Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR – Ketika mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang dipersoalkan, seharusnya pemerintah membuka ruang dialog, menghadirkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum. Namun, aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur justru diwarnai situasi yang memantik tanda tanya besar. Di tengah perjuangan meminta penjelasan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati mengenai lahan sumber mata air Ambung yang dikaitkan dengan kepemilikan almarhum Asmadi, mahasiswa mengaku menghadapi penghadangan oleh kelompok Keris Sasak.

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan ketegangan antara mahasiswa dan kelompok yang hadir di lokasi. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni dugaan penguasaan lahan, kepastian hak kepemilikan, legalitas pemanfaatan sumber mata air oleh PDAM, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya: ketika mahasiswa meminta kejelasan mengenai hak masyarakat, mengapa yang muncul justru penghadangan, bukan keterbukaan?

Persoalan sumber mata air Ambung kini menjadi sorotan serius. Berdasarkan keterangan PMII Lombok Timur, lahan sumber mata air tersebut merupakan milik almarhum Asmadi. Pihak keluarga disebut memiliki dokumen dan bukti kepemilikan yang dinilai lengkap.

Namun, lahan tersebut dipersoalkan setelah diduga diambil alih dan dimanfaatkan oleh pihak PDAM untuk kepentingan operasional serta distribusi air kepada masyarakat melalui jaringan sambungan pelanggan atau meteran air.

PMII mempertanyakan dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Mereka juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai pemberitahuan, persetujuan, maupun kompensasi kepada pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah.

Persoalan ini harus dijawab melalui pembuktian dokumen, bukan sekadar pernyataan sepihak. Sebab, apabila terdapat perbedaan klaim kepemilikan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ihwan: Kami Datang Meminta Penjelasan, Bukan Menciptakan Keributan

Ketua PMII Lombok Timur, Ihwan, menyampaikan keberatan keras atas kehadiran kelompok Keris Sasak yang menurutnya melakukan penghadangan ketika mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi dan meminta bertemu dengan Bupati maupun Wakil Bupati Lombok Timur.

"Kami tidak terima dengan hadirnya kelompok Keris Sasak yang melakukan penghadangan ketika kami bersama teman-teman mahasiswa hendak meminta bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Kedatangan kami bukan untuk membuat keributan, melainkan memperjuangkan hak masyarakat dan meminta penjelasan mengenai lahan sumber mata air Ambung milik almarhum Asmadi yang menurut kami memiliki bukti serta dokumen kepemilikan lengkap," tegas Ihwan.

Ia mempertanyakan alasan munculnya penghadangan terhadap mahasiswa yang sedang berupaya meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai persoalan yang menyangkut hak masyarakat.

Menurutnya, perjuangan mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun lembaga pelayanan publik. Aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstitusional semestinya dihormati, bukan justru dihalangi.

Pantauan di Lokasi: Aksi Mahasiswa Diwarnai Ketegangan

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kamis (12/11/2026). Tim Investigasi MSRI mencermati dinamika aksi PMII Lombok Timur yang diwarnai kehadiran kelompok Keris Sasak di sekitar kegiatan. Situasi tersebut menjadi perhatian karena berlangsung ketika mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi dan meminta ruang dialog dengan pimpinan daerah.

Dalam keterangannya kepada wartawan MSRI, Ihwan kembali menegaskan bahwa PMII tidak akan berhenti mengawal persoalan sumber mata air Ambung sampai pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

PMII mendesak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai status lahan, dasar hukum penguasaan dan pemanfaatannya oleh PDAM, serta bagaimana penyelesaian hak pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah.

Cak Bram Kecam Keras Penghadangan: Jangan Halangi Hak Konstitusional Mahasiswa!

Senada dengan perjuangan PMII Lombok Timur, Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram, mengecam keras segala bentuk tindakan penghadangan maupun upaya menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.

Menurut Cak Bram, tindakan menghalangi kebebasan masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tidak sesuai dengan koridor hukum serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

"Perlu dipahami bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Mahasiswa memiliki hak untuk mengkritisi kebijakan, mempertanyakan dugaan ketidakadilan, serta meminta penjelasan kepada pemerintah. Tidak boleh ada kelompok mana pun yang merasa memiliki kewenangan untuk membungkam atau menghalangi aspirasi masyarakat," tegas Cak Bram.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan tetap menghormati ketentuan hukum, hak orang lain, serta ketertiban umum.

Lebih jauh, Cak Bram menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam persoalan sumber mata air Ambung.

"Kalau memang penguasaan lahan Ambung oleh PDAM sudah sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat, mengapa harus takut membuka dokumen dan menjelaskan kepada publik? Tunjukkan bukti kepemilikannya, jelaskan proses perolehan asetnya, dan berikan kepastian hukum kepada keluarga almarhum Asmadi. Jangan sampai masyarakat yang meminta transparansi justru berhadapan dengan penghadangan," tandasnya.

Cak Bram menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait harus menjelaskan informasi mengenai status aset, proses penguasaan lahan, serta dasar hukum pemanfaatan sumber mata air tersebut. Transparansi bukan bentuk kelemahan pemerintah, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

"MSRI berdiri pada prinsip bahwa hukum harus menjadi panglima. Hak masyarakat harus dihormati, mahasiswa harus diberikan ruang menyampaikan aspirasi, dan pemerintah wajib menjawab setiap pertanyaan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai demokrasi hanya terdengar indah dalam pidato, tetapi justru kehilangan makna ketika masyarakat turun memperjuangkan haknya," pungkas Cak Bram.

Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur mengambil tanggung jawab untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara terbuka, objektif, dan tidak memihak. Persoalan dugaan penguasaan lahan harus diselesaikan melalui pembuktian hukum, bukan melalui tekanan maupun kekuatan kelompok.

MSRI Bedah Substansi Persoalan: Aset Daerah Bukan Berarti Hak Warga Bisa Diabaikan

Persoalan Ambung harus diuji melalui dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila PDAM menyatakan lahan tersebut merupakan aset daerah, maka dasar perolehan, proses pencatatan aset, serta dokumen legalitasnya harus dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, apabila keluarga almarhum Asmadi memiliki bukti kepemilikan yang sah, hak tersebut wajib diperiksa dan dihormati sesuai ketentuan hukum. Status aset daerah tidak boleh hanya menjadi klaim sepihak yang menutup ruang pembuktian atas hak kepemilikan warga.

Begitu pula dengan kehadiran kelompok Keris Sasak. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai siapa yang menginisiasi kehadiran kelompok tersebut, apa tujuan keterlibatannya, dan apakah benar terdapat pihak yang meminta mereka untuk menghalau mahasiswa. Hal ini harus diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa pembuktian.

Lima Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah dan PDAM

1. Apa dasar hukum PDAM menguasai dan memanfaatkan lahan sumber mata air Ambung?
2. Apakah terdapat dokumen pelepasan hak, hibah, pembelian, atau bentuk peralihan kepemilikan lainnya?
3. Apakah bukti kepemilikan yang dimiliki keluarga almarhum Asmadi telah diperiksa secara resmi?
4. Jika lahan tersebut benar telah menjadi aset daerah, bagaimana proses perolehan dan pencatatan asetnya?
5. Mengapa aspirasi mahasiswa yang meminta penjelasan justru diwarnai penghadangan oleh kelompok lain?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan pernyataan normatif. Harus ada dokumen, bukti, dan penjelasan resmi yang dapat diuji secara terbuka.

MSRI: Jangan Sampai Perjuangan Mencari Keadilan Justru Dihadapkan pada Tembok Penghalang

Tim Investigasi MSRI memandang persoalan sumber mata air Ambung perlu dikawal secara serius. Jangan sampai polemik ini berhenti pada ketegangan antara mahasiswa dan kelompok yang hadir di lokasi, sementara substansi persoalan mengenai kepemilikan lahan dan legalitas pengelolaan sumber mata air justru tidak pernah memperoleh jawaban.

Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kekuatan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan penyelesaian yang adil.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, PDAM, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini harus berani membuka fakta. Jika penguasaan lahan telah sesuai hukum, tunjukkan dasar hukumnya. Jika masih terdapat sengketa kepemilikan, selesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sebab, memperjuangkan hak masyarakat bukanlah tindakan yang harus ditakuti. Justru ketika transparansi dipertanyakan, keberanian membuka fakta menjadi ukuran integritas sebuah pemerintahan.

MSRI akan terus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, melakukan penelusuran, meminta klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, serta mengawal persoalan Ambung sampai terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan lahan dan legalitas pemanfaatan sumber mata air tersebut.

MSRI juga membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati, pihak PDAM, keluarga almarhum Asmadi, serta pihak Keris Sasak demi menjamin pemberitaan yang berimbang, profesional, dan berlandaskan fakta.

MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya

Reporter: Makbul

Liputan MSRI BALI-NTB

Baca Juga

dibaca