Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Pemerhati komoditas tembakau, Sarjan Andesbaya, meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak terlalu cepat memberikan janji mengenai harga tembakau kepada petani sebelum melihat secara menyeluruh kondisi komoditas tersebut dari sektor hulu hingga hilir.

Pernyataan itu disampaikan Sarjan menanggapi sikap Bupati Lombok Timur yang menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan harga tembakau tetap memberikan keuntungan bagi petani.

Menurut Sarjan, persoalan harga tembakau tidak dapat dilihat hanya dari sisi petani sebagai produsen. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan, kapasitas serapan industri, stok tembakau tahun sebelumnya, kebutuhan bahan baku, kualitas produksi hingga perkembangan industri rokok secara nasional.

“Jangan terlalu cepat menjanjikan harga kepada petani sebelum data dan kondisi pasar benar-benar dibaca. Persoalan tembakau ini bukan hanya soal berapa harga yang kita inginkan, tetapi juga soal berapa kemampuan industri menyerap produksi petani,” ujar Sarjan.

Harga Harus Berbasis Data

Sarjan menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh sebelum berbicara mengenai kepastian harga. Pemetaan tersebut antara lain mencakup luas tanam, estimasi produksi, kualitas tembakau, stok yang masih tersisa, kapasitas serapan perusahaan serta proyeksi kebutuhan industri.

Menurutnya, kebijakan harga yang tidak didukung data berpotensi menciptakan kesenjangan antara ekspektasi petani dengan kemampuan pasar.

Pengalaman tahun sebelumnya juga menunjukkan bahwa harga tembakau sangat dipengaruhi kualitas daun dan kondisi pasar. Pada 2025, terdapat pemberitaan mengenai perusahaan yang belum menetapkan harga pembelian ketika sebagian petani mulai memasuki masa panen.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyebut luas areal tembakau pada 2025 mencapai sekitar 25 ribu hektare. Produktivitas tembakau Virginia disebut berada di kisaran 2 ton per hektare, sedangkan tembakau rajang sekitar 1–1,5 ton per hektare.

Pemerintah daerah juga tengah mendorong hilirisasi agar Lombok Timur tidak hanya menjadi daerah pemasok bahan baku bagi industri di luar daerah.

“Kalau pemerintah ingin menjamin kesejahteraan petani, yang harus dibangun bukan sekadar janji harga. Yang harus dibangun adalah sistem tata niaga yang sehat, kepastian serapan, transparansi grading, perlindungan terhadap petani, serta penguatan industri hilir,” tegas Sarjan.

HIPTAL Soroti Efektivitas DBHCHT

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Petani Tembakau Lombok (HIPTAL) NTB, Iswandi, menilai perhatian pemerintah terhadap petani tembakau tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembicaraan mengenai harga.

Menurut Iswandi, peran pemerintah melalui program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga perlu dievaluasi karena dinilai belum maksimal dan masih jauh dari harapan petani.

Ia meminta pelaksanaan program DBHCHT benar-benar mengacu pada ketentuan dan peruntukan sebagaimana diatur dalam regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

“Peran pemerintah melalui program DBHCHT juga belum maksimal, masih jauh dari harapan petani. Pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau,” tegas Iswandi.

Iswandi menilai DBHCHT semestinya tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun serapan anggaran. Program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan produksi, peningkatan kualitas tembakau, penguatan kelembagaan petani serta keberlangsungan usaha mereka.

Ia juga meminta pemerintah membuka ruang evaluasi bersama organisasi petani untuk mengukur sejauh mana program DBHCHT selama ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Jangan sampai petani hanya dijadikan objek ketika pemerintah membutuhkan data dan produksi tembakau, tetapi ketika menyangkut kesejahteraan dan perlindungan petani justru tidak mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujarnya.

HIPTAL NTB mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan DBHCHT, termasuk memastikan program dan anggarannya tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Petani Jangan Hanya Diingat Saat Harga Jatuh

Sarjan kembali mengingatkan bahwa kondisi sektor tembakau dapat berubah setiap musim. Faktor cuaca, produktivitas, kualitas daun, biaya produksi hingga daya serap industri dapat memengaruhi posisi petani.

Pada Mei 2026, misalnya, sejumlah petani di Lombok Timur menghadapi ancaman gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.

Karena itu, Sarjan meminta pemerintah duduk bersama petani, perusahaan pembeli, asosiasi petani, akademisi dan pelaku industri untuk menyusun data bersama mengenai proyeksi produksi serta kebutuhan serapan sebelum membangun ekspektasi harga.

“Petani jangan hanya diberi harapan harga tinggi. Petani membutuhkan kepastian pasar. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika harga jatuh, tetapi sejak petani menentukan luas tanam sampai tembakau selesai dipasarkan,” pungkasnya.

Menurut Sarjan, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang realistis dan berbasis data. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan antara ekspektasi harga di tingkat petani dengan kemampuan pasar dan industri dalam menyerap hasil produksi.

Sementara itu, HIPTAL NTB menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tembakau tidak cukup diukur dari seberapa besar janji pemerintah kepada petani. Ukuran utamanya adalah seberapa nyata kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat posisi tawar mereka serta memastikan dana DBHCHT benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem tembakau.

{Makbul}

MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya

Sumber: HIMPUNAN PETANI TEMBAKAU LOMBOK (HIPTAL) NTB

Baca Juga

dibaca