Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menjadi perhatian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasionalis Nusantara (PNN) Jawa Timur, Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram.

Cak Bram menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka dan kebijakan keuangan pemerintah, melainkan uang publik yang harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Kota Surabaya memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka ke mana arah penggunaan anggaran daerah, program apa saja yang menjadi prioritas, siapa penerima manfaatnya, serta sejauh mana realisasi anggaran tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"APBD sebesar Rp12,9 triliun bukan angka yang kecil. Di dalamnya terdapat kepentingan dan harapan masyarakat Surabaya. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Cak Bram.

Struktur APBD 2027 dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran

Pengesahan APBD tersebut dilakukan melalui rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan struktur anggaran yang disampaikan, proyeksi belanja daerah mencapai Rp12,6 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, serta belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.

Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun, terdiri atas SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar, sehingga pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan Rp0.

Menanggapi struktur tersebut, Cak Bram meminta agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan, sasaran yang jelas, serta hasil yang dapat diukur.

Soroti Pinjaman Daerah Rp1,3 Triliun

Cak Bram secara khusus meminta agar komponen pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, publik perlu mengetahui tujuan penggunaan pinjaman, peruntukan proyek, mekanisme pengembalian, beban keuangan daerah, serta manfaat jangka panjang yang akan diterima masyarakat.

"Kalau pemerintah merencanakan pinjaman daerah hingga Rp1,3 triliun, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara terang. Untuk apa pinjaman itu digunakan? Apa manfaat konkretnya? Bagaimana kemampuan pengembaliannya? Jangan sampai kebijakan pembiayaan hari ini justru menjadi beban fiskal yang harus ditanggung masyarakat pada masa mendatang," tegasnya.

Ia berharap DPRD Kota Surabaya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar seluruh kebijakan pembiayaan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kepentingan masyarakat.

Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran, Jangan Ada Warga Miskin Terabaikan

Cak Bram menyoroti prioritas perluasan jangkauan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terakomodasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus disertai pembenahan pendataan secara menyeluruh, akurat, dan objektif.

"Jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata. Pemerintah harus memastikan bahwa program perlindungan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan, bukan sekadar memenuhi target administrasi," ujarnya.

Selain bantuan sosial, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penanganan banjir juga harus mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berdasarkan pemetaan titik rawan genangan.

"Jangan sampai setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan banjir yang sama. Anggaran penanganan banjir harus menghasilkan perubahan nyata. Infrastruktur yang dibangun harus berfungsi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," ungkapnya.

Tegaskan Pendidikan Harus Gratis, Pungutan LKS Jangan Membebani Orang Tua

Salah satu perhatian khusus Cak Bram adalah komitmen Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Karena itu, jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya.

Cak Bram juga menyoroti persoalan pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dapat menjadi beban tambahan bagi orang tua peserta didik.

Menurutnya, apabila Pemkot Surabaya bersama DPRD telah berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai pelayanan dasar, maka kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui sistem pembiayaan yang jelas, transparan, dan tidak membebani wali murid.

"Prinsipnya, pendidikan harus gratis. Tidak boleh ada lagi pungutan yang membebani orang tua siswa, termasuk persoalan LKS. Kalau kebutuhan LKS memang diperlukan untuk menunjang proses belajar-mengajar, pemerintah harus menentukan mekanisme dan perhitungannya sendiri secara transparan, sehingga tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat," tegas Cak Bram.

Ia meminta agar pemerintah kota menyusun perhitungan kebutuhan LKS secara terencana, termasuk mekanisme pengadaan, pembiayaan, dan pendistribusiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kebutuhan pembelajaran peserta didik tetap terpenuhi tanpa membuka ruang bagi pungutan yang tidak memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.

"Jangan sampai pendidikan disebut gratis, tetapi dalam praktiknya orang tua masih harus mengeluarkan biaya tambahan yang memberatkan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Pendidikan bukan komoditas yang boleh menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita," tandasnya.

Ingatkan Dasar Hukum UUD 1945 dan Peraturan Daerah

Cak Bram mengingatkan bahwa komitmen terhadap pendidikan dan kesehatan bukan semata-mata persoalan kebijakan pemerintah daerah, melainkan memiliki landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan hukum yang relevan menjadi dasar perhatian terhadap hak masyarakat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pasal 28C ayat (1): Hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan.
• Pasal 28H ayat (1): Hak memperoleh kehidupan yang sejahtera dan pelayanan kesehatan.
• Pasal 28F: Hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
• Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
• Pasal 31 ayat (2): Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
• Pasal 31 ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
• Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 ayat (1) menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Pasal 11 ayat (1) mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan serta kemudahan pendidikan tanpa diskriminasi. Pasal 34 mengatur kewajiban penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan daerah ini menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan dan pemberian bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

4. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya beserta perubahannya.

Peraturan ini menjadi bagian dari landasan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Cak Bram menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis harus diterjemahkan dalam pelaksanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pungutan di lingkungan pendidikan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pembebanan biaya secara sepihak yang bertentangan dengan aturan penyelenggaraan pendidikan.

"Ini bukan sekadar persoalan LKS. Ini menyangkut hak konstitusional anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang secara ekonomi membutuhkan perlindungan," tegasnya.

Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal dan Mudah Dijangkau

Selain pendidikan, Cak Bram meminta agar alokasi anggaran kesehatan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Rencana Pemkot Surabaya menata kembali pelayanan puskesmas hingga menjangkau lingkungan perkampungan perlu dilaksanakan dengan perencanaan matang, tenaga kesehatan yang memadai, serta fasilitas yang mendukung.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya bagus dalam laporan administrasi, tetapi harus mudah diakses oleh warga yang membutuhkan.

"Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang layak, cepat, dan tidak dipersulit. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan justru menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan," ujarnya.

Ia berharap anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya.

PNN Jatim Dorong Pengawasan Publik dan Transparansi APBD

Lebih lanjut, Cak Bram menyampaikan bahwa DPW-PNN-JATIM mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap seluruh pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.

Ia menilai fungsi pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif maupun aparat pengawasan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan elemen organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, DPRD Kota Surabaya harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap seluruh program yang telah disepakati bersama pemerintah kota, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

"PNN hadir untuk masyarakat. Kami ingin pembangunan berjalan, pelayanan publik meningkat, bantuan sosial tepat sasaran, pendidikan dan kesehatan semakin mudah diakses, serta persoalan banjir mendapatkan penanganan nyata. Namun, semua itu harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban anggaran," ungkapnya.

Cak Bram mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya angka anggaran yang ditetapkan, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

"Jangan hanya bangga dengan APBD Rp12,9 triliun. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Infrastruktur harus bermanfaat, pendidikan harus terjangkau, kesehatan harus mudah diakses, bantuan sosial harus tepat sasaran, dan pembangunan harus dirasakan secara merata," tandasnya.

Menutup pernyataannya, Cak Bram menegaskan bahwa masyarakat Surabaya tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, memberikan kritik, serta menyampaikan masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah.

"Uang APBD adalah uang publik. Masyarakat wajib tahu, pemerintah wajib terbuka, dan setiap penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan. Pendidikan harus menjadi hak setiap anak, kesehatan harus menjadi pelayanan yang mudah dijangkau, dan pembangunan harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkas Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram.

SALAM PNN - MERDEKA! ADIL DAN MAKMUR

DPW-PNN-JATIM - HADIR UNTUK MASYARAKAT

Baca Juga

dibaca