Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, TULUNGAGUNG – Kepala Perwakilan Wilayah MSRI Jawa Timur mengecam keras pernyataan kontroversial yang muncul dalam kegiatan Safari Jurnalistik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bogor. Pernyataan tersebut dinilai mencederai etika profesi, bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan AD/ART PWI, serta berpotensi memecah belah persatuan insan pers.

Informasi ini dihimpun wartawan Media Suara Rakyat Indonesia, MSRI.

Kaperwil MSRI Jawa Timur menegaskan bahwa setiap insan pers wajib tunduk pada Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006.  

Pasal 1 mengamanatkan: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 11 menegaskan: Wartawan Indonesia melayani kepentingan publik.

“Wartawan lahir untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Ketika forum resmi seperti Safari Jurnalistik melahirkan pernyataan yang bertentangan dengan KEJ, maka itu sama saja mencederai marwah pers itu sendiri,” tegas Kaperwil MSRI Jawa Timur.

Lebih lanjut, Kaperwil MSRI Jawa Timur mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.  

Pasal 6 huruf a menyatakan pers nasional berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.  

Pasal 6 huruf e mewajibkan pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Selain itu, Kaperwil juga mengingatkan amanat AD/ART PWI yang menyebut: Pers adalah Pilar Ke-4 Demokrasi. Kekuatan Pers ada pada Persatuan, bukan pada pengkotak-kotakan.

“Demokrasi akan sehat jika pers bersatu. Bukan saling mengkotak-kotakan. Pernyataan yang muncul justru bertentangan dengan semangat persatuan yang menjadi dasar PWI,” ujarnya.

MSRI mendesak PWI Bogor untuk segera memberikan klarifikasi dan meluruskan pernyataan tersebut secara terbuka. Hal ini penting demi menjaga kredibilitas, marwah, dan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis.

“Kami berharap PWI Bogor segera meluruskan. Jangan sampai satu pernyataan merusak nama baik seluruh insan pers Indonesia. Pers harus kembali ke khittahnya: independen, berimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Kaperwil MSRI Jawa Timur.

Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penjernih, bukan pemecah. MSRI berkomitmen mengawal tegaknya Kode Etik Jurnalistik dan AD/ART organisasi pers di seluruh Indonesia. Kebebasan pers tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan publik.  

Untuk itu, PWI Bogor harus segera meluruskan. Marwah Pers Indonesia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Pers yang kuat adalah pers yang bersatu, independen, dan berpihak pada kebenaran serta kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PWI Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait kecaman tersebut.

Reporter : Roni Yuwantoko  

Kaperwil MSRI Jawa Timur

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca