Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memperluas perhatian terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS), khususnya menyangkut kesejahteraan satwa yang menjadi amanah utama lembaga konservasi tersebut.

Evaluasi pengelolaan KBS kini tidak hanya diarahkan pada aspek manajemen dan keuangan. Pemkot Surabaya juga menyiapkan pola pengawasan yang lebih spesifik terhadap kondisi medis serta pemenuhan nutrisi satwa, agar kebutuhan dasar hewan tidak luput dari pengawasan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan Pemkot akan menyiapkan pengawas dengan bidang tugas yang lebih terarah, termasuk pengawasan khusus terhadap aspek medis dan nutrisi satwa.

“Untuk pengawasannya juga kami nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak, termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS,” kata Syamsul.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Perumda KBS sekaligus upaya membangun tata kelola yang lebih baik ke depan.

Pengalaman pengelolaan sebelumnya, kata Syamsul, akan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi Pemkot Surabaya dalam menentukan figur yang akan ditempatkan pada posisi strategis di KBS.

Penempatan sumber daya manusia, lanjutnya, harus mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap posisi. Dengan demikian, pengelolaan KBS diharapkan tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjamin pelayanan, konservasi, dan kesejahteraan satwa.

Jangan Sampai Satwa Hanya Terlihat Sehat dari Balik Kandang

Bagi MSRI, rencana pengawasan khusus terhadap medis dan nutrisi satwa patut diapresiasi. Namun, pengawasan akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada pembentukan struktur, rapat evaluasi, atau laporan administratif.

Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan kebun binatang bukan semata-mata seberapa rapi laporan dibuat, melainkan seberapa terjamin kesehatan, kecukupan nutrisi, keamanan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya.

Sederhana: jangan sampai pengawasnya bertambah banyak, tetapi satwanya tetap harus “menunggu giliran” untuk mendapatkan perhatian.

KBS bukan sekadar tempat wisata. Di dalamnya terdapat satwa yang sepenuhnya bergantung pada manusia untuk memperoleh makanan, perawatan kesehatan, lingkungan yang layak, serta perlindungan dari berbagai risiko.

Karena itu, pengawasan medis dan nutrisi idealnya dilakukan secara profesional, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk memastikan kebutuhan pakan sesuai jenis satwa, kondisi kesehatan terpantau secara berkala, serta setiap persoalan medis mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Evaluasi Harus Berujung Pembenahan

Momentum evaluasi ini semestinya menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola KBS secara menyeluruh.

Pemkot Surabaya perlu memastikan setiap pejabat maupun tenaga profesional yang diberi tanggung jawab memiliki kompetensi yang sesuai. Pengelolaan satwa tidak dapat disamakan dengan mengelola aset benda mati. Ada aspek biologis, medis, konservasi, etika, hingga tanggung jawab publik yang harus dipenuhi.

Publik tentu berharap evaluasi KBS tidak berhenti sebagai rutinitas pergantian pengawas atau penataan organisasi. Lebih jauh, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh satwa dan masyarakat.

Pada akhirnya, KBS akan dinilai bukan dari banyaknya orang yang mengawasi, tetapi dari seberapa baik satwa dirawat, dilindungi, diberi nutrisi yang layak, dan dipastikan hidup dalam kondisi yang memenuhi standar kesejahteraan.

Sebab, kalau yang diawasi hanya administrasinya, siapa yang benar-benar mengawasi nasib satwanya?

{Redaksi MSRI}

Baca Juga

dibaca