Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

MSRI, JAKARTA - Masih banyak daerah di Indonesia yang dinilai belum bijak menggunakan anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan menyoroti sejumlah praktik pemborosan yang masih dilakukan pemerintah daerah.

Mulai dari rapat yang tak penting hingga perjalanan dinas berlebihan, semua dianggap masih jadi “penyakit lama” dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Efisiensi belanja wajib dilakukan, bukan malah sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi,” ujar Tito saat memberikan materi dalam acara Peluncuran Masterplan Produktivitas Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurut Tito, sejumlah pemda masih mengalokasikan dana besar untuk kegiatan yang seharusnya bisa dipangkas.

“Belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kami lihat banyak juga terjadi pemborosan. Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali dibuat 10 kali. Perjalanan dinas yang mestinya empat kali dibikin 20 kali,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pengeluaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan yang kerap dinaikkan tanpa dasar jelas. Padahal, pemerintah pusat sudah meminta agar efisiensi anggaran menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Meski begitu, Tito tak menampik bahwa ada daerah yang berhasil menekan pemborosan dan mengalihkan anggaran untuk hal produktif.

“Daerah ada banyak yang mengeluh, tapi ada juga yang bisa melakukan efisiensi dengan baik. Contohnya Kabupaten Lahat,” kata Tito.

Ia menuturkan, Bupati Lahat mampu melakukan penyisiran anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pembiayaan birokrasi, lalu dialihkan untuk pembangunan sistem irigasi.

“Dia mampu menyederhanakan dan mengefisienkan sekitar Rp 462 miliar yang tadinya mau dipakai untuk berbagai kegiatan birokrasi, tapi akhirnya dialihkan kepada program yang langsung bisa membantu rakyat,” ujar Tito.

Program irigasi tersebut disebut mampu mengairi 8.000 hektare lahan pertanian, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Mendagri berharap langkah seperti yang dilakukan Kabupaten Lahat bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain.

Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti memotong program penting, melainkan menghindari pemborosan yang tak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita dorong sekarang bukan sekadar hemat, tapi bagaimana uang daerah benar-benar digunakan untuk hal yang produktif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Tito.

{Redaksi}

Baca Juga

dibaca