Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Aksi Aliansi mahasiswa di depan kantor DPRD Tulungagung, kamis (23/4/2026).

MSRI, TULUNGAGUNG – Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, membara siang ini. Bukan karena kebakaran gedung, tapi oleh kobaran ban bekas yang disulut Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bergerak sebagai simbol perlawanan.  

Kamis, 23 April 2026, Sekitar pukul 11.30 WIB, ratusan mahasiswa long march dan mengepung gedung wakil rakyat. Orasi silih berganti pecah, membidik dua sasaran: lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan desakan agar KPK membongkar tuntas skandal korupsi yang menyeret Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

“Ban kami bakar karena pemerintahan Tulungagung sudah bau busuk. DPRD diam, korupsi jalan terus!” teriak salah satu orator di tengah kepulan asap hitam.

DPRD Dituding 'Mandul', BKPSDM Diminta Dievaluasi

Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, yang turun langsung dalam aksi, menyatakan mosi tidak percaya pada kinerja dewan. Menurutnya, DPRD gagal total menjalankan fungsi budgeting dan controlling sehingga celah korupsi di Pemkab menganga lebar.

“Dewan ini kerjanya lemot! Anggaran rawan korupsi kok diem aja. Harusnya mereka jadi garda terdepan, bukan penonton,” tegas Rizqi kepada wartawan media suara rakyat Indonesia (MSRI) di lokasi aksi.

Tak hanya DPRD, mahasiswa juga menyeret Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Mereka menuding proses pengangkatan Kepala OPD sarat kepentingan dan tidak berbasis kompetensi. “Kami cek, banyak Kepala OPD tidak _qualified_. Ini harus dievaluasi total. ASN harus steril dari titipan,” tambah Rizqi.

Dewan Ngaku Kecewa, Lempar Bola Panas ke Bupati

Gelombang protes mahasiswa disambut anggota DPRD Tulungagung, Asrori. Di hadapan massa aksi, Asrori tak menampik kekecewaan mahasiswa. Ia bahkan mengaku fraksinya sudah berulang kali mengingatkan Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo agar transparan dalam mengelola anggaran.

“Jujur, kami juga kecewa. Berulang kali kami ingatkan Bupati hati-hati pakai anggaran. Tapi pola yang dipakai Bupati di luar jangkauan pengawasan kami,” kilah Asrori.

Asrori berjanji akan mengawal tuntutan mahasiswa dan meneruskannya ke pihak eksekutif. Namun ia menegaskan, DPRD tidak tahu menahu soal modus yang dipakai Bupati dalam kasus OTT KPK. 

Desakan ke KPK: Bongkar Sampai Akar 

Aksi ini sekaligus menjadi dukungan moral untuk KPK. Mahasiswa mendesak lembaga antirasuah itu tidak berhenti pada Gatut Sunu. “Usut tuntas! Jangan cuma bupatinya. Bongkar semua yang terlibat di Pemkab Tulungagung,” teriak massa.

Hingga aksi bubar, mahasiswa mengancam akan kembali dengan massa lebih besar jika DPRD dan eksekutif tidak menunjukkan itikad serius memberantas korupsi. Tulungagung, siang itu, tidak sedang baik-baik saja.

Reporter: Roni Yuwantoko

Editor: Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca