MSRI, SULAWESI SELATAN - Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Sulawesi Selatan menegaskan perkembangan penting terkait legalitas organisasi. Hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNI bersama notaris disebut menjadi pijakan penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat konsolidasi, menata struktur organisasi, serta membangun kesamaan langkah di seluruh wilayah Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNI Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator PNI Indonesia Bagian Timur, Haji Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPW PNI Sulawesi Selatan, Syahrir Gassing, dalam keterangannya kepada wartawan MSRI, Kamis (10/9/2026).
Haji Syaripuddin menjelaskan, sebelumnya telah dilaksanakan rapat melalui konferensi yang melibatkan jajaran DPP PNI dan notaris. Rapat berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 07.00 hingga 09.00, dengan pembahasan yang berkaitan dengan status, keberadaan, serta aspek legalitas organisasi.
Menurut Haji Syaripuddin, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar bagi jajaran PNI untuk menyampaikan perkembangan organisasi kepada masyarakat secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
“Bismillahirrahmanirrahim. Pada 10 September 2026, saya selaku Ketua DPW PNI Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat bersama notaris, PNI dinyatakan resmi terdaftar secara hukum,” tegas Haji Syaripuddin saat memberikan keterangan kepada wartawan MSRI.
Ia menegaskan bahwa perkembangan legalitas tersebut harus dipandang sebagai awal dari pekerjaan organisasi yang lebih besar, bukan sebagai akhir dari sebuah proses.
Menurutnya, setelah aspek legalitas mendapatkan kejelasan, seluruh jajaran PNI memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa organisasi mampu berdiri secara tertib, solid, profesional, dan konsisten menjalankan amanah.
“Legalitas adalah pijakan. Setelah itu, tugas kita adalah membangun organisasi yang kuat. Jangan berhenti pada pengumuman. Kita harus bergerak, melakukan konsolidasi, memperkuat struktur, membangun komunikasi, dan menjaga marwah organisasi,” ujarnya.
Konsolidasi Nasional Tidak Boleh Berhenti
Haji Syaripuddin menegaskan, seluruh jajaran PNI di berbagai daerah harus menjadikan perkembangan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi nasional.
DPP, DPW, DPD hingga struktur organisasi di tingkat bawah diharapkan mampu bergerak dalam satu garis koordinasi, dengan tetap mengedepankan ketertiban administrasi, disiplin organisasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak boleh ada lagi langkah yang berjalan sendiri-sendiri. Organisasi harus memiliki koordinasi yang jelas. Kita ingin seluruh jajaran memahami bahwa kekuatan PNI terletak pada soliditas dan kemampuan kita menjaga satu kesatuan organisasi,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan kader untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bersumber dari saluran resmi organisasi.
Setiap informasi mengenai legalitas maupun perkembangan kelembagaan, kata dia, harus disampaikan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi agar tidak menimbulkan polemik ataupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Syahrir Gassing: Legalitas Harus Diikuti Kerja Organisasi
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PNI Sulawesi Selatan Syahrir Gassing menegaskan bahwa legalitas organisasi harus diikuti dengan kerja nyata dalam membangun kelembagaan.
Dalam keterangannya kepada wartawan MSRI, Syahrir mengatakan penguatan struktur, konsolidasi antarpengurus, pembinaan kader, serta penyamaan visi organisasi merupakan agenda yang tidak boleh diabaikan.
“Legalitas memberikan kepastian, tetapi kekuatan organisasi ditentukan oleh bagaimana seluruh jajaran bekerja. Karena itu, setelah ini konsolidasi harus semakin kuat, komunikasi harus semakin tertib, dan setiap pengurus harus memahami tanggung jawabnya,” ujar Syahrir.
Ia juga meminta seluruh jajaran berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama melalui media sosial maupun berbagai platform komunikasi.
Menurutnya, penyebarluasan informasi organisasi memang penting, tetapi harus dilakukan secara profesional dengan merujuk pada sumber resmi.
Menjaga Marwah dan Wibawa Organisasi
Bagi PNI Sulawesi Selatan, perkembangan legalitas tersebut dinilai menjadi momentum untuk membangun kembali kekuatan organisasi dengan fondasi yang lebih tertib dan terukur.
Haji Syaripuddin mengingatkan bahwa legalitas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi landasan bagi seluruh jajaran untuk menjaga marwah, wibawa, disiplin, dan kehormatan organisasi.
Ia meminta seluruh pengurus dan kader tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk melemahkan persatuan internal.
“Yang kita bangun bukan hanya struktur, tetapi kepercayaan. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk menjaga persatuan, menghormati mekanisme organisasi, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Dengan perkembangan tersebut, PNI Sulawesi Selatan menyatakan siap mengambil bagian dalam penguatan konsolidasi organisasi di wilayah Indonesia bagian Timur sekaligus mendukung agenda konsolidasi nasional.
Seluruh jajaran diharapkan mampu bergerak secara terkoordinasi, mengedepankan profesionalitas, menjaga integritas, serta memastikan setiap langkah organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.
Bagi PNI Sulawesi Selatan, momentum ini bukan sekadar tentang legalitas. Ini adalah panggilan untuk membuktikan bahwa organisasi mampu berdiri tegak, bekerja tertib, dan menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab.
Reporter: M. Saiin
MSRI — Perspektif Akurat Terpercaya
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments