MSRI, SURABAYA – Penguatan struktur organisasi Partai Nasionalis Nusantara (PNN) di Jawa Timur memasuki tahap baru. Ketua Umum DPN PNN, Teten Indra Abdillah, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW PNN Provinsi Jawa Timur kepada Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram, selaku Ketua DPW PNN Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan SK berlangsung di Hotel Singaraja, Jalan Peneleh 60–62, Surabaya, Kamis (1/10/2026). Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan mandat, konsolidasi, serta penataan organisasi PNN di wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan SK Nomor: 13/SK.DPN-PNN.IX/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasionalis Nusantara (DPW-PNN) Provinsi Jawa Timur, struktur kepengurusan yang ditetapkan terdiri atas:
- Pj. Ketua: Slamet Pramono
- Pj. Wakil Ketua I: Hari Setiawan
- Pj. Wakil Ketua II: M. Saiin
- Pj. Sekretaris: Agus Sutikno
- Pj. Wakil Sekretaris: Tutuk Gianto
- Pj. Bendahara: Eka Fitria Agustina
- Pj. Wakil Bendahara: Munjayasi
Dalam SK tersebut disebutkan bahwa para pejabat DPW PNN Provinsi Jawa Timur menjalankan tugas terhitung sejak 21 September 2026 sampai dengan 21 September 2028, dengan kewajiban melaksanakan tugas secara seksama dan penuh tanggung jawab, melakukan koordinasi, komunikasi dan laporan kepada DPN PNN, serta mematuhi AD/ART, peraturan dan kebijakan organisasi.
Teten: SK Adalah Amanah dan Tanggung Jawab
Ketua Umum DPN PNN, Teten Indra Abdillah, menegaskan bahwa penyerahan SK bukan sekadar agenda administratif, melainkan penegasan mandat organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“SK ini adalah amanah dan tanggung jawab. Setelah mandat diberikan, yang dibutuhkan bukan sekadar nama dan jabatan, tetapi kerja organisasi yang nyata. Saya berharap DPW PNN Jawa Timur segera melakukan konsolidasi, memperkuat struktur, membangun kaderisasi, dan memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu garis organisasi,” tegas Teten.
Menurut Teten, setiap unsur dalam kepengurusan memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara kolektif.
“Setiap posisi memiliki tanggung jawab. Ketua memimpin, wakil ketua membantu memperkuat kerja organisasi, sekretariat memastikan administrasi dan roda organisasi berjalan, sementara bendahara menjaga tertib pengelolaan organisasi. Semua harus bekerja dalam satu kesatuan,” ujarnya.
Teten menjelaskan bahwa kerja organisasi PNN juga harus memiliki landasan nilai yang jelas. Untuk itu, Lima Pilar PNN menjadi pedoman bagi kader dalam berpikir, bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan kerja organisasi.
“PNN memiliki lima pilar yang menjadi landasan nilai organisasi, yaitu Berakhlak, Nasionalis, Bersatu, Berdaulat, serta Adil dan Makmur. Lima pilar ini bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi dan menerjemahkan politik ke dalam kerja nyata,” kata Teten.
Berakhlak: Karakter dan Pemerintahan Bersih
Teten menerangkan, Pilar Berakhlak menempatkan kejujuran, integritas, etika dan tanggung jawab sebagai landasan kehidupan organisasi.
Implementasinya diarahkan pada pendidikan karakter dan budi pekerti, pembangunan generasi berintegritas, transparansi anggaran publik, serta penerapan pakta integritas bagi kader PNN.
“Kita ingin kader PNN memiliki integritas dan memahami bahwa jabatan organisasi adalah amanah. Karena itu, kejujuran, etika, tanggung jawab dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi bagian dari karakter kader,” jelasnya.
Nasionalis: Pemuda-Pemudi dan Semangat Kebangsaan
Selanjutnya, Pilar Nasionalis menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan dengan berpegang pada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa.
Program prioritasnya diarahkan pada kaderisasi pemuda-pemudi, pendidikan kebangsaan, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial dan pembangunan.
“PNN ingin membangun kader yang memiliki semangat kebangsaan. Generasi muda harus diberikan ruang untuk belajar, berorganisasi, terlibat dalam kegiatan sosial dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan,” ujarnya.
Bersatu: Kebhinekaan dan Persatuan Daerah
Pilar Bersatu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa dengan mengedepankan persatuan, kebhinekaan dan gotong royong.
Menurut Teten, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui pelestarian budaya Nusantara, penguatan kebersamaan antardaerah, serta kegiatan yang mendorong persatuan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
“Indonesia dibangun dari keberagaman. Karena itu, persatuan harus menjadi kekuatan kita. PNN harus mampu menghargai perbedaan, memperkuat kebersamaan dan menjaga semangat gotong royong,” katanya.
Berdaulat: Kedaulatan Pangan dan Energi
Kemudian, Pilar Berdaulat diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang pangan, energi dan sektor strategis lainnya.
Program prioritas mencakup dukungan terhadap petani dan nelayan serta dorongan terhadap pengembangan sumber energi dalam negeri yang berkelanjutan.
“Kedaulatan tidak hanya berbicara tentang politik, tetapi juga kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pangan dan energi merupakan bagian penting dari kemandirian bangsa,” tegas Teten.
Adil dan Makmur: Ekonomi Kerakyatan, UMKM dan Akses Keadilan
Sementara Pilar Adil dan Makmur diarahkan pada pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Program prioritas meliputi perluasan akses permodalan, pelatihan usaha, pendampingan, serta akses pasar bagi UMKM dan produk lokal.
