Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Program bantuan sembako senilai Rp4 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Perdagangan dengan metode E-Purchasing Kode RUP 59015600 kini menjadi sorotan tajam publik. Program yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat kecil justru diduga menyimpan indikasi mark-up anggaran yang nilainya dinilai fantastis.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan akibat tingginya harga kebutuhan pokok, dugaan penyimpangan dalam program bantuan sosial tersebut memantik kemarahan publik. Pasalnya, semakin terbuka data yang beredar, semakin terlihat adanya selisih angka yang dianggap sulit dijelaskan secara logis.

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Paket Pembagian Sembako yang ditunjukkan Ketua IT99, Hadiyat Dinata, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 15.405 warga. Adapun isi paket bantuan terdiri dari 10 kilogram beras, 1 kilogram minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, dan 3 bungkus mi instan.

Namun polemik mulai mencuat saat nilai paket dibandingkan dengan harga pasar riil. Jika dihitung secara umum, satu paket bantuan diperkirakan tidak mencapai Rp200 ribu. Dengan kalkulasi tersebut, total kebutuhan anggaran diprediksi hanya berada di kisaran Rp3 miliar.

Dari perhitungan itu, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana mengalir sisa anggaran sekitar Rp1 miliar?

Selisih angka tersebut kini berkembang menjadi tudingan moral terhadap tata kelola anggaran daerah. Sebab nilai yang dianggap terlalu besar itu dinilai bukan lagi sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan berpotensi mengarah pada dugaan pola permainan anggaran, terlebih program tersebut disebut tidak dikenakan pajak.

“Ini bukan sekadar selisih angka. Ini dugaan pola permainan anggaran yang terlalu mencolok. Sekelas anak SD saja bisa menghitung jumlah penerima dikali harga paket sembako, ketemu tuh selisihnya,” sindir Dinata saat ditemui di sebuah rumah makan di Masbagik, Senin (11/5/2026).

Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap sistem pengawasan anggaran yang selama ini dinilai selalu menyatakan program bansos berjalan aman dan terkendali. Menurutnya, apabila bantuan untuk rakyat miskin saja masih diduga dapat dimainkan, maka publik memiliki alasan untuk meragukan efektivitas pengawasan yang ada.

Bahkan Dinata menyebut kasus ini diduga hanya sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar.

“Ini hanya bagian kecil dari ratusan miliar program bantuan sembako yang akan kami bongkar di Lombok Timur dengan modus operandi yang sama,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi alarm serius bagi publik maupun aparat penegak hukum. Jika pola serupa benar terjadi dalam berbagai program bantuan sosial lainnya, maka dugaan yang muncul bukan lagi sekadar penyimpangan biasa, melainkan potensi skandal besar yang sistematis.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi serta efektivitas pengawasan anggaran daerah. Terlebih, program bantuan yang disebut-sebut mendapat pengawalan aparat masih memunculkan dugaan selisih anggaran dalam jumlah besar.

“Kalau program yang katanya diawasi aparat saja masih memunculkan dugaan sebesar ini, masyarakat berhak bertanya: siapa sebenarnya yang dijaga? Rakyat atau pemain proyek?” kecam Dinata.

IT99 mengaku telah mengamankan sejumlah data awal beserta fisik paket sembako yang disebut akan dijadikan barang bukti. Selain itu, mereka juga tengah menyiapkan langkah hukum dan berencana melaporkan persoalan tersebut secara resmi ke Kejaksaan Agung.

“Kami minta atensi dari Kejaksaan Agung karena yang akan kami laporkan bukan hanya Rp4 miliar ini, tetapi puluhan bahkan ratusan miliar program bantuan sembako lainnya,” ujarnya.

Kasus ini kini berkembang bukan hanya sebatas persoalan administrasi pengadaan barang dan jasa. Jika dugaan tersebut terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga hak masyarakat kecil yang semestinya menerima bantuan secara utuh.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi anggaran, dugaan “menguapnya” Rp1 miliar dalam proyek sembako ini berpotensi menjadi persoalan hukum dan politik yang dapat menyeret banyak pihak.

Masyarakat pun kini dinilai semakin kritis dan tidak lagi mudah terpukau oleh seremoni pembagian bantuan ataupun pencitraan semata. Sebab di balik setiap paket sembako, publik mulai melihat kemungkinan adanya permainan anggaran yang merugikan rakyat kecil.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca