Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Sambutan Bupati Tulungagung, Optimistis Sosialisasi PBB-P2 2026 Dorong Kinerja Pendapatan Daerah. Jum'at (6/2/2026).

MSRI, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, mulai memacu kinerja penerimaan daerah sejak awal tahun melalui kegiatan Sosialisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026).

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pemungutan PBB-P2 tahun sebelumnya. Ia menilai capaian PBB-P2 Tahun 2025 sebagai prestasi yang patut dibanggakan.

“Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 berhasil melampaui target dan mencapai lebih dari 100 persen. Ini merupakan prestasi luar biasa. Artinya, dengan soliditas dan komitmen bersama, target apa pun dapat kita capai,” ujar Bupati Gatut Sunu.

Meski demikian, Bupati mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan tahun 2025 harus menjadi standar minimal yang kembali dilampaui pada Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis dan berperan penting dalam keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, efektivitas koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama.

Dalam arahannya, Bupati Gatut Sunu menekankan empat poin penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Dok, foto: Sambutan Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno dalam sambutannya.

Pertama, distribusi SPPT harus dilakukan secara cepat dan tepat. Ia meminta para kepala desa agar tidak menahan SPPT di kantor desa dan segera mendistribusikannya kepada wajib pajak.

“Semakin cepat SPPT diterima masyarakat, semakin cepat pula tumbuh kesadaran untuk melunasi kewajiban pajak. Jangan ada penundaan,” tegasnya.

Kedua, peran aktif kepala seksi pemerintahan kecamatan sangat dibutuhkan dalam melakukan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap progres pelunasan PBB-P2 di desa-desa. Kecamatan diminta tidak bersikap pasif dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala di lapangan.

Ketiga, terkait integritas. Bupati menegaskan bahwa pajak merupakan amanah rakyat yang tidak boleh disalahgunakan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penundaan penyetoran maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana pajak.

“Sekali kepercayaan rakyat hilang, roda pemerintahan di desa tidak akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Keempat, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara edukatif, santun, namun tetap tegas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan yang nyata.

“Sampaikan hasil kerja kita kepada masyarakat agar mereka bangga turut berkontribusi dalam membangun Tulungagung,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan akan melakukan pemantauan langsung terhadap desa dan kecamatan yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pelunasan pajak sebelum jatuh tempo. Menurutnya, kinerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah ke depan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Sukowinarno, memaparkan hasil cetak massal ketetapan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026. Ia menyampaikan bahwa jumlah SPPT yang dicetak mencapai 693.638 lembar.

“Total ketetapan pajak PBB-P2 Tahun 2026 sebesar Rp42.651.808.139. Untuk tahun ini, besaran pajak tidak mengalami kenaikan, kecuali terdapat penambahan objek pajak,” jelas Sukowinarno.

Ia menambahkan, Bapenda terus berkomitmen mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan kembali menghadirkan program stimulus berupa hadiah undian bagi wajib pajak yang taat membayar PBB-P2.

Selain itu, Bapenda juga mendorong penguatan sistem pembayaran berbasis digital guna meminimalisir potensi penyalahgunaan. Berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, marketplace, dan mobile banking terus diperluas sebagai bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Untuk mencapai target maksimal, kami tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari camat, lurah, kepala desa, perangkat desa, RT/RW, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan,” ujar Sukowinarno.

Pada kesempatan tersebut, Sukowinarno juga melaporkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang mencapai 114,33 persen, atau sebesar Rp902,33 miliar dari target Rp789,22 miliar.

“Capaian ini tidak lepas dari peran besar para camat, lurah, dan kepala desa. Atas kerja sama dan sinergi tersebut, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan wartawan mediasuararakyatindonesia.id, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), unsur perbankan, instansi terkait, para camat, kepala seksi pemerintahan kecamatan, hingga kepala desa se-Kabupaten Tulungagung.

Reporter : Roni Yuwantoko

Kaperwil Jatim

Editor : Redaksi MSRI.

Baca Juga

dibaca