Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAKARTA - Dinamika politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 kembali menjadi sorotan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dengan kubu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensat, menilai putusan tersebut tidak serta-merta menjadi beban politik bagi Prabowo maupun Gibran. Sebaliknya, menurut dia, dinamika itu justru dapat membuka ruang bagi kedua kubu untuk menentukan strategi dan arah politik masing-masing menjelang kontestasi 2029.

“Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi. Keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” ujar Hensat kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Ia menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai pilihan politik yang dapat muncul ketika kepentingan kedua pihak tidak lagi berjalan searah.

“Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja,” sambungnya.

Putusan MK dan Dinamika Politik Menuju 2029

Sebagai konteks, MK sebelumnya telah membacakan putusan terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran pada Selasa (6/10/2026). Dalam amar putusannya, permohonan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak berujung pada pendiskualifikasian Gibran.

Namun, substansi putusan, termasuk pertimbangan hukum majelis mengenai persyaratan administrasi pencalonan dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu dibaca berdasarkan naskah resmi putusan MK. Penilaian mengenai ada atau tidaknya konsekuensi politik dari perkara tersebut merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan analisis tersendiri.

Di sisi lain, pihak Istana disebut telah menyatakan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap proses dan putusan MK.

Bagi Hensat, perkembangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa politik yang patut dicermati. Ia menilai, indikasi perbedaan arah politik antara Prabowo dan kubu Jokowi mulai terlihat melalui sejumlah pernyataan serta langkah politik yang berkembang belakangan ini.

Pernyataan Jokowi dan Manuver Politik PSI Jadi Sorotan

Hensat menyoroti perubahan nada pernyataan Jokowi mengenai peluang Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode. Menurut dia, pernyataan bahwa pasangan tersebut dapat melanjutkan kepemimpinan dan pernyataan bahwa Pemilu 2029 masih lama dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik yang terus bergerak.

Ia juga menyinggung keputusan Jokowi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta aktivitas politik yang dinilainya memperlihatkan mulai terbentuknya orientasi politik tersendiri.

“Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo,” kata Hensat.

Ia menilai, langkah tersebut dapat dibaca oleh partai-partai politik lain sebagai sinyal persiapan menghadapi kontestasi mendatang, baik dari sisi konsolidasi dukungan akar rumput maupun kesiapan sumber daya politik.

“Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini,” tuturnya.

Pernyataan mengenai kesiapan logistik dan konsolidasi dukungan tersebut merupakan penilaian Hensat. Tanpa data pendukung yang terverifikasi, hal itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Aktivitas Gibran dan Kalkulasi Politik Prabowo

Selain langkah Jokowi melalui PSI, Hensat juga menyoroti aktivitas Gibran yang kerap melakukan kunjungan dan menyapa masyarakat. Menurut dia, kegiatan tersebut berpotensi memperkuat popularitas sekaligus menjaga kedekatan politik dengan pemilih.

“Mas Gibran jalan-jalan, salaman-salaman. Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik. Yang kedua, dia dapat pahala karena nurut bapaknya, karena bapaknya jalan-jalan,” ujarnya.

Meski demikian, peningkatan popularitas dan elektabilitas tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan aktivitas kunjungan. Penilaiannya tetap membutuhkan indikator terukur, termasuk hasil survei yang kredibel, tren dukungan publik, serta perkembangan preferensi pemilih.

Di sisi lain, Hensat menilai Prabowo sebagai politisi berpengalaman yang memiliki kalkulasi politik tersendiri dalam menghadapi dinamika menuju 2029. Menurut dia, hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, termasuk melanjutkan kerja sama ataupun mengambil jalur berbeda.

“Makanya saya jauh-jauh hari mengatakan Jokowi dan Prabowo sedang membangun jalan politiknya yang baru. Apakah nanti di ujungnya mereka akan bertemu lagi, bersama atau tidak bersama Gibran/Jokowi, yang jelas mereka berdua sedang membangun jalan politiknya sendiri,” pungkasnya.

MSRI: Arah Politik 2029 Masih Terbuka

Dinamika hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran memperlihatkan bahwa peta politik menuju Pemilu 2029 masih berpotensi mengalami perubahan. Putusan MK, konsolidasi partai, komunikasi antarelite, serta aktivitas politik di tengah masyarakat merupakan sejumlah faktor yang layak dipantau secara berkelanjutan.

Namun, dugaan keretakan hubungan politik maupun kemungkinan perpisahan kedua kubu belum dapat dipastikan hanya berdasarkan interpretasi atas pernyataan dan aktivitas politik. Kepastian mengenai arah koalisi baru dapat dinilai lebih kuat apabila disertai pernyataan resmi, keputusan partai, atau langkah politik konkret dari pihak-pihak terkait.

Redaksi MSRI menempatkan pandangan Hensat sebagai analisis narasumber, bukan sebagai keputusan politik yang telah ditetapkan oleh Prabowo maupun Jokowi. Verifikasi terhadap dokumen resmi, perkembangan sikap partai, dan keterangan pihak-pihak terkait tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh, berimbang, dan akurat mengenai peta kekuatan politik nasional menjelang 2029. (*)

MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya

Baca Juga

dibaca