Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Aroma konflik kekuasaan mulai mencuat dari pusat birokrasi daerah. Sosok Muhammad Juaini Taofik yang seharusnya menjadi simbol netralitas aparatur sipil negara kini diterpa isu serius: dugaan membangun konsolidasi politik menuju kontestasi 2029 dengan melibatkan unsur tenaga kesehatan dan jaringan birokrasi internal.

Isu tersebut berkembang cepat setelah beredarnya sejumlah foto forum yang disebut-sebut sebagai pertemuan konsolidasi awal kekuatan politik. Nama Hasbi Santoso turut mencuat dalam pusaran isu tersebut. Meski belum ada penjelasan resmi terkait agenda forum dimaksud, sejumlah tenaga kesehatan mengakui kegiatan itu memang berlangsung.

Salah seorang tenaga kesehatan yang hadir dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan dalam kegiatan itu telah mengarah pada arah politik jangka panjang.

“Memang ada kegiatan itu. Banyak nakes hadir. Pembahasannya sudah mengarah ke konsolidasi politik dan dukungan ke depan,” ungkapnya.

Pengakuan itu memicu kekhawatiran publik. Jika benar birokrasi mulai dipakai sebagai alat konsolidasi elektoral, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika jabatan, melainkan legitimasi pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, posisi Sekda merupakan pusat kendali administratif daerah mengatur ritme birokrasi, distribusi kebijakan, hingga stabilitas ASN. Karena itu, ketika jabatan strategis tersebut mulai dikaitkan dengan pembentukan basis politik, maka netralitas birokrasi menjadi sorotan serius.

Situasi kian sensitif karena isu ini berkembang di tengah kepemimpinan aktif H. Haerul Warisin. Publik mulai mempertanyakan apakah manuver tersebut diketahui oleh kepala daerah, atau justru mencerminkan mulai retaknya kendali politik di lingkaran pemerintahan.

Pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan di ruang publik:

Apakah Muhammad Juaini Taofik tengah mempersiapkan langkah menuju Pilkada 2029?

Apakah birokrasi mulai diarahkan menjadi mesin politik terselubung?

Ataukah sedang terjadi perang pengaruh di internal pemerintahan yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka?

Gejolak juga mulai terdengar dari kalangan internal pendukung pemerintah daerah. Sejumlah tokoh yang disebut bagian dari “Tim Smart” dikabarkan mulai meluapkan kekecewaan terhadap arah pemerintahan saat ini.

Salah satu anggota tim inti menyebut dugaan pembentukan jaringan politik oleh Sekda sebagai bentuk pengkhianatan terhadap loyalitas politik yang selama ini dibangun.

“Sudah dipercaya besar oleh bupati, diberi panggung, diberi ruang kekuasaan, tapi kalau benar sampai membentuk tim politik sendiri, itu namanya menikam dari belakang,” ujarnya.

Pernyataan lebih keras bahkan datang dari seorang tokoh internal lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Bupati Iron, koruptor dipelihara, orang baik dikubur. Arogan sampai menganggap diri seperti tuhan,” ungkapnya geram.

Ucapan tersebut memperlihatkan bahwa retakan politik di Lombok Timur tidak lagi hanya datang dari kelompok oposisi luar, tetapi mulai tumbuh dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri.

Tokoh internal lainnya bahkan memperingatkan bahwa situasi yang berkembang saat ini berada pada titik rawan.

“Bupati dan Sekda sedang bermain api. Beberapa pejabat sudah mulai dipanggil aparat penegak hukum. Tinggal tunggu waktu kalau kekuasaan terus dipakai seenaknya. Tidak ada yang kebal hukum kalau sudah bermain-main dengan kebijakan dan uang negara,” ujarnya.

Dalam perspektif politik lokal, situasi ini dinilai sebagai gejala klasik perebutan pengaruh menjelang kontestasi kekuasaan. Ketika birokrasi mulai terseret ke arena elektoral sebelum tahapan resmi demokrasi dimulai, maka netralitas ASN berpotensi hanya menjadi slogan administratif tanpa implementasi nyata.

Kekhawatiran semakin besar jika sektor pelayanan publik, termasuk tenaga kesehatan, benar-benar dijadikan basis mobilisasi politik. Sebab institusi yang seharusnya berdiri di atas kepentingan pelayanan masyarakat dapat tergerus oleh kepentingan kekuasaan praktis.

Hingga berita ini diterbitkan, Muhammad Juaini Taofik belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai isu yang berkembang. Sikap diam tersebut memunculkan spekulasi luas di tengah masyarakat dan memperkuat dugaan adanya agenda politik yang bergerak secara senyap di tubuh birokrasi daerah.

Apabila situasi ini terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka dan transparan, maka publik Lombok Timur bisa saja sedang menyaksikan awal dari konflik kekuasaan internal paling serius dalam beberapa tahun terakhir ketika loyalitas mulai retak, birokrasi dipertanyakan, dan mesin pemerintahan diduga diarahkan menuju pertarungan politik 2029.

{Shn/Tim}

Baca Juga

dibaca