MSRI, LOMBOK TIMUR - Ketua IT99, Hadiyat Dinata, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lombok Timur. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika berbicara mengenai produksi dan penerimaan negara dari sektor tembakau, tetapi harus memastikan manfaat DBHCHT benar-benar dirasakan masyarakat, terutama petani dan penerima layanan publik. Kamis (20/8/2026).
Menurut Dinata, DBHCHT tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran maupun sekadar rangkaian kegiatan administratif. Substansi kebijakan fiskal tersebut, kata dia, harus diukur dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Kalau petani hanya dibutuhkan ketika tembakaunya menghasilkan cukai, tetapi ketika berbicara kesejahteraan mereka justru dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri, maka ada problem serius dalam paradigma kebijakan publik kita. Petani jangan diposisikan sebagai mesin produksi, sementara manfaat fiskalnya tidak kembali secara proporsional kepada mereka,” tegas Dinata.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terbuka terhadap seluruh program yang bersumber dari DBHCHT. Evaluasi tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga harus menguji efektivitas, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.
“Serapan anggaran bukan ukuran tunggal keberhasilan. Anggaran bisa terserap 100 persen, tetapi kalau petani tetap miskin, produksi tidak terlindungi, kelembagaan petani lemah dan kualitas tembakau tidak meningkat, maka secara substantif kebijakannya gagal.”
40 Persen untuk Kesehatan, Tetapi Obat Masih Dipertanyakan
Dinata kemudian mempertanyakan efektivitas pemanfaatan DBHCHT pada sektor kesehatan. Ia menyoroti adanya keluhan mengenai ketersediaan obat di RSUD dr. R. Soedjono Selong, termasuk obat yang dibutuhkan pasien dengan penyakit serius.
“Ironinya di sini. Kita berbicara tentang anggaran kesehatan yang besar, tetapi masyarakat masih harus berhadapan dengan persoalan paling elementer: obat tidak tersedia. Pasien sudah datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan, tetapi setelah mendapatkan resep justru diminta membeli obat di luar rumah sakit. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.”
Menurut Dinata, persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila menyangkut kebutuhan obat bagi pasien dengan penyakit kronis, seperti jantung dan stroke. Ia menilai persoalan ketersediaan obat tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah teknis pengadaan.
“Kekosongan obat bukan sekadar persoalan logistik. Dalam konteks pasien kronis, keterlambatan obat bisa berdampak pada kondisi kesehatan mereka. Karena itu, pemerintah tidak boleh menjawab persoalan ini dengan narasi administratif semata. Publik membutuhkan penjelasan: mengapa kosong, berapa lama kosong, siapa yang bertanggung jawab, dan apa langkah korektifnya?”
Dinata juga mengkritik kecenderungan menjadikan rumah sakit sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya fungsi utama pelayanan publik.
“Rumah sakit bukan pabrik PAD. Rumah sakit adalah institusi pelayanan publik. Ketika orientasi pendapatan lebih dominan daripada pemenuhan kebutuhan dasar pasien, maka kita harus bertanya apakah filosofi pelayanan kesehatan masih ditempatkan sebagai prioritas.”
IT99 Minta Audit Substansi, Bukan Sekadar Administrasi
Dinata meminta pemerintah daerah tidak bersikap defensif terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, setiap kritik mengenai DBHCHT maupun pelayanan kesehatan harus dijawab dengan data, transparansi dan evaluasi objektif, bukan semata-mata melalui pernyataan normatif.
Ia mendorong adanya evaluasi bersama yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi petani, masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengukur manfaat DBHCHT secara konkret.
“Yang perlu kita audit bukan hanya berapa rupiah yang dibelanjakan, tetapi berapa besar perubahan yang dihasilkan. Berapa petani yang benar-benar meningkat kesejahteraannya? Berapa produksi yang terlindungi? Berapa fasilitas kesehatan yang membaik? Dan berapa pasien yang tidak lagi dipaksa membeli obat di luar karena stok rumah sakit kosong?”
Ia menegaskan, pemerintah harus berhenti mengukur keberhasilan hanya berdasarkan serapan anggaran dan banyaknya kegiatan.
“Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang paling banyak menghabiskan anggaran, tetapi pemerintahan yang mampu mengubah anggaran menjadi manfaat publik. Kalau petani tetap mengeluh dan pasien tetap mencari obat di luar rumah sakit, maka pemerintah harus berani melakukan introspeksi kebijakan.”
Dinata pun menyampaikan pesan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar DBHCHT tidak diperlakukan semata-mata sebagai instrumen fiskal.
“Jangan sampai petani menjadi sumber penerimaan ketika menghasilkan tembakau, pemerintah hilang ketika mereka membutuhkan perlindungan. Jangan sampai pasien menjadi sumber pendapatan rumah sakit, tetapi kehilangan pelayanan ketika membutuhkan obat.”
IT99, kata Dinata, akan terus mendorong keterbukaan informasi dan evaluasi publik terhadap pengelolaan DBHCHT serta kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Timur.
“Publik berhak tahu ke mana uang publik mengalir, siapa penerima manfaatnya, dan apa hasil akhirnya. Karena uang rakyat bukan sekadar angka dalam laporan pertanggungjawaban—ia adalah mandat yang harus dikonversi menjadi kesejahteraan.”
(Tim/Red/SHN)
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments