Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Dapur Kuangwae Diduga Jadi ‘ATM Politik’: Anak SD Cuma Dapat Susu Mini dan Kacang Rp5 Ribu. Sabtu (14/3/2026).

MSRI, LOMBOK TIMUR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai proyek negara untuk menyelamatkan masa depan gizi anak bangsa kembali terseret skandal. Di Lombok Timur, program bernilai miliaran rupiah itu kini disorot tajam setelah ditemukan paket makanan untuk siswa yang diduga jauh dari standar kelayakan bahkan disebut lebih mirip jajanan murah di warung ketimbang menu gizi program negara.

Temuan ini terjadi di SDN 4 Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Sabtu (14/3/2026). Para siswa yang menjadi penerima manfaat program tersebut dilaporkan hanya mendapatkan susu kotak kecil 115 ml, kacang asin kemasan kecil, dan satu apel lokal berukuran kecil.

Jika dihitung secara kasar berdasarkan harga pasar, paket itu diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.000.

Angka tersebut memantik kecurigaan publik: ke mana sebenarnya aliran anggaran program MBG yang seharusnya bernilai jauh lebih besar?

Sorotan semakin tajam karena dapur penyedia menu tersebut, Dapur Kuangwae, disebut-sebut milik salah satu anggota DPRD Lombok Timur Dapil 2 dari Fraksi Nasdem inisial N.

Bagi sebagian wali murid, paket makanan tersebut bukan hanya mengecewakan, tetapi terasa seperti penghinaan terhadap tujuan program negara yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.

Seorang wali murid bahkan melontarkan keluhan dengan nada getir.

“Malah tumben bagus ne pak, timak sak aran kurang. Sak wik-wik malah ruti galeng aji seribuan, tetehne ndekn demen sik kanak,” keluhnya.

Keluhan lain datang dengan nada lebih keras. Menu yang dibagikan disebut tidak menarik bagi anak-anak dan tidak pantas disebut sebagai makanan bergizi.

“Manuk doang ndekn demen pak, apalagi kanak. Ruti ape jage sikn beng kanak sik dapur ne. Korupsine doang pak,” ujar wali murid lain dengan nada kesal.

Kritik serupa juga disampaikan wali murid lainnya yang menilai nilai paket makanan tersebut bahkan tidak setara dengan harga jajanan sederhana di pasar.

“Mule nggakne ruen menu ne pak selama bulan puase ne. Ndekn sampe lima ribu munte beli lek peken jak,” katanya.

Dugaan “Bisnis Politik” di Balik Dapur MBG

Kritik terhadap temuan ini juga datang dari Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB).

Ketua organisasi tersebut, Pahri Rahman, menyebut temuan di lapangan sebagai indikasi serius adanya pengelolaan program MBG yang tidak transparan dan berpotensi menyimpang dari tujuan awal program.

Menurutnya, jika benar nilai makanan yang diberikan kepada siswa hanya bernilai beberapa ribu rupiah, maka persoalannya bukan lagi sekadar kualitas menu.

“Ini sudah menyentuh soal integritas pengelolaan anggaran publik,” tegasnya.

FKKM NTB mendesak Badan Gizi Nasional wilayah Bali–Nusa Tenggara segera turun tangan melakukan penutupan sementara dan audit total terhadap operasional dapur MBG di Lombok Timur, termasuk Dapur Kuangwae yang diduga terkait dengan anggota DPRD dari Fraksi NasDem berinisial N.

“Kalau benar anggaran negara besar tapi anak-anak hanya mendapat menu senilai lima ribuan, maka ini bukan sekadar kelalaian. Ini bisa mengarah pada penyimpangan serius,” ujar Pahri.

Dugaan Pokir DPRD Dipakai Bangun Dapur

Investigasi awal FKKM NTB juga menemukan indikasi lain yang tak kalah mengejutkan.

Organisasi tersebut mengaku tengah menelusuri dugaan penggunaan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lombok Timur untuk pembangunan dapur MBG.

Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan tidak lagi sebatas kualitas makanan, melainkan potensi konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan proyek program negara.

“Kalau benar dana pokir dipakai membangun dapur MBG lalu dapurnya dijadikan ladang bisnis, maka ini harus dibuka terang-benderang kepada publik. Kami siap membawa temuan ini ke aparat penegak hukum,” tegas Pahri.

Dapur Tanpa Standar, Limbah Tanpa Pengolahan

Masalah lain yang juga terungkap adalah dugaan lemahnya standar operasional sejumlah dapur MBG di Lombok Timur.

FKKM NTB menemukan beberapa dapur yang diduga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena selain menunjukkan lemahnya pengawasan program nasional, juga berpotensi mencemari lingkungan di sekitar dapur produksi makanan siswa.

Program Negara yang Terancam Tercoreng

Kasus yang mencuat di Desa Menceh ini mempertegas kekhawatiran banyak pihak: program sosial negara bisa berubah menjadi ladang bisnis bagi segelintir elite jika pengawasannya lemah.

Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya menjadi simbol komitmen negara terhadap masa depan generasi muda kini justru terancam tercoreng oleh dugaan praktik pengelolaan yang tidak akuntabel.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka skandal Dapur Kuangwae bukan sekadar soal menu murah untuk anak sekolah—melainkan potret bagaimana program publik bernilai besar bisa tersedot oleh kepentingan politik dan bisnis di tingkat lokal.

{Sherman/Tim}

Baca Juga

dibaca