Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JOMBANG - Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi bagi pelajar justru berubah menjadi polemik serius di Kabupaten Jombang. Program yang seharusnya menghadirkan manfaat bagi generasi muda kini diselimuti kegaduhan setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat, tetapi juga memicu sorotan tajam terhadap sistem pengawasan dan tata kelola program tersebut. Jumat (6/3/2026).

Di tengah suasana Ramadan yang seharusnya menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, insiden yang menimpa para siswa justru memantik pertanyaan besar: apakah program MBG di Jombang telah dijalankan dengan standar keamanan dan tanggung jawab yang semestinya?

Kabar dugaan keracunan makanan yang dikonsumsi para pelajar memunculkan keresahan luas.

Publik mulai mempertanyakan kualitas bahan makanan yang disediakan, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi yang seharusnya diawasi secara ketat. Banyak pihak menilai pelaksanaan di lapangan diduga jauh dari prinsip kehati-hatian yang seharusnya melekat dalam program yang menyasar anak-anak sekolah.

Sorotan keras datang dari Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, yang akrab disapa Gus Sentot. Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, apalagi sekadar kesalahan teknis semata.

Menurutnya, ketika program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak justru menimbulkan dugaan keracunan makanan, maka hal tersebut harus menjadi alarm keras bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Program ini niatnya sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun jika pelaksanaannya sampai menimbulkan musibah seperti keracunan makanan, maka ini bukan lagi persoalan kecil. Ini peringatan serius bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Jangan sampai anak-anak yang tidak bersalah justru menjadi korban kelalaian,” tegas Gus Sentot.

Tak hanya menyoroti aspek keamanan pangan, Gus Sentot juga menyinggung munculnya dugaan lain yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni kemungkinan ketidaksesuaian antara pagu anggaran program MBG dengan kualitas makanan yang diterima para siswa.

Menurutnya, informasi yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya indikasi bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa diduga tidak mencerminkan nilai anggaran yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Hal ini memunculkan kecurigaan publik bahwa kualitas makanan yang diterima para pelajar berada di bawah standar yang semestinya.

Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan MBG di Jombang tidak lagi sekadar menyangkut kelalaian teknis, melainkan berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran.

“Kalau makanan yang diberikan kepada siswa tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, tentu ini harus dipertanyakan secara serius. Program dengan anggaran besar seperti MBG tidak boleh menjadi ruang bagi praktik penyimpangan. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memastikan apakah ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Ia menilai, dugaan ketidaksesuaian pagu anggaran tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penelusuran yang jelas. Pasalnya, program MBG merupakan program strategis yang menggunakan dana publik dan menyangkut keselamatan serta kesehatan anak-anak.

Gus Sentot juga mengingatkan bahwa kegagalan pengawasan dalam program sebesar MBG dapat membuka peluang bagi praktik yang merugikan masyarakat, mulai dari pengurangan kualitas bahan makanan hingga manipulasi dalam rantai distribusi.

DPRD Jombang, lanjutnya, tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan ini. 

Pihaknya akan mendorong dilakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG di Jombang, mulai dari proses pengadaan, mekanisme penunjukan vendor penyedia makanan, sistem distribusi ke sekolah, hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima para siswa.

Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program untuk tidak saling melempar tanggung jawab.

“Saya meminta semua pihak yang terlibat bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Jika ada kelalaian, harus diakui dan diperbaiki. Jika ditemukan penyimpangan anggaran, maka harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.

Lebih jauh, Gus Sentot menilai keberhasilan program nasional seperti MBG tidak boleh hanya diukur dari seberapa luas distribusi program tersebut berjalan. Yang jauh lebih penting adalah kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi yang jelas, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi berubah menjadi proyek yang menimbulkan persoalan baru.

“Program MBG jangan sampai berubah menjadi proyek yang justru merugikan masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan anak-anak kita, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” tandasnya.

Kini masyarakat Jombang menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, pengelola program, serta aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini secara terbuka dan transparan.

Program MBG yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap generasi muda diharapkan tidak berubah menjadi polemik berkepanjangan yang justru mencederai kepercayaan publik. Sebab bagi masyarakat, keselamatan dan kesehatan anak-anak jauh lebih penting daripada sekadar keberhasilan program di atas kertas.

Reporter : Cak Loem

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca