segera melahirkan.

Persoalan mulai muncul ketika hingga malam hari kontraksi alami tidak kunjung terjadi. Menurut informasi yang diperoleh keluarga, pasien beberapa kali diberikan obat perangsang persalinan. Namun upaya tersebut disebut tidak menghasilkan kontraksi maupun perkembangan pembukaan jalan lahir.

"Semalam tidak ada kontraksi dan tidak ada perkembangan bukaan jalan lahir. Kalau memang belum waktunya melahirkan, kenapa harus dipaksakan? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini," ujar Dinata.

Hingga keesokan harinya bayi belum juga lahir. Sekitar pukul 11.00 Wita diputuskan dilakukan operasi caesar yang kemudian dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wita.

Keputusan operasi tersebut kini menjadi salah satu titik yang dipertanyakan.

Menurut Dinata, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa dasar pertimbangan medis yang digunakan sehingga operasi harus dilakukan setelah proses persalinan normal tidak menunjukkan perkembangan.

"Publik tidak sedang mencari kambing hitam. Publik hanya ingin tahu apa dasar keputusan medis yang diambil. Karena setiap keputusan dalam tindakan medis memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap keselamatan pasien," tegasnya.

Namun sorotan terbesar justru muncul setelah operasi selesai dilakukan.

Sekitar pukul 16.00 Wita, saat efek anestesi mulai berkurang, pasien disebut mengeluhkan nyeri hebat. Keluarga mengaku melihat kondisi Niken terus memburuk, tubuhnya semakin lemah dan wajahnya semakin pucat.

Informasi yang diterima IT99 menyebutkan kadar hemoglobin (Hb) pasien turun hingga sekitar 7 g/dL dan membutuhkan transfusi darah. Namun darah yang dibutuhkan disebut tidak tersedia saat itu.

Fakta inilah yang kemudian memantik pertanyaan lebih besar.

Bagaimana mungkin pasien yang menjalani operasi besar berada dalam kondisi membutuhkan transfusi darah sementara darah yang diperlukan belum tersedia?

"Kalau memang terdapat risiko perdarahan dalam tindakan operasi, maka publik tentu berhak mengetahui sejauh mana kesiapan rumah sakit mengantisipasi risiko tersebut. Jangan sampai pasien sudah berada dalam kondisi kritis sementara kebutuhan dasar penanganannya belum tersedia," kata Dinata.

Menurut kronologi keluarga, kondisi pasien terus menurun dari jam ke jam.

Keluarga mengaku beberapa kali meminta agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Namun proses rujukan baru dilakukan ketika kondisi pasien disebut sudah berada dalam fase kritis.

Ironisnya, pasien akhirnya diberangkatkan menuju RSUD dr. R. Soedjono Selong sekitar pukul 23.00 Wita dalam kondisi yang terus memburuk.

Perjalanan menuju rumah sakit rujukan itulah yang kemudian menjadi perjalanan terakhir Niken.

Di dalam ambulans, kondisi pasien terus menurun hingga kehilangan kesadaran. Setelah tiba di RSUD dr. R. Soedjono Selong, tim medis IGD masih berupaya melakukan tindakan penyelamatan selama kurang lebih 30 menit. Namun nyawa Niken tak berhasil diselamatkan.

Tragedi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar satu kasus kematian pasien.

Apakah sistem pelayanan kesehatan daerah telah benar-benar siap menghadapi kondisi darurat?

Apakah mekanisme rujukan yang berlaku saat ini justru berpotensi memperlambat penyelamatan pasien dalam kondisi kritis?

Dan yang paling penting, apakah ada evaluasi serius setiap kali nyawa masyarakat melayang dalam proses pelayanan kesehatan?

"Ketika sebuah rumah sakit memutuskan merujuk pasien, itu berarti ada keterbatasan kemampuan penanganan. Dalam kondisi kritis, keselamatan pasien harus menjadi hukum tertinggi. Jangan sampai pasien kalah cepat dengan prosedur administratif," tegas Dinata.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah rentetan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Menurutnya, setiap kasus yang menimbulkan perhatian publik harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar diselesaikan melalui klarifikasi formal tanpa perbaikan sistem.

Dua Kali Hearing Tak Digubris

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, FKKM NTB bersama IT99 Indonesia mengaku telah dua kali melayangkan surat resmi permohonan hearing kepada manajemen RSUD Patuh Karya.

Namun hingga kini, surat tersebut disebut belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

"Kami meminta penjelasan, bukan mencari musuh. Kami meminta klarifikasi, bukan menghakimi. Tetapi ketika dua kali surat resmi tidak mendapatkan respons yang memadai, maka publik tentu akan bertanya-tanya sendiri," ujar Dinata.

Menurutnya, diamnya pihak rumah sakit justru memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Padahal keterbukaan informasi merupakan langkah paling sederhana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan.

FKKM NTB dan IT99 Siapkan RDP, DPRD Diminta Tidak Diam

Karena hearing yang diajukan belum mendapatkan tanggapan, FKKM NTB dan IT99 Indonesia kini menyiapkan langkah berikutnya.

Mereka akan meminta DPRD Lombok Timur menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka.

Dalam forum tersebut, mereka akan meminta DPRD memanggil Direktur RSUD Patuh Karya, Dinas Kesehatan, Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kepolisian, Kejaksaan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ada kesalahan, jelaskan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan persoalan dalam prosedur atau tata kelola pelayanan, maka harus ada keberanian untuk memperbaikinya," tegas Dinata.

Ia juga mengungkapkan bahwa kasus Niken bukan satu-satunya kasus yang sedang menjadi perhatian timnya. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, terdapat beberapa kasus kematian pascaoperasi caesar di sejumlah rumah sakit di Lombok Timur yang kini masih dalam proses penelusuran.

Karena itu, menurutnya, tragedi Niken tidak boleh berhenti sebagai angka statistik ataupun sekadar kabar duka yang hilang ditelan waktu.

"Nyawa manusia terlalu mahal untuk dilupakan. Jika ada yang perlu diperbaiki, maka harus diperbaiki. Jika ada yang perlu dijelaskan, maka harus dijelaskan. Dan jika ada yang harus bertanggung jawab secara moral maupun administratif, maka publik berhak mengetahuinya. Jangan sampai tragedi ini terulang pada keluarga yang lain," pungkasnya.

(Tim/Red/Shn)

Baca Juga

dibaca