MSRI, SURABAYA - Ketua DPW Partai Nasionalis Nusantara (PNN) Provinsi Jawa Timur, Cak Bram, menegaskan pentingnya roadmap organisasi yang terukur untuk membangun PNN secara bertahap, solid, dan berkelanjutan hingga menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Menurut Cak Bram, deklarasi bukanlah titik akhir pembentukan partai, melainkan awal dari pekerjaan organisasi yang jauh lebih besar. Setelah deklarasi, PNN harus memperkuat legalitas, struktur kepengurusan, database anggota, kaderisasi, administrasi, pendidikan politik, komunikasi publik, serta kesiapan menghadapi proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“PNN tidak boleh dibangun hanya berdasarkan nama dan struktur di atas kertas. Partai harus memiliki organisasi yang hidup, kader yang memahami tugasnya, administrasi yang tertib, data yang valid, serta kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Cak Bram dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).
Roadmap PNN 2026–2029
Cak Bram menjelaskan, roadmap PNN disusun dalam beberapa tahapan strategis.
Pertama, Oktober–November 2026, pembentukan tim pendiri dan fondasi organisasi.
Tahap ini diarahkan pada penyusunan konsep AD/ART, penetapan asas, visi dan misi, pembentukan tim hukum, administrasi, database, komunikasi dan media, serta penyusunan struktur awal organisasi.
Kedua, November–Desember 2026, kongres atau musyawarah pendirian.
Forum tersebut menjadi ruang pengesahan identitas partai, asas dan tujuan, AD/ART, kepemimpinan, struktur DPP, badan-badan partai, program kerja, serta mekanisme pembentukan struktur daerah dan kaderisasi.
Seluruh keputusan organisasi harus terdokumentasi melalui berita acara dan keputusan organisasi yang jelas.
Ketiga, Desember 2026–Februari 2027, deklarasi dan pengenalan PNN kepada masyarakat.
Deklarasi menjadi momentum memperkenalkan visi, misi, prinsip organisasi dan program PNN kepada publik.
Namun, Cak Bram menekankan bahwa deklarasi tidak dapat diposisikan sebagai bukti otomatis bahwa PNN telah menjadi peserta Pemilu.
“Status peserta Pemilu memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri. Karena itu, setelah deklarasi justru pekerjaan organisasi harus semakin serius,” ujarnya.
Perkuat Legalitas dan Struktur Daerah
Memasuki 2027, PNN diarahkan memasuki fase penguatan legalitas dan pembangunan struktur organisasi.
Struktur akan dibangun secara berjenjang mulai dari DPP, DPW, DPC, kecamatan hingga desa/kelurahan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kebutuhan organisasi.
Cak Bram menegaskan, PNN tidak mengejar sekadar banyaknya nama dalam struktur.
“Yang kita bangun bukan struktur di atas kertas. Kita membangun struktur yang aktif, dapat diverifikasi, mempunyai kegiatan, mempunyai administrasi dan mampu bekerja di tengah masyarakat,” tegasnya.
Konsolidasi Nasional dan Kaderisasi
Pada 2027 hingga awal 2028, konsolidasi nasional dan kaderisasi menjadi agenda utama.
Setiap tingkatan organisasi perlu memiliki indikator kerja, mulai dari jumlah pengurus, anggota, kegiatan rutin, kader aktif, database, administrasi, dokumentasi hingga laporan organisasi.
PNN juga akan diarahkan membangun pendidikan politik dan kaderisasi secara berjenjang melalui Kader Dasar, Kader Madya dan Kader Utama.
Materinya mencakup Pancasila, UUD 1945, demokrasi, sistem politik Indonesia, pemerintahan daerah, legislasi, etika politik, kepemimpinan, organisasi, hukum Pemilu dan komunikasi publik.
BAPILU Harus Bekerja Sejak Dini
Cak Bram juga menekankan agar Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) tidak baru bekerja ketika tahapan Pemilu sudah dimulai.
BAPILU perlu membangun sistem kerja yang mencakup data, pemetaan daerah pemilihan, sumber daya manusia, saksi dan monitoring.
Dengan sistem tersebut, perkembangan organisasi di setiap daerah dapat dipantau secara berkala dan menjadi bahan evaluasi internal.
2028, Audit dan Simulasi Verifikasi
Memasuki 2028, PNN harus melakukan audit kesiapan organisasi secara menyeluruh.
Audit meliputi struktur, keanggotaan, kantor, keterwakilan perempuan sesuai ketentuan, administrasi, database serta aspek hukum.
Selanjutnya dilakukan simulasi verifikasi internal untuk memastikan data pengurus, anggota, alamat, kantor dan dokumen organisasi konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan menunggu pihak lain menemukan masalah organisasi kita. Kita harus menemukan, mengevaluasi dan memperbaikinya lebih dahulu,” kata Cak Bram.
Menuju Tahapan Pemilu 2029
Menjelang tahapan Pemilu 2029, seluruh persyaratan harus difinalisasi berdasarkan regulasi yang berlaku pada saat tahapan tersebut ditetapkan.
PNN akan mempersiapkan seluruh dokumen dan struktur untuk menghadapi proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu sesuai ketentuan KPU.
Cak Bram mengingatkan agar seluruh jajaran tidak menggunakan ketentuan Pemilu 2024 sebagai patokan mutlak untuk Pemilu 2029.
“Regulasi teknis Pemilu 2029 harus terus dipantau. Kita harus bekerja berdasarkan aturan yang berlaku pada saat tahapan resmi ditetapkan,” jelasnya.
PNN Jawa Timur Fokus pada Organisasi yang Terukur
Cak Bram menyampaikan bahwa roadmap 2026–2029 pada akhirnya diarahkan untuk membangun PNN sebagai organisasi politik yang tertib, modern, terbuka dan berintegritas.
Target besarnya meliputi:
“Kita satukan langkah, kita kuatkan konsolidasi, kita tegakkan integritas dan kita hadirkan kerja nyata untuk masyarakat. PNN Jawa Timur harus tumbuh dengan organisasi yang kuat, kader yang berkualitas dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Cak Bram.
PNN — Adil Makmur.
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments