Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di bawah pemerintahan Prabowo Subianto berlangsung penuh euforia. Negara hadir dengan kekuatan penuh panggung politik dibuka, simbol keberpihakan ditegaskan, dan narasi kesejahteraan buruh digaungkan secara luas.

Namun kontras terasa saat bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Momentum yang secara konstitusi menjadi fondasi masa depan bangsa justru berjalan tanpa gaung besar.

Padahal, jika melihat angka, pendidikan bukan sektor kecil.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4), negara diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

Dan pada 2026, angka itu bukan sekadar formalitas.

Data APBN 2026:

• Total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp757,8 – Rp769,1 triliun

• Setara dengan ±20% dari total belanja negara (APBN)

• Transfer ke daerah (APBD) mencapai sekitar Rp264,62 triliun

• Salah satu pos terbesar justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Lebih jauh, data menunjukkan sesuatu yang memicu perdebatan serius:

• Sekitar Rp223 triliun anggaran pendidikan terserap untuk MBG

• Bahkan dalam beberapa skema, MBG menjadi porsi terbesar dalam belanja pendidikan nasional

Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional berpotensi tersedot ke satu program berbasis konsumsi.

Di sinilah letak kritik utama.

Secara normatif, pemerintah tetap memenuhi amanat konstitusi 20%. Namun secara substansi, muncul pertanyaan besar:

apakah angka besar itu benar-benar memperkuat kualitas pendidikan, atau hanya menggeser definisinya?

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dimaknai sebagai proses pengembangan manusia secara utuh bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual dan karakter.

Namun ketika porsi anggaran terbesar justru mengarah pada program seperti MBG, publik mulai melihat adanya pergeseran orientasi kebijakan.

Bahkan, dalam perdebatan hukum terkait APBN 2026, muncul kritik bahwa memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi memperluas makna pendidikan secara problematis.

Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono atau Bram, menilai fenomena ini bukan sekadar teknis anggaran, tetapi menyangkut arah politik pembangunan.

“Anggarannya besar, bahkan terbesar dalam sejarah. Tapi pertanyaannya: dipakai untuk apa? Kalau porsi terbesar justru ke MBG, maka wajar publik bertanya apakah ini pendidikan atau program sosial yang dibungkus sebagai pendidikan,” tegas Bram.

Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah (APBD) yang seharusnya menjadi ujung tombak implementasi.

“Transfer ke daerah ratusan triliun, tapi kualitas pendidikan masih timpang. Ini menunjukkan problemnya bukan sekadar anggaran, tapi arah kebijakan dan pengawasan. Negara seharusnya tidak hanya memenuhi angka 20%, tapi memastikan kualitasnya,” lanjutnya.

Kontras dengan euforia May Day, data ini memperlihatkan realitas yang lebih kompleks.

Negara tampak sangat kuat dalam membangun narasi jangka pendek yang terlihat publik. Namun dalam sektor pendidikan yang menyangkut investasi jangka panjang narasi besar justru melemah, bahkan cenderung digantikan oleh program yang mudah dikapitalisasi.

Pertanyaan publik pun menjadi semakin tajam:

mengapa sektor dengan anggaran hampir Rp769 triliun tidak mendapat panggung sebesar May Day?

Apakah karena pendidikan tidak memberikan dampak politik instan?

Ataukah karena arah kebijakan memang sedang bergeser—dari pembangunan kualitas menuju program berbasis persepsi?

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar seremoni Hardiknas yang sepi, tetapi masa depan pendidikan nasional itu sendiri.

MEDIA SUARA RAKYAT INDONESIA (MSRI)

" PERSPEKTIF, AKURAT DAN TERPERCAYA"

Baca Juga

dibaca