Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, TULUNGAGUNG - Penolakan masyarakat terhadap rencana pembukaan toko minuman beralkohol di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, semakin menguat.

Pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Gondang (Forsikada) bersama tokoh agama, pemuda, serta kaum ibu menggelar aksi penyampaian pendapat di depan gerbang Perumahan Citra Damai 1.

Massa menyampaikan penolakan terhadap rencana operasional toko yang disebut warga akan menjual minuman beralkohol. Warga meminta pemerintah daerah memastikan terlebih dahulu aspek perizinan, lokasi usaha, tata ruang, serta ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebelum kegiatan usaha tersebut beroperasi.

PANTAUAN WARTAWAN MSRI

Pantauan wartawan MSRI di lokasi, Senin (28/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, massa mulai memadati kawasan gerbang Perumahan Citra Damai 1 sejak sekitar pukul 14.00 WIB.

Orasi disampaikan menggunakan pengeras suara dari atas mobil komando. Massa juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap rencana penjualan minuman beralkohol di kawasan tersebut.

Di antara tulisan yang dibawa massa antara lain:

“Kampung Kami Butuh Generasi Berprestasi, Bukan Generasi Pemabuk!”

“Tolak Keras Toko Miras di Tiudan!”

“Tutup dan Segel Toko Miras!”

Aksi mendapat pengamanan aparat. Meskipun suasana sempat diwarnai ketegangan akibat tingginya emosi massa ketika orasi berlangsung, aksi secara umum tetap berjalan tertib.

Sementara itu, bangunan ruko yang menjadi objek penolakan tampak dalam kondisi tertutup. Pintu harmonika terlihat terkunci dan tidak tampak aktivitas pengelola maupun pekerja di lokasi selama aksi berlangsung.

WARGA DESAK PEMERINTAH BUKA KEJELASAN PERIZINAN

Koordinator Forsikada dalam orasinya menyampaikan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan permukiman tetap kondusif dan terlindungi dari potensi dampak sosial akibat peredaran minuman beralkohol.

“Kami tidak akan mundur. Kami meminta pemerintah daerah membuka secara terang benderang status perizinan dan dasar hukum operasional toko tersebut. Jangan sampai usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial berjalan tanpa kejelasan,” tegas koordinator aksi di hadapan massa.

Menurut warga, lokasi yang dipersoalkan berada di sekitar kawasan permukiman dan disebut berdekatan dengan fasilitas masyarakat. Karena itu, mereka meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memberikan izin atau membiarkan kegiatan usaha beroperasi.

ASPEK REGULASI MENJADI SOROTAN

Persoalan tersebut juga menyangkut ketentuan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur melalui berbagai regulasi pemerintah pusat maupun daerah.

Namun demikian, apakah kegiatan usaha tersebut benar-benar melanggar ketentuan atau tidak, masih memerlukan verifikasi resmi terhadap jenis usaha, golongan minuman beralkohol, lokasi, perizinan, serta ketentuan daerah yang berlaku.

Karena itu, masyarakat mendesak DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai legalitas usaha tersebut.

MSRI tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum terdapat keterangan dan pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

FORSIKADA KLAIM TELAH SURATKAN APARAT

Forsikada menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat penolakan kepada Kapolres Tulungagung sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.

Warga juga meminta Satpol PP Kabupaten Tulungagung melakukan langkah sesuai kewenangan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun ketentuan perizinan.

Hingga berita ini diturunkan, MSRI masih berupaya meminta konfirmasi kepada DPMPTSP Kabupaten Tulungagung dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengenai status perizinan dan legalitas rencana usaha tersebut.

WARGA: JANGAN ABAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir menegaskan bahwa penolakan bukan semata-mata persoalan keberadaan sebuah usaha, tetapi menyangkut kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial yang mungkin muncul apabila penjualan minuman beralkohol dilakukan di lingkungan permukiman.

“Ini bukan sekadar persoalan ekonomi. Kami meminta pemerintah mendengar suara masyarakat dan memberikan kepastian berdasarkan aturan. Kalau memang legal, jelaskan dasar izinnya. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai hukum,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Massa menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah.

MSRI akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan memberikan ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait secara berimbang.

Reporter: Roni Yuwantoko

Kaperwil MSRI Jawa Timur

MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya

Baca Juga

dibaca