Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, BANYUWANGI - Kemacetan panjang di pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang mengular hingga sekitar 15 kilometer menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyiapkan tiga alternatif untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan yang telah berlangsung selama 13 hari terakhir, Senin (7/9/2026).

Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu para pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas para sopir kendaraan angkutan, pelaku usaha, serta distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Keluhan dari kalangan sopir dan pengusaha pun semakin mengemuka. Antrean yang panjang bukan sekadar persoalan kendaraan yang berhenti di jalan, melainkan menyangkut waktu, biaya operasional, distribusi logistik, hingga pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kelancaran jalur penyeberangan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan pemerintah bersama Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan tersebut.

Alternatif pertama, pemerintah akan menambah tiga kapal dengan menerapkan sistem Tiba Bongkar Balik (TBB). Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat siklus pelayanan kapal sehingga antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dapat segera dikurangi.

“Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sedang menyiapkan tambahan tiga kapal. Dengan demikian, jumlah kapal yang beroperasi akan bertambah,” kata Emil di Surabaya, Senin (7/9/2026).

Skema TBB dinilai memiliki potensi memangkas waktu tunggu karena kapal tidak perlu menunggu proses pemuatan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengaturan slot sandar dan proses bongkar muat di Ketapang.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) sebelumnya menilai efisiensi waktu pelayaran belum otomatis berarti peningkatan jumlah perjalanan kapal. Setelah kembali ke Ketapang, kapal tetap membutuhkan slot untuk bersandar dan melakukan proses bongkar muat.

Artinya, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapal. Sistem pelayanan dari hulu hingga hilir harus benar-benar bergerak dalam irama yang sama.

Alternatif kedua, pemerintah mempertimbangkan pengoperasian rute Pelabuhan Jangkar, Situbondo–Padang Bai, Karangasem, Bali sebagai jalur alternatif bagi kendaraan dan penumpang yang selama ini bertumpu pada lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Kapal yang akan digunakan pada rute tersebut direncanakan berasal dari pengalihan kapal yang sebelumnya melayani lintasan Jangkar–Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Namun, kami sedang membahas kemungkinan pengalihan salah satu kapal untuk melayani rute Jangkar–Padangbai, Bali, atau menambah jumlah kapal yang beroperasi dari Jangkar. Hal tersebut masih dimatangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” ungkap Emil.

Menurut Emil, rute Jangkar–Padang Bai sebenarnya telah masuk dalam skema yang direncanakan Kementerian Perhubungan. Persoalannya kini tinggal memastikan kesiapan dan ketersediaan armada.

“Untuk Pelabuhan Jangkar, sebenarnya sudah beroperasi. Saat ini terdapat kapal yang melayani rute Jangkar–Lembar dan rencananya akan ditambah satu kapal lagi. Pak Dirjen Perhubungan Darat akan segera memberikan respons terkait hal tersebut,” katanya.

Alternatif ketiga, sejumlah kapal yang beroperasi dari kawasan Tanjung Wangi akan dialihkan untuk membantu pelayanan di Pelabuhan Ketapang setelah selesai menjalani docking.

Emil menjelaskan, sejumlah kapal yang biasanya beroperasi di Tanjung Wangi saat ini tengah menjalani proses perawatan, inspeksi, dan perbaikan di galangan kapal.

Pemerintah berharap kapal-kapal tersebut dapat segera kembali beroperasi dan dimobilisasi untuk membantu mengurangi kepadatan di Ketapang.

“Itu merupakan hasil koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan yang dilakukan dua hari lalu,” pungkas Emil.

Antrean Panjang, Ujian Nyata Tata Kelola

Kemacetan hingga 15 kilometer selama hampir dua pekan tentu bukan perkara kecil. Di balik angka tersebut terdapat ribuan kendaraan, waktu yang terbuang, biaya operasional yang terus berjalan, serta masyarakat yang menunggu kepastian.

Karena itu, tiga alternatif yang disiapkan pemerintah patut diapresiasi. Namun, publik tentu berharap langkah tersebut tidak berhenti sebagai daftar opsi di atas kertas.

Sebab bagi sopir yang berhari-hari terjebak dalam antrean, yang dibutuhkan bukan sekadar kabar bahwa solusi sedang disiapkan, melainkan solusi yang benar-benar membuat antrean bergerak.

Jangan sampai kemacetan sudah menjadi pemandangan rutin, sementara solusi masih sibuk mencari jadwal keberangkatan.

MSRI berpandangan, persoalan Ketapang membutuhkan kecepatan keputusan, ketepatan koordinasi, transparansi informasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas pelayanan penyeberangan.

Sebab ketika antrean sudah mencapai belasan kilometer, publik berhak bertanya: apakah persoalannya semata kekurangan kapal, atau ada mata rantai tata kelola yang sejak awal belum bekerja secepat tuntutan keadaan?

Kini masyarakat menunggu satu hal sederhana: bukan lagi kapan solusi akan dibahas, tetapi kapan antrean benar-benar terurai.

Reporter: Faisal DH

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca