Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR – Komitmen terhadap transparansi dan netralitas dalam proses penjaringan Kepala Wilayah (Kawil) Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya membuahkan kesepakatan. Melalui forum hearing atau dialog bersama, tuntutan Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat agar pelaksanaan tes dipindahkan dari kantor desa ke Kantor Camat Sikur disepakati oleh seluruh pihak yang hadir, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, rencana aksi penyampaian aspirasi yang akan dilakukan masyarakat Sikur Barat akhirnya tidak dilanjutkan setelah melalui koordinasi dengan sejumlah pihak. Aspirasi tersebut kemudian disalurkan melalui forum dialog resmi di Kantor Camat Sikur sebagai langkah penyelesaian yang mengedepankan komunikasi dan musyawarah.

Pertemuan itu dihadiri Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos., Camat Sikur, unsur TNI-Polri, pemerintah desa, panitia penjaringan, serta perwakilan Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat.

Ketua Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat, Haerul Azmi, dalam forum tersebut menegaskan bahwa tuntutan transparansi yang disuarakan bukan muncul tanpa pertimbangan. Pihaknya mengaku telah lebih dahulu membangun komunikasi dan menyampaikan surat permohonan kepada sejumlah instansi, di antaranya Kapolsek, Danramil, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta panitia penjaringan.

Inti aspirasi mereka adalah meminta agar pelaksanaan tes tidak diselenggarakan di kantor desa, melainkan dipindahkan ke kantor kecamatan atau tingkat kabupaten demi menjaga independensi, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat.

"Kami ingin menjaga transparansi dan netralitas dalam proses penjaringan ini. Kalau soal dibuat di desa, pengawas dari desa, dan tes juga dilaksanakan di desa, bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa semuanya berjalan objektif?" tegas Haerul.

Ia menambahkan, gerakan tersebut bukan bertujuan menghambat tahapan penjaringan ataupun menjatuhkan pihak tertentu. Sebaliknya, pihaknya ingin memastikan seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa dan Panitia Berikan Klarifikasi

Sementara itu, Kepala Desa Sikur Barat, Zulpakarudin, memberikan penjelasan terkait informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa imbauan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dari koordinasi dengan pihak kepolisian dan Koramil untuk menjaga keamanan serta kondusivitas desa.

Ia juga menegaskan bahwa proses kerja panitia dilaksanakan melalui koordinasi dan keputusan bersama, bukan berdasarkan kehendak sepihak ketua panitia maupun kepala desa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penjaringan memaparkan kronologi penyusunan soal tes. Menurut penjelasannya, panitia sebelumnya telah berupaya meminta bantuan BPD untuk menyediakan naskah soal. Namun, karena adanya keterbatasan dan agenda lain, panitia kemudian diberikan kewenangan menyiapkan soal dengan berkoordinasi bersama pihak yang dinilai memiliki kompetensi.

Panitia juga menyampaikan bahwa surat koordinasi telah dilayangkan kepada Kapolsek, Danramil, BPD, dan pihak kecamatan terkait keterlibatan unsur penguji.

Bakesbangpoldagri Tekankan Musyawarah dan Kondusivitas

Di sisi lain, Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos., mengapresiasi penyelesaian persoalan melalui dialog. Menurutnya, duduk bersama merupakan langkah tepat untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus mencegah munculnya potensi konflik di tengah masyarakat.

Mustafa menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan bersama dan mengesampingkan ego masing-masing pihak demi memastikan proses penjaringan berjalan tertib, lancar, aman, dan kondusif.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan dan penjelasan dari masing-masing pihak, forum hearing akhirnya mencapai kesepakatan bersama.

Empat Poin Kesepakatan Jadi Dasar Pelaksanaan Tes

Hasil pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 11 November 2026, yang memuat empat poin utama:

1. Pelaksanaan tes penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sikur Barat, khususnya untuk posisi Kepala Wilayah, dijadwalkan berlangsung di Kantor Camat Sikur.
2. Penyusunan soal tes dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur.
3. Siapa pun yang nantinya dinyatakan terpilih diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak.
4. Jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sikur Barat akan disesuaikan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Berita acara tersebut ditandatangani para pihak yang hadir, di antaranya Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Camat Sikur, Danramil 1615-09 Sikur, Kapolsek Sikur, Staf Khusus Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa Sikur Barat, Ketua BPD, Ketua Panitia, Ketua Forum Pemuda Perubahan Desa Sikur Barat, unsur FKDM, serta pihak terkait lainnya.

Kesepakatan ini menjadi titik temu antara aspirasi Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat dengan pemerintah desa dan panitia penjaringan. Pemindahan lokasi tes serta pelibatan Dinas PMD dalam penyusunan soal menjadi langkah konkret untuk menjawab tuntutan masyarakat mengenai independensi proses seleksi.

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Dengan adanya kesepakatan tersebut, masyarakat kini menaruh harapan agar pelaksanaan tes benar-benar berjalan transparan, objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Namun, kesepakatan di atas kertas tentu harus dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan. Keterbukaan tahapan, independensi penyusunan soal, mekanisme pengawasan, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta menjadi aspek penting yang harus dijaga.

Bagi Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai lokasi pelaksanaan tes. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut integritas proses penjaringan, kepercayaan publik, serta masa depan tata kelola pemerintahan desa.

Sebab, jabatan Kepala Wilayah bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan desa, melainkan amanah pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, proses untuk menentukan siapa yang layak mendudukinya harus berlangsung melalui mekanisme yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Reporter: Makbul

Liputan MSRI BALI-NTB

Baca Juga

dibaca