Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2/2026). Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut dari rangkaian komunikasi dan kerja sama strategis yang sebelumnya telah dirintis, termasuk misi dagang pertama Jawa Timur ke Maluku Utara yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antarperangkat daerah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa hubungan kedua provinsi kini memasuki tahap implementasi konkret. Pertemuan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antardaerah, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan penguatan ekonomi daerah.

Sejumlah isu utama dibahas dalam pertemuan tersebut, meliputi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kerja sama perdagangan dan optimalisasi pemanfaatan Tol Laut, serta inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penguatan perjanjian kinerja.

Turut mendampingi masing-masing gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua provinsi sebagai bentuk sinergi lintas sektor.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan arus logistik antarpulau. Selama ini, sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun arus balik kapal kerap tidak terisi optimal sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah.

“Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun arus barang yang belum seimbang menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah. Karena itu, kami mencari solusi bersama agar ketika kapal berangkat penuh, kembalinya juga penuh,” ujar Khofifah.

Menurutnya, optimalisasi program Tol Laut dan penguatan jejaring perdagangan perlu dimaksimalkan agar produk unggulan Maluku Utara juga dapat mengisi muatan balik menuju Jawa Timur, sehingga tercipta keseimbangan distribusi dan efisiensi biaya.

Sementara itu, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kunjungan ini membawa misi belajar sekaligus memperkuat implementasi kerja sama konkret,” ujarnya.

Di bidang tata kelola pemerintahan digital, Jawa Timur dikenal memiliki capaian tinggi dalam implementasi SPBE dengan indeks 4,7, sementara Maluku Utara berada di angka 3,6. Hal ini menjadi salah satu fokus pembelajaran, terutama dalam integrasi layanan digital, transparansi kinerja, serta penguatan kapasitas aparatur melalui sistem perjanjian kinerja yang terukur.

Selain itu, penguatan tata kelola BUMD juga menjadi perhatian bersama agar perusahaan daerah dikelola secara profesional, akuntabel, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Arah Kerja Sama ke Depan

Kerja sama Jatim–Maluku Utara akan diperluas pada sektor pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, hingga penguatan jaringan perdagangan antarpulau.

Pertemuan ini menandai babak lanjutan kolaborasi dua provinsi yang saling melengkapi—Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan industri di kawasan timur Indonesia, serta Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulannya—untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Reporter : Eka F. A

Editor : Redaksi MSRI

Sumber Dinas KOMINFO JATIM

Baca Juga

dibaca