Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Jelang Ramadan 1447 H, Pemkot Mojokerto Sinergikan TPID dan KKMP, Stabilkan Harga Jelang Ramadan. Keterangan pers, Jumat (13/2/2026).

MSRI, MOJOKERTO - Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Penguatan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto, Jumat (13/2/2026).

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Rachmi Widjajati, dan dihadiri unsur TNI, Polri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, perwakilan pracangan TPID se-Kota Mojokerto, serta pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Pertemuan tersebut difokuskan pada optimalisasi operasi pasar guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Rachmi menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif lintas sektor agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan menjelang bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri, perlu dilakukan optimalisasi operasi pasar melalui pracangan TPID dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) usai rapat, Rachmi menjelaskan bahwa Pemkot Mojokerto melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) akan memberikan fasilitasi bantuan ongkos angkut dalam kegiatan operasi pasar.

“Kami memberikan dukungan berupa fasilitasi ongkos distribusi agar harga jual tetap sesuai daya beli masyarakat. Ini bagian dari upaya konkret pengendalian inflasi daerah,” terangnya.

Selain penguatan distribusi, aspek legalitas usaha juga menjadi perhatian serius. Rachmi mendorong pracangan TPID dan KKMP untuk melengkapi perizinan, khususnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47111.

Dengan kelengkapan legalitas tersebut, pelaku usaha dapat bermitra dengan Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), sehingga memperoleh pasokan bahan pokok dengan harga lebih kompetitif.

Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan harga eceran tertinggi (HET), khususnya untuk komoditas strategis seperti beras dan Minyakita.

“Pracangan TPID dan KKMP diharapkan dapat menjual beras dan Minyakita sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat memperoleh harga yang wajar dan stabil,” tegasnya.

Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas utama yang kerap mengalami fluktuasi menjelang hari besar keagamaan. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perbankan, hingga distributor diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta memperlancar distribusi di lapangan.

Pemkot Mojokerto optimistis, melalui optimalisasi peran pracangan TPID dan KKMP, operasi pasar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan hasil rapat hari ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Mojokerto, khususnya dalam menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1447 Hijriah,” pungkas Rachmi.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek sekaligus komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga kebutuhan pokok.

Reporter: Mbah Mul

Editor: Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca