MSRI, BANYUWANGI – Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, masih menjadi perhatian serius. Kepadatan yang bergerak fluktuatif membuat Polda Jawa Timur memperkuat pengaturan lalu lintas dengan mengerahkan 60 personel bantuan kendali operasi (BKO) untuk membantu Polresta Banyuwangi.
Puluhan personel tersebut diperkuat dengan 30 unit sepeda motor dan ditempatkan di sejumlah titik sepanjang jalur yang terdampak antrean. Pengamanan dan pengaturan dilakukan secara bergiliran dalam empat shift selama 24 jam, sebagai langkah memastikan pergerakan kendaraan tetap terkendali dan pengguna jalan memperoleh pelayanan ketika menghadapi kondisi darurat.
Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hakim mengatakan, personel tambahan berasal dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan sejumlah satuan kewilayahan. Kehadiran pasukan BKO dimaksudkan untuk memperkuat langkah Polresta Banyuwangi dalam menangani kepadatan kendaraan menuju kawasan pelabuhan.
“Kalau memang ada kebutuhan mendesak, segera hubungi petugas kami yang ada di sepanjang jalan. Kami hadir 24 jam untuk masyarakat,” kata Rahmat seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan antrean di Banyuwangi, Minggu (6/9/2026).
Antrean Bergerak Naik-Turun
Informasi yang dihimpun wartawan MSRI di lapangan menunjukkan, panjang antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang masih mengalami perubahan cukup signifikan.
Pada Sabtu (5/9) malam, antrean sempat mencapai sekitar 8 hingga 9 kilometer. Kondisi kemudian berangsur membaik dan pada sekitar pukul 04.30 WIB, Minggu pagi, antrean menyusut menjadi sekitar 1,7 kilometer.
Namun, memasuki siang hari, kepadatan kembali meningkat. Ekor antrean bahkan kembali mencapai lebih dari lima kilometer.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean tidak semata-mata berkaitan dengan kelancaran kendaraan di jalan. Kapasitas dan kecepatan pelayanan penyeberangan menjadi faktor penting yang turut menentukan seberapa cepat antrean dapat dikurangi.
Polisi 24 Jam, Kendaraan Darurat Jadi Prioritas
Dalam kondisi antrean panjang, petugas tidak hanya bertugas mengatur kendaraan. Mereka juga diminta memberikan bantuan terhadap pengguna jalan yang memiliki kebutuhan mendesak.
Ambulans, kendaraan yang membawa orang sakit, maupun kendaraan dengan kondisi darurat lainnya dapat meminta bantuan kepada petugas yang ditempatkan di sepanjang jalur antrean.
Polda Jatim juga mengingatkan pengendara agar tidak mengambil keputusan sendiri dengan membuka jalur, menerobos antrean, atau saling mendahului.
Kedisiplinan pengguna jalan dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah antrean berubah menjadi kemacetan yang semakin sulit dikendalikan.
Polda Jatim: Jangan Ngeblong
Rahmat menegaskan, pengendara harus tetap mengikuti pola antrean dan arahan petugas. Praktik “ngeblong”, yakni mengambil jalur berlawanan atau mendahului secara tidak teratur, justru berpotensi membuat kendaraan dari dua arah saling mengunci.
Dalam kondisi seperti itu, ruang gerak kendaraan menjadi semakin terbatas dan proses penguraian antrean justru dapat berlangsung lebih lama.
Karena itu, kepolisian meminta masyarakat mengedepankan kesabaran dan tidak mengambil jalur sendiri hanya karena ingin lebih cepat mencapai pelabuhan.
Penguatan Polisi Harus Diikuti Percepatan Penyeberangan
Polda Jatim memastikan penguatan personel akan dipertahankan hingga kondisi antrean dapat ditekan, dengan target panjang antrean berada di bawah dua kilometer.
Namun, upaya kepolisian di ruas jalan tidak dapat berdiri sendiri.
Dalam koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, serta ASDP turut dilibatkan dalam penanganan antrean. Dari sisi pelayanan penyeberangan, dilakukan dukungan melalui penambahan kapal dan optimalisasi pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB).
Langkah tersebut diperlukan karena kemampuan polisi mengurai kendaraan di jalan pada akhirnya memiliki batas apabila arus kendaraan yang masuk menuju pelabuhan lebih besar dibandingkan kapasitas kendaraan yang dapat diseberangkan.
Dengan kata lain, antrean di jalan harus diurai bersamaan dengan percepatan pelayanan di pelabuhan.
Volume Kendaraan Logistik Ikut Mendorong Kepadatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun MSRI, peningkatan arus kendaraan logistik turut memberikan tekanan terhadap kapasitas jalur menuju Pelabuhan Ketapang.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena penanganan antrean berlangsung bersamaan dengan kebutuhan menjaga kelancaran arus kendaraan masyarakat, kendaraan logistik, serta pengguna jasa penyeberangan lainnya.
Karena itu, penyelesaian persoalan Ketapang membutuhkan koordinasi yang konsisten antara kepolisian, pengelola penyeberangan, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan kementerian terkait.
MSRI: Ketapang Membutuhkan Solusi Terpadu
Pengerahan 60 personel Polda Jatim selama 24 jam merupakan langkah konkret untuk menjaga agar antrean tidak berkembang menjadi persoalan lalu lintas yang lebih luas.
Namun, keberadaan personel dalam jumlah besar di sepanjang jalur antrean bukanlah solusi tunggal.
Pengaturan lalu lintas berada di tangan kepolisian, sementara kapasitas dan kelancaran penyeberangan menjadi bagian penting dari tanggung jawab sektor perhubungan dan operator pelabuhan.
Karena itu, penyelesaian antrean Ketapang harus berjalan dalam satu garis koordinasi: kendaraan tertib, lalu lintas terkendali, pelayanan penyeberangan dipercepat, dan seluruh pemangku kepentingan menjalankan kewenangannya secara optimal.
Di tengah kondisi antrean yang masih fluktuatif, masyarakat diharapkan tidak panik dan tidak mengambil jalur sendiri. Pengendara yang memiliki kebutuhan mendesak diminta segera berkomunikasi dengan petugas agar dapat memperoleh penanganan sesuai kondisi di lapangan.
MSRI akan terus memantau perkembangan situasi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang dan menghadirkan informasi berdasarkan fakta lapangan serta keterangan dari pihak-pihak yang berwenang.
Reporter: Faisal DH
MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya
dibaca

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments