 |
| Dok, foto; Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo bersama Kajari saat memberikan keterangan di hadapan para Media. Jumat (16/5/2025). |
MSRI, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung provinsi Jawa Timur. resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui penandatanganan Nota Kesepahaman M.O.U terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (16/5/2025).
Bupati Tulungagung, H.Gatut Sunu Wibowo SE. ME, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarinstansi, terutama dalam hal penanganan persoalan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Kesepakatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antar lembaga, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mengantisipasi dan menyelesaikan setiap persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap langkah kebijakan pemerintahan, serta menjadikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai landasan utama.
“Kami berharap kerja sama ini dapat meminimalisir permasalahan hukum serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Gatut menyampaikan harapannya agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung. “Dengan dukungan dari Kejaksaan, kami yakin Kabupaten Tulungagung akan semakin lebih maju.dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.”Imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Tri Sutrisno, SH., MH., menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut menjadi landasan koordinasi dan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemkab Tulungagung.
“Melalui kerja sama ini, kami siap memberikan bantuan hukum, baik dalam bentuk pendampingan, pertimbangan hukum, maupun tindakan litigasi apabila diperlukan. Bantuan ini dapat diberikan secara aktif, baik atas permintaan maupun inisiatif dari kejaksaan,” jelasnya Tri kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) saat di wawancarai. Jumat 16 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa Kejaksaan juga siap bertindak sebagai mediator maupun fasilitator dalam penyelesaian sengketa, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. Semua ini kami lakukan sebagai bagian dari peran kejaksaan sebagai pengacara negara yang hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif,” tandasnya.
Dengan penandatanganan M.O.U ini, diharapkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kejaksaan Negeri semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas."Pungkasnya.
Reporter: Roni Yuwantoko
(Kaperwil Jatim)
dibaca
Posting Komentar