Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Tangkapan surat untuk Mama dari seorang anak kelas IV Sekolah Dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur,

MSRI, SURABAYA - Sebuah bangsa patut menundukkan kepala ketika seorang anak kelas IV Sekolah Dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih mengakhiri hidupnya karena kemiskinan ekstrem. Lebih menyayat hati, bocah itu meninggalkan sepucuk surat perpisahan—bukan untuk menagih janji negara, melainkan untuk meminta ibunya merelakan kepergiannya.

Dalam bahasa yang polos dan jujur, surat itu menjadi kesaksian terakhir seorang anak yang kehabisan harapan. Bukan bahasa protes, bukan pula tuntutan, melainkan keikhlasan yang lahir dari kelelahan hidup yang terlalu berat untuk usia sepuluh tahun.

Surat itu berbunyi:

Kertas tu Mama Reti

Mama gojo zer

Mama mojo jao

Galo mata mae

Woerita ee mama

Mama joo galomoka

Maewoe Rita nese

Gaenggao el

Yang dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai:

“Surat untuk Mama Reti.

Mama, saya pergi dulu.

Mama, relakan saya pergi (meninggal).

Jangan menangis ya, Mama.

Mama, saya pergi.

Tidak perlu Mama menangis, mencari, atau merindukan saya.

Selamat tinggal, Mama.”

Ini bukan puisi. Ini adalah vonis telanjang atas kegagalan negara.

Ketika seorang anak SD merasa dirinya beban hidup, ketika ia memilih mati agar ibunya tak lagi menangis karena kemiskinan, maka seluruh pidato tentang pendidikan gratis dan pengentasan kemiskinan runtuh seketika. Klaim demi klaim menjadi hampa di hadapan satu kenyataan pahit: negara tidak hadir tepat waktu.

Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono (Bram), menegaskan bahwa tragedi ini merupakan alarm keras bagi negara yang tidak boleh diabaikan.

“Ini bukan sekadar kisah duka, ini adalah dakwaan moral terhadap negara. Ketika seorang anak SD memilih mati karena kemiskinan, maka yang runtuh bukan hanya masa depannya, tetapi juga wibawa negara di mata rakyatnya sendiri. Negara gagal menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi dan mencerdaskan anak bangsa,” tegas Bram.

Menurutnya, kematian anak di Ngada tidak boleh direduksi sebagai tragedi individual atau kesalahan keluarga semata.

“Jika kemiskinan ekstrem masih membuat anak-anak kehilangan harapan hidup, maka masalahnya bukan pada orang tua, melainkan pada sistem yang abai, lamban, dan tidak berpihak. Negara tidak boleh hadir hanya setelah tragedi ini viral,” ujarnya.

Setiap tahun, pemerintah membanggakan anggaran pendidikan ratusan triliun rupiah. Program bantuan dipamerkan, statistik dirayakan, laporan kinerja dipoles. Namun di Ngada, seorang anak tak mampu membeli buku, hidup dalam kekurangan ekstrem, dan kehilangan masa depan.

Pertanyaannya sederhana namun memukul: untuk siapa sebenarnya anggaran itu bekerja?

Viralnya tragedi ini di media sosial justru menelanjangi wajah asli sistem perlindungan sosial kita—yang lebih cepat bereaksi terhadap sorotan publik ketimbang penderitaan sunyi di pelosok negeri. Negara baru tersentak setelah nyawa melayang. Ini bukan sekadar kelambanan birokrasi, melainkan kelalaian struktural yang mematikan.

Bram kembali menegaskan, negara harus berhenti bersembunyi di balik data dan seremoni.

“Angka-angka statistik tidak menyelamatkan nyawa. Yang menyelamatkan adalah kehadiran nyata negara di desa-desa miskin, di sekolah-sekolah terpencil, sebelum anak-anak merasa hidupnya tidak lagi layak diperjuangkan,” pungkasnya.

Pasal 31 UUD 1945 tidak memberi ruang tafsir: negara wajib membiayai pendidikan. Jika masih ada anak SD yang terlempar dari perlindungan hingga menulis surat perpisahan, maka konstitusi itu telah dikhianati. Bukan oleh satu pejabat atau satu lembaga, melainkan oleh sistem yang membiarkan kemiskinan ekstrem diwariskan dari hari ke hari.

Pemerintah pusat dan daerah tidak lagi cukup berlindung di balik istilah “evaluasi”, “pendalaman”, atau “akan ditindaklanjuti”. Yang dibutuhkan adalah tanggung jawab nyata: pendataan kemiskinan ekstrem yang jujur, pendidikan yang benar-benar gratis tanpa pungutan terselubung, bantuan yang tepat sasaran, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak miskin yang hidup dalam tekanan berlapis.

Tragedi Ngada harus dicatat sebagai peringatan nasional. Jika negara terus abai, maka surat-surat perpisahan akan terus ditulis—bukan oleh orang dewasa, melainkan oleh anak-anak yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dipeluk oleh negara.

Editorial MSRI ini menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: ketika seorang anak SD mengakhiri hidupnya karena kemiskinan, yang gagal bukan keluarganya—yang gagal adalah negara. Dan kegagalan ini tidak boleh dinormalisasi, apalagi diulang.

{Redaksi MSRI}

Baca Juga

dibaca