Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa kepemimpinannya. Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurai berbagai persoalan bangsa yang selama puluhan tahun dinilai kompleks dan sulit diselesaikan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan dirinya kembali hadir di hadapan para anggota MPR, DPR, dan DPD untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan pemerintahan sejak dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu diucapkan saya kembali ke hadapan majelis ini, saya kembali menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita hasilkan dan apa yang masih harus kita selesaikan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek. Pemerintahan yang dipimpinnya, kata dia, memiliki sejumlah pedoman utama dalam menjalankan mandat konstitusional.

Pertama, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menjaga kepentingan nasional yang vital, termasuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Ketiga, pemerintah berupaya mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keempat, setiap kebijakan diarahkan untuk kepentingan rakyat sekaligus generasi yang akan datang.

Prabowo menegaskan, sejumlah persoalan yang selama puluhan tahun dianggap rumit mulai dapat diurai melalui berbagai kebijakan pemerintah.

“Masalah-masalah yang puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan,” ujar Prabowo.

Paparkan Sejumlah Capaian Pemerintah

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Prabowo turut memaparkan sejumlah capaian pemerintah di berbagai sektor. Pemerintah sebelumnya juga merangkum 121 kebijakan transformatif yang disebut telah dijalankan selama 663 hari atau sekitar 21 bulan pemerintahan.

Di sektor ekonomi, Prabowo menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan disebut mampu menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Selain ekonomi, pemerintah menempatkan agenda swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembenahan badan usaha milik negara sebagai bagian dari agenda transformasi nasional.

Seluruh agenda tersebut, menurut Prabowo, diarahkan untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang adil dan makmur.

Penertiban Tambang Ilegal

Dalam bidang penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam, Prabowo turut menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.

Ia meminta aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, tidak membiarkan aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara. Salah satu langkah yang disampaikan adalah penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal.

Prabowo juga memberikan perhatian terhadap pengawasan pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi dalam program tersebut harus ditindak tegas karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Apresiasi terhadap Lembaga Negara

Selain menyampaikan capaian pemerintah, Prabowo memberikan apresiasi terhadap kinerja sejumlah lembaga negara. Salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prabowo menyebut BPK berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan negara hingga Rp112 triliun berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025.

Meski memaparkan berbagai capaian, Prabowo mengakui bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan bangsa yang membutuhkan penyelesaian secara berkelanjutan.

“Belum semua persoalan bangsa dapat kita selesaikan,” kata Prabowo.

Pidato kenegaraan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan agenda transformasi nasional. Pemerintah menempatkan kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi, serta pengelolaan kekayaan nasional sebagai bagian dari prioritas pembangunan ke depan.

Bagi pemerintah, 21 bulan pertama bukanlah garis akhir, melainkan tahap awal untuk mengurai persoalan-persoalan mendasar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan tersebut tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Reporter: Aditya WP

Kabiro MSRI DKI Jakarta

MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya.

Baca Juga

dibaca