“Ekonomi kerakyatan harus mendapatkan ruang. UMKM dan pelaku usaha lokal harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Karena itu, politik harus memiliki hubungan dengan persoalan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat,” ujar Teten.
Selain bidang ekonomi, PNN juga mendorong peningkatan pemahaman serta pendampingan hukum masyarakat dan perluasan akses terhadap informasi maupun layanan hukum.
“Masyarakat juga harus memiliki pemahaman dan akses terhadap hukum. Karena itu, DPW PNN Jawa Timur diharapkan dapat mendorong edukasi, pendampingan dan akses informasi hukum bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Lima Pilar Harus Diterjemahkan Menjadi Kerja Nyata
Teten berharap Lima Pilar PNN tidak berhenti sebagai rumusan organisasi, tetapi dapat diterjemahkan oleh DPW PNN Jawa Timur ke dalam program dan kegiatan yang terukur sesuai tugas serta kewenangan organisasi.
“Lima Pilar PNN harus menjadi ruh dalam setiap langkah organisasi. Berakhlak dalam menjalankan amanah, nasionalis dalam menempatkan kepentingan bangsa, bersatu dalam menjaga kebhinekaan, berdaulat dalam memperkuat kemandirian bangsa, serta adil dan makmur dalam memperjuangkan pemerataan kesejahteraan,” tandasnya.
Ia berharap DPW PNN Jawa Timur mampu membangun organisasi yang kuat dari bawah, melakukan konsolidasi secara menyeluruh, memperkuat kaderisasi, dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Jawa Timur merupakan wilayah strategis. Saya berharap PNN Jawa Timur mampu membangun organisasi yang kuat dari bawah, melakukan konsolidasi secara menyeluruh, dan menghadirkan kerja nyata di tengah masyarakat. Jangan hanya membangun struktur di atas kertas, tetapi bangun organisasi yang benar-benar hidup,” pungkas Teten.
Cak Bram: Mandat Ini Harus Dijawab dengan Kerja Nyata
Sementara itu, Ketua DPW PNN Provinsi Jawa Timur, Slamet Pramono Akrab disapa Cak Bram, menyampaikan bahwa diterimanya SK merupakan amanah besar yang harus dijawab melalui kerja organisasi.
Cak Bram menegaskan kesiapan dirinya bersama jajaran pengurus untuk menjalankan mandat DPN PNN dengan mengedepankan soliditas, disiplin, integritas, koordinasi dan kerja nyata.
“SK ini bukan sekadar selembar keputusan. Di dalamnya ada mandat dan tanggung jawab. Karena itu, kami akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Setelah ini tidak ada waktu untuk berdiam diri. Kita harus bekerja, melakukan konsolidasi dan membangun PNN Jawa Timur secara bersama-sama,” tegas Cak Bram.
Ia menekankan bahwa seluruh pengurus merupakan satu kesatuan dalam struktur organisasi dan harus bekerja berdasarkan koordinasi.
“Tidak ada ruang untuk berjalan sendiri-sendiri. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara adalah satu kesatuan. Kita harus bergerak dalam satu koordinasi, satu garis organisasi dan satu tujuan untuk membesarkan PNN di Jawa Timur,” ujarnya.
Cak Bram menyatakan bahwa agenda awal DPW PNN Jawa Timur akan difokuskan pada penguatan struktur, konsolidasi internal, kaderisasi, serta perluasan komunikasi dengan masyarakat.
“Kami akan merapikan organisasi dari tingkat DPW sampai ke bawah. Struktur harus jelas, kader harus dipersiapkan, komunikasi harus diperkuat dan seluruh jajaran harus memahami tugas serta tanggung jawabnya. Organisasi yang kuat tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses, disiplin dan kerja nyata,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Lima Pilar PNN akan menjadi salah satu landasan dalam membangun kerja organisasi di Jawa Timur.
“Lima Pilar PNN harus kita pahami dan kita terjemahkan dalam kerja organisasi. Berakhlak, Nasionalis, Bersatu, Berdaulat, serta Adil dan Makmur harus menjadi nilai yang kita bawa dalam menjalankan amanah organisasi,” kata Cak Bram.
Cak Bram mengajak seluruh jajaran PNN Jawa Timur mengesampingkan ego pribadi maupun kepentingan kelompok dan mengutamakan kepentingan organisasi serta masyarakat.
“Mari kita tinggalkan ego pribadi dan kepentingan kelompok. Kita satukan langkah, kita kuatkan kebersamaan dan kita bangun organisasi yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat. Politik jangan hanya berhenti pada wacana. Politik harus dibuktikan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan yang telah ditetapkan tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan SK.
“Hari ini SK sudah diterima. Besok adalah waktunya bekerja. Kita harus membuktikan bahwa mandat ini benar-benar dijalankan. PNN Jawa Timur harus hadir, bergerak dan bekerja bersama masyarakat,” pungkas Cak Bram.
Memasuki Fase Baru Konsolidasi
Penyerahan SK tersebut menjadi momentum bagi DPW PNN Provinsi Jawa Timur untuk memasuki fase konsolidasi organisasi dengan fokus pada penguatan struktur, kaderisasi, soliditas internal, disiplin organisasi, komunikasi masyarakat, serta penerjemahan Lima Pilar PNN ke dalam kerja organisasi.
Dengan mandat kepengurusan yang telah ditetapkan, jajaran DPW PNN Jawa Timur selanjutnya memiliki tanggung jawab menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing sekaligus membangun koordinasi dengan DPN PNN.
Satu mandat, satu struktur, satu koordinasi, satu nilai, dan satu langkah membangun PNN Jawa Timur.
Reporter: Roni Yuwantoko
Kaperwil MSRI Jawa Timur
MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments