![]() |
| Dok, foto: Satu Data Kemiskinan Jadi Kunci: Kemensos dan Pemkab Jombang Perkuat Akurasi Bansos. Sabtu (28/2/2026). |
MSRI, JOMBANG - Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026), digelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan satu data kemiskinan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi program prioritas Presiden dalam membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hadir langsung dan disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, kepala OPD, para kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, hingga pilar-pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan dalam satu sistem yang dikelola BPS dan disajikan dalam pemeringkatan desil 1–10.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar kebijakan dan bantuan tidak salah sasaran. Ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa, termasuk peran aktif operator SIKS-NG dan pendamping sosial. Data kemiskinan bersifat dinamis dan harus terus diperbarui secara faktual melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
“Data ini bisa berubah sangat cepat. Tugas kita di daerah adalah memastikan pembaruan lapangan berjalan jujur dan akurat, lalu disampaikan ke BPS. Hasilnya akan diolah dan dirilis setiap tiga bulan. Dengan begitu, potensi salah sasaran dapat ditekan,” ujar Gus Ipul.
Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), Kemensos juga membuka kanal partisipasi publik berbasis digital. Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah penerima bansos melalui Aplikasi Cek Bansos, Command Center Kemensos (171/021-171), maupun WhatsApp Center Lapor Bansos.
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi keharusan.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau penampilan siswa Sekolah Rakyat (SR) serta berdialog dengan kepala sekolah dan siswa. Ia menyampaikan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sementara itu, Bupati Warsubi menyambut positif sosialisasi DTSEN dan menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran operator data desa serta pilar sosial. Menurutnya, pemetaan desil yang jelas akan membuat intervensi pemerintah daerah lebih terukur dan berdampak nyata.
“Kami siap berkolaborasi penuh, dari RT/RW hingga kabupaten. Dengan data yang faktual dan terintegrasi, seluruh program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jombang,” tegas Warsubi.
Reporter : Cak Loem
Editor : Redaksi MSRI
dibaca



Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments