Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Gambar ilustrasi

MSRI, LOMBOK TIMUR — Slogan “SMART” yang dulu dielu-elukan sebagai simbol konsolidasi kekuasaan kini terdengar seperti jargon kosong yang kehilangan resonansi. Satu tahun pasca kemenangan politik, yang tampak bukanlah orkestrasi kepemimpinan, melainkan komposisi sumbang yang nyaris kehilangan konduktor. Lombok Timur tidak sedang dipimpin secara kolektif, ia sedang dikelola dalam orbit tunggal yang kian eksklusif.

Relasi antara Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Edwin Hadiwijaya, yang dulu dipasarkan sebagai duet solid “Iron–Edwin”, kini lebih menyerupai kemitraan simbolik: ada dalam struktur, absen dalam substansi. Jika ini disebut harmoni, maka barangkali definisi harmoni memang sudah direvisi diam-diam di ruang kekuasaan.

Kritik paling telanjang datang dari aktivis anti-korupsi, Ketua IT99, Hadiyat Dinata—figur yang tidak dikenal sebagai pemuja kekuasaan, melainkan pembacanya yang dingin dan presisi. Dengan rekam jejak panjang dalam membaca peta politik berbasis data dan intuisi elektoral, Dinata tidak sekadar mengamati, ia membedah.

“Ini bukan soal retak atau tidak retak. Ini soal fungsi yang diamputasi. Wakil Bupati hari ini lebih dekat ke atribut seremoni daripada aktor pengambil kebijakan,” ujarnya tajam.

Apa yang disampaikan Dinata terasa pahit, tapi sulit dibantah. Minimnya pelibatan Wakil Bupati dalam agenda strategis bukan sekadar kelalaian, melainkan pola. Sebuah pola eksklusi yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Keputusan-keputusan penting tampak berputar dalam lingkaran kecil, lingkaran yang semakin hari semakin tampak sempit, eksklusif, dan… nyaman bagi segelintir orang.

Di sinilah ironi itu menemukan bentuknya.

Alih-alih memperkuat relasi Bupati–Wakil Bupati sebagai mandat politik rakyat, yang justru menguat adalah poros lain: Bupati–Sekda. Nama Sekretaris Daerah, Juaini Taofik, kini tidak lagi sekadar disebut dalam konteks administratif, tetapi mulai dibaca sebagai aktor politik dalam bayang-bayang.

“Kalau Wakil Bupati tidak dianggap perlu, publik berhak bertanya: siapa sebenarnya partner politik Bupati hari ini? Jangan-jangan posisi Sekda sudah naik kelas,” sindir Dinata, dengan nada guyon namun lebih menyerupai peringatan daripada sekadar kritik.

Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, Sekda adalah motor birokrasi bukan navigator politik. Namun ketika batas itu kabur, yang lahir bukan efisiensi, melainkan anomali. Dan Lombok Timur, tampaknya, sedang mengoleksi anomali itu satu per satu.

Isu perpanjangan masa jabatan Sekda yang disebut-sebut minim koordinasi dengan Wakil Bupati semakin mempertegas dugaan adanya “jalur cepat kekuasaan” yang tidak semua pihak diberi akses. Lebih jauh, Dinata bahkan melempar sinyal yang jauh lebih mengganggu stabilitas politik:

“Kalau ini bagian dari desain menuju 2029, maka publik sedang menyaksikan proses ‘parkir politik’ terhadap Wakil Bupati. Ini bukan manuver kecil, ini lebih mirip rekayasa kekuasaan.”

Pernyataan itu bukan sekadar spekulasi liar, ia adalah alarm. Alarm bahwa kekuasaan tidak lagi dijalankan secara transparan, melainkan didesain dalam sunyi, di ruang-ruang tertutup yang steril dari kontrol publik.

Sementara itu, bantahan dari relawan lama pasangan SMART terdengar… datar.

“Tidak ada pecah kongsi. Semua baik-baik saja,” ujar salah satu dari mereka.

Baik-baik saja? Dalam politik, kalimat itu sering kali bukan klarifikasi, melainkan kosmetik. Sebab publik hari ini tidak lagi membaca pernyataan, mereka membaca pola. Dan pola yang terlihat justru menunjukkan ketimpangan peran yang semakin vulgar.

Seperti yang disindir Dinata dengan dingin:

“Publik tidak buta. Mereka tahu siapa yang bekerja, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang sedang dipersiapkan.”

Kini, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah Iron–Edwin retak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah kepemimpinan Lombok Timur masih berada dalam satu arah, atau sudah pecah menjadi tiga poros yang saling mengunci?

Jika yang kedua lebih mendekati kenyataan, maka “SMART” bukan hanya gagal menjadi visi—ia telah berubah menjadi ironi politik yang paling telanjang: slogan besar, praktik kecil.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca