Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti serius persoalan peredaran dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Dalam pidatonya di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026), Prabowo mengungkapkan rencana perubahan nomenklatur Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“BNN, Badan Narkotika ya yang nanti kita akan perbaiki namanya, ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” ujar Prabowo.

Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan kelembagaan negara dalam menghadapi persoalan narkotika yang dinilai semakin kompleks.

Soroti Fenomena Kampung Narkoba

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkap fenomena keberadaan jaringan peredaran narkotika hingga munculnya kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba.

Menurut Prabowo, aparat telah melakukan upaya pemberantasan terhadap puluhan jaringan narkotika maupun kawasan yang menjadi titik aktivitas peredaran narkoba.

“Juga, telah berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. Ada kampung narkoba,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak semata berkaitan dengan pelaku individual, tetapi juga menyangkut jaringan dan lingkungan yang memungkinkan aktivitas peredaran narkoba terus berkembang.

Petugas Jadi Sasaran Perlawanan

Prabowo juga menyinggung risiko yang dihadapi aparat penegak hukum ketika melakukan operasi pemberantasan narkotika.

Ia menyebut terdapat petugas kepolisian yang gugur ketika menjalankan tugas untuk menertibkan peredaran narkoba.

“Kalau petugas masuk, petugas yang diserang, saudara-saudara. Sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertibkan narkoba itu,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi negara. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan upaya pemberantasan narkotika dengan kerja yang lebih keras dan terukur.

“Saudara-saudara ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras,” tegas Prabowo.

Dari Penindakan hingga Penguatan Kelembagaan

Wacana perubahan nomenklatur BNN dan sorotan Presiden terhadap kampung narkoba memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan narkotika tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan strategi dan kelembagaan negara.

Tantangan terbesar berada pada kemampuan aparat memutus mata rantai jaringan, mengungkap aktor di balik distribusi, serta mencegah munculnya kembali kawasan yang menjadi pusat peredaran narkotika.

Dengan demikian, pemberantasan narkoba tidak cukup berhenti pada penangkapan dan penyitaan barang bukti. Negara dituntut memastikan jaringan di balik peredaran narkotika benar-benar dibongkar hingga ke akar persoalannya.

Suyudi Ario Seto dan Tantangan Pemberantasan Narkoba

Isu pemberantasan narkotika juga memiliki keterkaitan dengan pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pada Kamis (1/10/2026), Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Suyudi merupakan Kepala BNN.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pelantikan Suyudi sebagai Kapolri berlangsung setelah DPR menyetujui dirinya sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden. Nama Suyudi disebut sebagai satu-satunya nama yang disampaikan Presiden Prabowo melalui Surat Presiden Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

Kini, tantangan pemberantasan narkotika berada di depan mata. Persoalannya bukan hanya seberapa banyak pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi seberapa jauh negara mampu membongkar jaringan, memutus aliran narkotika, melindungi aparat di lapangan, serta mencegah terbentuknya kembali kampung-kampung narkoba di berbagai wilayah.

Reporter: Aditya WP

Kabiro MSRI DKI Jakarta

MSRI - Media Suara Rakyat Indonesia

Baca Juga

dibaca