MSRI, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi dampak serius fenomena El Niño pada 2026 yang diperkirakan masuk kategori kuat. Kondisi ini berisiko memicu kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Faisal mengungkapkan, hasil pemantauan BMKG menunjukkan El Niño 2026 berpeluang mencapai kategori kuat hingga 98 persen. Dampaknya, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia berpotensi turun, terutama di selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
“El Niño adalah fenomena global yang memengaruhi distribusi hujan. Berbeda dengan musim kemarau yang bersifat tahunan, El Niño datang secara periodik dan dapat memperparah kondisi kering,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fenomena ini diperkirakan berlangsung 9–12 bulan. Namun, dampak terburuk terjadi saat El Niño bertepatan dengan musim kemarau, karena curah hujan bisa jauh di bawah normal.
Wilayah yang diperkirakan terdampak signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra selatan, Kalimantan selatan, Sulawesi, hingga Papua selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, hujan di daerah tersebut diprediksi lebih rendah dari rata-rata.
Selain sektor air dan pertanian, El Niño juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, serta gangguan kesehatan seperti ISPA dan heatstroke.
Di sektor pertanian, BMKG memperingatkan potensi penurunan produktivitas hingga gagal panen akibat kekurangan air. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam, memperbaiki pengelolaan irigasi, dan memanfaatkan informasi iklim.
“Kesiapsiagaan harus lintas sektor. Risiko kekeringan, karhutla, kualitas udara, hingga kesehatan perlu diantisipasi sejak dini,” kata Faisal.
Ia menekankan, strategi penanganan harus disesuaikan dengan kondisi daerah, mengingat Indonesia memiliki 699 Zona Musim.
BMKG juga mendorong pengendalian emisi di perkotaan, penguatan transportasi publik, serta pembatasan aktivitas luar ruangan saat kualitas udara memburuk.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus ISPA dan dampak suhu panas ekstrem.
Sementara di sektor energi, BMKG mengingatkan potensi berkurangnya pasokan listrik tenaga air akibat menurunnya volume waduk saat kemarau panjang. Untuk itu, diperlukan pengelolaan air yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan operasi modifikasi cuaca dan diversifikasi energi.
Faisal menegaskan, informasi iklim harus menjadi dasar perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan guna menjaga stabilitas harga dan inflasi.
BMKG memastikan akan terus memantau perkembangan El Niño dan memberikan peringatan dini kepada pemerintah dan masyarakat.
“Dengan koordinasi yang kuat, Indonesia bisa lebih siap menghadapi dampak El Niño,” pungkasnya.
Reporter : Aditya
Editor : Redaksi MSRI
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments