MSRI, TULUNGAGUNG JAWA TIMUR – Ketika jabatan dipertaruhkan, konstitusi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan hukum. Pengunduran diri dapat mengakhiri masa jabatan, sementara pemakzulan memiliki mekanisme tersendiri yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, satu pertanyaan mendasar tetap harus dijawab: apakah berakhirnya sebuah jabatan juga berarti berakhirnya seluruh persoalan hukum yang pernah melekat pada proses memperoleh dan menjalankan jabatan tersebut?
Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu pokok perhatian Partai Nasionalis Nusantara (PNN) melalui kajian hukum tata negara bertajuk Mundur versus Makzul Gibran. Kajian yang disiapkan untuk forum diskusi Lawyer PNN tersebut membedah secara kritis konsekuensi konstitusional, administratif, hingga hak keuangan yang berkaitan dengan kemungkinan pengunduran diri maupun pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum II Partai Nasionalis Nusantara (PNN), Edi Sumarno, SH, MM, yang akrab disapa Mbah Ganthol, menjadi salah satu figur yang diharapkan memberikan penguatan perspektif hukum dalam pembahasan tersebut.
Melalui kajian ini, PNN ingin menegaskan bahwa persoalan pejabat negara tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan kalkulasi politik, kepentingan kekuasaan, ataupun tekanan opini publik. Setiap langkah harus memiliki landasan konstitusional, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepastian hukum.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Bukan Dua Jalan yang Sama
Kajian Tim 7 Lereng Gunung Wilis menempatkan pengunduran diri dan pemakzulan sebagai dua mekanisme konstitusional yang berbeda.
Pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden memiliki landasan dalam Pasal 8 UUD 1945 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam mekanisme pemakzulan, DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat melalui prosedur konstitusional. Selanjutnya, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, MPR mengambil keputusan sesuai kewenangannya.
Artinya, pemakzulan bukan instrumen politik untuk menjatuhkan seseorang berdasarkan tekanan atau opini semata. Pembuktian dan prosedur hukum merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawar.
Pasal 82 UU MK Menjadi Titik Krusial
Salah satu pembahasan penting dalam kajian ini adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri ketika pemeriksaan perkara pemberhentian sedang berlangsung, pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.
Ketentuan ini menjadi titik penting dalam memahami hubungan antara pengunduran diri dan proses pemakzulan.
Namun, gugurnya proses pemakzulan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan otomatis seluruh persoalan hukum lainnya. Apabila terdapat persoalan administrasi, perdata, maupun pidana, penanganannya tetap harus dilakukan melalui forum yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Dengan kata lain, berakhirnya jabatan tidak identik dengan hilangnya seluruh konsekuensi hukum.
Hak Keuangan Mantan Wakil Presiden Ikut Menjadi Sorotan
Selain mekanisme konstitusional, kajian Tim 7 juga membedah hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden.
UU Nomor 7 Tahun 1978 menjadi salah satu landasan pembahasan mengenai hak pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan beserta pengemudinya.
Akan tetapi, hak tersebut berkaitan dengan persyaratan dan status pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pengunduran diri tidak serta-merta dapat diartikan sebagai jaminan otomatis atas seluruh fasilitas. Status hukum pemberhentian dan persyaratan administratif tetap harus diperiksa secara cermat.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa pilihan antara pengunduran diri dan pemakzulan bukan hanya menyangkut keberlanjutan jabatan, tetapi juga membawa konsekuensi administratif dan keuangan yang tidak sederhana.
Putusan MA dan MK Harus Dibaca Secara Proporsional
Kajian tersebut juga menyoroti putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazah.
PNN memandang bahwa setiap putusan pengadilan harus ditempatkan sesuai objek perkara, amar putusan, pertimbangan hukum, serta kewenangan lembaga yang mengeluarkannya.
Putusan tata usaha negara tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian pejabat negara. Demikian pula, putusan MK tidak boleh ditafsirkan melampaui ruang lingkup perkara yang diperiksa dan diputus.
Meski demikian, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Konsekuensi administratif maupun hukum yang relevan juga tidak boleh diabaikan.
Mbah Ganthol: Konstitusi Tidak Boleh Tunduk pada Kepentingan Kekuasaan
Wakil Ketua Umum II PNN, Edi Sumarno, SH, MM, akrab disapa Mbah Ganthol, menjadi bagian penting dalam penguatan perspektif hukum organisasi terhadap persoalan tersebut.
Dalam kerangka pandangan hukum yang diusung PNN, prinsip yang dikedepankan adalah bahwa konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan kekuasaan. Persoalan pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui pembenaran sepihak ataupun penghakiman tanpa pembuktian.
PNN juga menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat biasa, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa pengecualian.
PNN: Jabatan Boleh Berakhir, Kepastian Hukum Harus Tetap Ditegakkan
Melalui kajian ini, Tim 7 menegaskan bahwa polemik Gibran tidak semestinya hanya diperdebatkan dari sudut siapa yang harus mundur atau siapa yang harus dimakzulkan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konstitusi dijalankan secara konsisten, bagaimana putusan pengadilan dihormati, serta bagaimana setiap persoalan hukum memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang benar.
Pengunduran diri dapat mengakhiri masa jabatan melalui prosedur yang sah. Pemakzulan dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. Namun, keduanya tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari ataupun memaksakan pertanggungjawaban hukum.
Jabatan dapat berakhir, kekuasaan dapat berganti, tetapi konstitusi tidak boleh kehilangan wibawanya.
Inilah pesan mendasar yang ingin ditegaskan dalam diskusi Lawyer PNN. Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaan, melainkan dari seberapa konsisten hukum ditegakkan, termasuk ketika berhadapan dengan mereka yang sedang berada di puncak kekuasaan.
SALAM PNN – MERDEKA! ADIL DAN MAKMUR
DPW-PNN-JATIM - HADIR UNTUK MASYARAKAT
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments